Soal Rata-rata Pendidikan, Wabup Sebut Guru Enggan ke Daerah 3 T


Ahad, 02 Juli 2017 - 14:01:57 WIB

LIMAPULUH KOTA, HALUAN -- Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengatakan masih banyak anak yang putus sekolah dan guru yang enggan bertugas di daerah terisolir atau jauh dari pusat keramaian. Hal ini dikarenakan lambatnya pembangunan untuk menuju daerah 3 T (Terpencil, Terisolir dan Terbelakang). Alhasil, banyak hal yang menjadi penghalang untuk mengeksploitasi mutu SDM di daerah tertinggal.

Hal ini disampaikan Ferizal saat dimintai tanggapannya soal Rata-rata pendidikan yang belum menjadi 9 tahun di Limapuluh Kota. “Semangat putra-putri di daerah 3 T cukup tinggi. Terbukti banyak anak-anak mereka yang keluar dari kampung dan sekolah di kota. Tapi lebih banyak lagi yang tinggal dan tidak mau melanjutkan sekolah. Jikalau pembangunan bisa dipercepat baik itu akses jalan maupun sarana pendidikan, pasti semangat dan kualitas pendidikan di daerah 3 T jauh lebih maju dari sekarang ini,” kata Ferizal.
 
Ia juga mengatakan OPD yang terkait untuk menunjang pendidikan di daerah 3 T belum serius menangani persoalan ini. Ini terlihat dengan masalah tunjangan bagi guru-guru yang mengabdi di daerah 3 T yang dikembalikan ke pemerintah pusat.
 
"Ada anggaran dari pemerintah pusat untuk tunjangan guru-guru di daerah 3T yang ditolak sejak lima tahun terakhir. Angkanya mencapai Rp2,9 miliar. Hal itu disebabkan karena dinas pendidikan tidak mengurus administrasi serta regulasinya. Jadi dana ini harus dikembalikan ke pemerintah pusat,” katanya.
 
Ia menambahkan, selain itu dinas pendidikan setempat juga tidak memiliki data konkrit serta pemetaan terhadap penempatan tenaga guru serta terkesan mengabaikan perihal penyusunan perencanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memenuhi indek pembangunan manusia (IPM).
 
"Seperti halnya penempatan 20 persen APBD untuk pendidikan sesuai yang diamanatkan UU tentang pendidikan dan kebijakan pemerintah pusat. Untuk Limapuluh Kota itu belum terlaksana, karena masih kurangnya perhatian ke persoalan pendidikan, padahal pendidikan adalah tolak ukur pembangunan jangka panjang," kata dia. (h/ang)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 16 Juni 2019 - 08:50:41 WIB

    Soal Pencaplokan Lahan DPRD, M. Nur Idris: Bangunan Stikes Fort De Kock  Harus Dibongkar

    Soal Pencaplokan Lahan DPRD, M. Nur Idris: Bangunan Stikes Fort De Kock  Harus Dibongkar BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM-Ketua Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyuat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, M. Nur Idris mengatakan tidak ada ruang hukum formal yang dapat diberikan kepada Sekolah Tinggi.
  • Kamis, 20 September 2018 - 15:25:12 WIB

    Soal Tabuik Haram, Ketua LKAAM Sumbar: Itu Wisata Budaya Bukan Pemujaan

    Soal Tabuik Haram, Ketua LKAAM Sumbar: Itu Wisata Budaya Bukan Pemujaan PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar M.Sayuti, menanggapi isu yang mengatakan bahwa tradisi Tabuik hukumnya haram. Ia menegaskan bahwa acara tabuik di Pariaman hanyalah mer.
  • Jumat, 07 Juli 2017 - 11:14:47 WIB

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan BUKITTINGGI, HALUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengeluarkan surat permohonan kepada pihak PT KAI Divre II Sumbar, Kamis (6/7) untuk dapat melakukan penundaan Surat Pemberitahuan 3 (SP3) yang di.
  • Senin, 17 April 2017 - 11:21:38 WIB

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh PESSEL, HALUAN -- Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto Putra menyayangkan perusakan di Mandeh. Menurut Dedi, kawasan Mandeh semestinya dijaga agar tetap asri, bukan malah dirusak, dengan membabat hutannya. “Mandeh itu simbol ke.
  • Rabu, 22 Februari 2017 - 10:43:33 WIB

    Soal Sampah Medis di Pessel, Kementerian LH Turun Tangan

    Soal Sampah Medis di Pessel, Kementerian LH Turun Tangan PADANG, HALUAN – Babak baru kasus sampah medis Pantai Tan Sridano di Kenagarian Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dimulai. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dikabarkan akan ikut turun tanga.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM