Tes Baca Masuk SD Dihapuskan


Rabu, 05 Juli 2017 - 11:37:27 WIB
Tes Baca Masuk SD Dihapuskan Ilustasi/Haluan

 

Untuk masuk SD tidak boleh ada seleksi seperti baca tulis. Sekolah wajib menerima anak yang masuk SD, asalkan syarat cukup umur dan dekat dari rumah terpenuhiWowon Hidayat.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melarang sekolah menggelar tes baca bagi calon siswa yang akan masuk Sekolah Dasar (SD).  Sekolah diwajibkan menerima seluruh calon siswa tanpa seleksi apa pun.

Untuk masuk SD,seorang calon siswa hanya perlu cukup umur dan rumahnya dekat dengan sekolah. Selain itu, untuk masuk SD tidak mensyaratkan ijazah TK. Usia untuk masuk SD yakni minimal tujuh tahun. "Untuk masuk SD tidak boleh ada seleksi seperti baca tulis. Sekolah wajib menerima anak yang masuk SD, asalkan syarat cukup umur dan dekat dari rumah terpenuhi,” ujar Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Wowon Hidayat, Selasa (4/7).

Wowon sudah mengirimkan surat edaran kepada sekolah agar tidak melakukan seleksi untuk masuk SD. Selain itu, dia juga meminta agar dinas pendidikan juga memberikan teguran kepada sekolah yang menerapkan seleksi untuk masuk SD. Penerimaan siswa baru, lanjut dia, sudah diatur dalam Permendikbud 17/2017. "Dengan adanya Permendikbud ini, keluhan orang tua yang anaknya tidak diterima SD seharusnya tidak ada lagi. Jangan kumpul di satu tempat, supaya nanti semua sekolah kualitasnya sama bagusnya," ujarnya.

Dia juga meminta orang tua tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit yang jaraknya jauh dari rumah, melainkan sekolahkan di sekolah yang terdekat saja, meskipun sarana dan prasarananya masih kurang.  Menurut Wowon, perlahan-lahan sekolah yang dekat dari rumah anak akan memperbaiki sarana prasarananya.  "Orang tua tidak perlu menyekolahkan anaknya jauh-jauh," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Padang, Barlius mengatakan, aturan mengenai adanya tes membaca dan menghitung untuk masuk sekolah dasar memang dihapuskan. Hal ini karena tidak sesuai dengan aturan dan fungsi sekolah. “Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), hal pertama yang diajarkan kepada siswa ialah mengenai penanaman karakter, baru berlanjut kepada  proses belajar membaca dan berhitung. Jika saat siswa masuk SD siswa harus dites untuk membaca, maka sekolah tidak melaksanakan perannya dengan sebaik mungkin dalam mengajar dan membimbing siswa,” katanya.

Barlius mengatakan, tahun ini tidak ada lagi  SD yang melakukan tes membaca dan menulis bagi siswa baru. Jika memang ada, hal tersebut hanya untuk beberapa sekolah yang memiliki daya tampung sedikit namun jumlah pendaftarnya melebihi kuota yang ditetapkan. “Jika ada sekolah yang melakukan tes sewaktu awal masuk kepada calon siswa,  hal tersebut karena banyaknya jumlah pendaftar ke sekolah tersebut, atau dalam artian sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah favorit,” katanya.

Terapkan Zonasi

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga mengeluarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Dalam Permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Sebagaimana dilansir Kemendikbud.go.id, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima.

Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi SMK.

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 31 Mei 2020 - 18:15:03 WIB

    Ayo Ikut! Politeknik ATI Padang Gelar Kontes Karya Ilmiah

    Ayo Ikut! Politeknik ATI Padang Gelar Kontes Karya Ilmiah HARIANHALUAN.COM -- Politeknik ATI Padang menggelar kontes karya ilmiah teknologi tepat guna tingkat mahasiswa di lingkungan kampus binaan Kementerian Perindustrian (Kemeperin) RI. Kontes ini bertajuk "Menciptakan Inovasi dan.
  • Rabu, 04 Maret 2020 - 20:15:01 WIB

    IAIN Bukittinggi Dijadikan Lokasi Ujian Tes CPNS

    IAIN Bukittinggi Dijadikan Lokasi Ujian Tes CPNS AGAM, HARIANHALUAN.COM -- IAIN Bukittinggi kembali mendapatkan kepercayaan dariĀ  Badan Kepagawaian Nasional (BKN) dan Kementrian Agama RI sebagai lokasi penyelenggaraan ujianĀ  Computer Assisted Test (CAT) Seleksi Kompetensi.
  • Kamis, 20 Februari 2020 - 16:28:12 WIB

    Sebanyak 950 CPNS Ikuti Tes SKD Kemenperin RI di UPT BKN Padang

    Sebanyak 950 CPNS Ikuti Tes SKD Kemenperin RI di UPT BKN Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Sebanyak 950 peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI). Pelaksanaan SKD ini digel.
  • Kamis, 20 Februari 2020 - 14:16:43 WIB

    Politeknik ATI Padang Gelar Tes SKD untuk CPNS Kemenperin

    Politeknik ATI Padang Gelar Tes SKD untuk CPNS Kemenperin PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Politeknik ATI Padang selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Padang bekerja sama dengan UPT BKN Padang menggelar rangkaian tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
  • Selasa, 31 Oktober 2017 - 11:49:09 WIB

    Kepala Sekolah Protes, Dana Bosda untuk Madrasah Dicabut

    Kepala Sekolah Protes, Dana Bosda untuk Madrasah Dicabut PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Sejumlah Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Pasaman menyayangkan dicabutnya alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tahun 2017, untuk tingkat madrasah oleh Pemerintah Kab.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]