PT KAI Main Gusur, Warga Melawan


Kamis, 06 Juli 2017 - 12:02:25 WIB
PT KAI Main Gusur, Warga Melawan Ilustasi/Haluan

“Kami siapkan perlawanan jika penggusuran dilakukan untuk membangun hotel dan Balkondes, bukan untuk pengaktifan jalur kereta api. PT KAI jangan sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil” Kumar Z Chan, Ketua Opakai.

 

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM – Ratusan warga Stasiun Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia  (Opakai), menolak pengosongan lahan emplacement rel kereta api di kawasan Stasiun Bukittinggi. Mereka siap melakukan perlawanan terhadap kebijakan PT KAI yang dianggap sewenang-wenang.

 

Penolakan tersebut sehubungan dengan rencana pemerintah yang akan mengaktifkan kembali jalur kereta api dari Padang Panjang-Bukittinggi-Payakumbuh. Namun dibalilik pengaktifan jalur kereta api di Stasiun Bukittinggi, disinyalir bukan semata mata untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api, melainkan juga akan didirikan hotel, homestay dan Balkondes dengan pihak pengembang ketiga yakni PT Patra Jasa. Jika itu terjadi, ada sekitar 206 keluarga atau 600 warga yang akan kehilangan tempat tinggal. “Kami siapkan perlawanan jika penggusuran dilakukan untuk membangun hotel dan Balkondes, bukan untuk pengaktifan jalur kereta api. PT KAI jangan sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil,” tegas Ketua Opakai, Kumar Z Chan didampingi Wakil Ketua H Khairunnas, Rabu (5/7).

 

Penolakan yang dilakukan juga sehubungan dengan Surat Peringatan 1 (SP1) dan Surat Peringatan 2 (SP2) yang dilayangkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat (Sumbar) kepada warga stasiun Bukittingi untuk mengosongkan lahan kereta api yang ditempati. “Besok (hari ini-red), warga stasiun akan melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Bukittinggi sekaligus meminta sikap dari DPRD terkait pengaktifan jalur kereta api Padang Panjang-Bukittinggi-Payakumbuh. Aksi damai itu dilakukan pukul 09.30 Wib dengan jalan kaki dari Stasiun menuju DPRD,” ujar Kumar.

 

Menurut Kumar Z Chan, SP1 dan SP2 yang dilayangkan oleh pihak PT KAI kepada warga stasiun dinilai tidak berdasar. Opakai menganggap tindakan yang dilakukan PT KAI untuk mengosongkan lahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Apalagi dalam proses pelaksanaannya ada beberapa Undang-Undang yang dilanggar oleh PT KAI, diantaranya Undang Undang 1945 pasal 33, Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda RTRW Kota Bukittingi dan beberapa undang-undang lainnya.

 

“Oleh karena itu, kami masyarakat terdampak beserta Opakai menyatakan penolakan dan perlawanan terhadap apa yang diniatkan dalam surat peringatan yang disampaikan kepada warga. Pada prinsipnya kami warga stasiun menyetujui pengosongan lahan tersebut apabila lahan bertujuan untuk pengaktifan kembali jalur kereta api Padang Panjang-Bukittinggi-Payakumbuh. Namun jika pengosongan lahan untuk pembangunan hotel dan Balkondes maka kami menolak dan melakukan perlawanan,” tegas Kumar Z Chan yang juga didampingi Sekretaris Opakai Yanche Dede Saputra dan Ketua Tim Advokasi Opakai Al Defri.

 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]