Soal Indomaret, Wabup 50 Kota Mengaku Kecolongan


Kamis, 06 Juli 2017 - 12:03:58 WIB
Soal Indomaret, Wabup 50 Kota Mengaku Kecolongan Pelayan di Indomaret Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA, HALUAN – Keberadaan ritel berjejaringan Indomaret berkedok Minimarket Tanjung Pati 16 di Limapuluh Kota menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Terkait ini, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan mengaku kecolongan.

Dijelaskan Ferizal, seharusnya, jajaran dinas terkait melakukan pengawasan agar ritel berjejaringan yang dianggap mematikan pedagang tradisional itu tidak berdiri dengan terselubung. “Saya sangat menyayangkan kinerja anak buah saya di OPD terkait yang lemah dalam mengawasi usaha-usaha yang tumbuh dan beroperasi di Limapuluh Kota. Ini sudah  kecolongan namanya dan tidak boleh ada lagi hal seperti ini,” ungkap Ferizal.

Dijelaskan Ferizal, informasi yang masuk kepada dirinya, produk yang dijual oleh Minimarket Tanjung Pati 16 seluruhnya berasal dari luar dan dikendalikan oleh distributor tertentu. Hal ini bisa mematikan produk dan distributor lokal karena tidak bisa dipasarkan ke masyarakat Limapuluh Kota sendiri. “Ini mematikan usaha masyarakat,” tutur Ferizal.

Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Limapuluh Kota, Ayu Mitria Fadri mengaku keget dan tidak tahu ada Indomaret di Tanjung Pati. Pasalnya, pihak Indomaret tidak pernah melapor kepada pihaknya. “Kami tidak tahu. Pengusahanya tidak pernah melapor kepada kami,” Kata Ayu.

Dijelaskan Ayu, untuk pengawasan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mayoritas mengawasi pasar tradisional. Sedangkan untuk minimarket/ritel, harus dilakukan dengan pihak lain dalam bentuk tim. “Jika untuk melakukan pengawasan kepada ritel, harus dengan tim. Disana ada BPOM Padang, Dinas Kesehatan dan Bidang Metrologi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan,” katanya.

Kepala Dinas Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu – Satu Pintu Kabupaten Limapuluh Kota, Ambardi yang berencana melayangkan surat teguran kepada Indomaret yang disulap menjadi Minimarket Tanjung Pati 16, Rabu (5/6) mengaku belum sempat merealisasikannya karena sedang mengurus urusan lain. “Saya masih di luar mengurusi kerjaan yang lain. Suratnya sudah dibuat oleh staf, tapi saya belum ada waktu untuk ke kantor untuk menandatangani surat tersebut,” kata Ambardi.

 

Ambardi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bagi Minimarket Tanjung Pati 16 untuk mengurus izin operasionalnya jika ingin legal. Akan tetapi harus sesuai dengan Perda Tata Ruang yang berlaku di Limapuluh Kota. Asalkan tidak memakai atribut atau embel-embel Indomaret di Minimarket Tanjung Pati 16. “Jika orang tanjung Pati 16 ini mau mengurus izinnya, kami terbuka saja. Tapi saya lihat dulu Perda Tata Ruang dan prosedur waralaba yang mana yang boleh mendapatkan izin. Untuk  atribut maupun embel-embel Indomaret, jelas tidak diperbolehkan,” tambah Ambardi.

 

Pemda Tak Serius Lindungi Ritel Lokal

 

Pengamat ekonomi dan praktisi ritel di Sumatra Barat (Sumbar) menilai pemerintah tidak serius melindungi ritel lokal. Seharusnya, ada aturan tegas untuk melindungi ritel lokal.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, mengutarakan, Pemprov dan kabupaten/kota di Sumbar tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melarang atau mengizinkan ritel modern dari luar Sumbar untuk beroperasi di provinsi ini. Ia mengemukankan hal itu karena selama ini Pemprov dan Pemda tidak punya Perda yang mengatur ritel modern. "Kita tunggu bagaimana penentu kebijakan merespons fakta itu. Jangan lain cerita, lain kerja. Mau dilarang, apa aturan yang bisa diberlakukan? Mau diizinkan, apa aturan yang mengizinkan? Toh ada yang dapat izin tanpa kita tahu peraturan seperti apa? Tentu bisa pula itu diberlakukan untuk Indomaret, Alfa Mart, dan lain-lain. Apa beda Indomaret dan Minang Mart, dan Transmart yang bebas beroperasi di ibukota provinsi. Apa yang kita saksikan bukannya perlakuan diskriminatif terhadap bisnis? Apa logika dan etikanya? Kepentingan siapa yg dilindungi? Adakah kepentingan ekonomi rakyat? Yang pasti perlakuan diskriminatif tanpa dasar aturan yang jelas menciptakan citra tidak positif buat ekonomi kita yang semua orang katanya mau dorong pertumbuhan dan investasi. Kita hanya bisa berharap. Selebihnya kita serahkan pada bapak-bapak yang kita beri amanah kewenangan membuat regulasi," ujar guru besar Fakultas Ekonomi Unand itu di Padang, Rabu (5/7). 

Ia mengutarakan, ia dan pihak lainnya sudah lama mengimbau pemangku kepentingan di Sumbar untuk menata kelembagaan dan regulasi bisnis dan dengan pemihakan yang jelas di Sumbar sebelum aktor-aktor bisnis  disilakan beroperasi. Dalam situasi seperti sekarang, kata Syafruddin, ia hanya bisa berharap kepada pemda, baik provinsi maupun kota/kabupaten, untuk membuat regulasi yang jelas. 


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]