Kadisdik Sumbar Belum Terima Laporan, Ombudsman Dalami Kasus Surat Sakti


Selasa, 11 Juli 2017 - 10:25:19 WIB
Kadisdik Sumbar Belum Terima Laporan, Ombudsman Dalami Kasus Surat Sakti Ilustrasi. Haluan

“Surat sakti yang menekan kepsek dalam penerimaan siswa baru itu masuk ke dalam dugaan maladministrasi. Semuanya sedang dalam pendalaman” Adel Wahidi, Asisten Ombudsman Sumbar.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kasus surat sakti sebagai bentuk intimidasi terhadap kepala SMA dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Bukittinggi sampai di tangan Ombudsman Sumbar. Sejumlah kepala sekolah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi menyebut, ada empat kepala sekolah yang dijadwalkan akan dipanggil. Mereka adalah Kepala SMAN 2 Bukittinggi, SMAN 3 Bukittinggi, SMAN 4 Bukittinggi dan SMAN 5 Bukittinggi. “Sudah kami layangkan surat pemanggilan terhadap empat kepsek yang dipaksa menerima siswa,” terang Adel.

Dalam surat bernomor : 0305/SRT/0235.2017/Pdg-03/VII 2017, dijadwalkan empat kepala SMA diminta mendatangi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar pada Jumat (14/7) mendatang. “Kami ingin meminta klarifikasi dan penjelasan dari pimpinan masing-masing sekolah. Ini terkait beredarnya surat sakti yang dikeluhkan oleh masyarakat.. Surat sakti yang menekan kepsek dalam penerimaan siswa baru itu masuk ke dalam dugaan maladministrasi. Semuanya sedang dalam pendalaman," sebut Adel.

Permasalahan seperti ini, terangnya tidak akan terjadi jika semua yang berhubungan dalam proses tersebut mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. "Proses PPDB mestinya kan sederhana saja. Ada syarat, ketentuan nilai, dan lainnya. Mestinya proses ini, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, apalagi oleh surat sakti, rekomendasi dan seterusnya. Kan sudah ada waktu pendaftaran, seleksi, dan pengumumannya. Jika anaknya tidak diterima, ya dengan legowo saja merelakan sang buah hati menempuh pendidikan di tempat yang lain, tanpa terus memaksakan kehendak," ulasnya.

Disdik Sumbar Belum Terima Laporan

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Burhasman Bur mengaku belum menerima laporan terkait adanya intimidasi terhadap kepsek dalam penerimaan siswa baru. Intimidasi itu datang dari sejumlah pejabat dan orang berpengaruh, dengan tujuan agar anak atau kerabatnya bisa diterima bersekolah. “Belum ada laporan masuk, terkait ratusan surat sakti itu,” ungkap Burhasman Bur, Senin (10/7).

Dia mengatakan, dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik untuk sekolah yang berada di tingkat kabupaten atau kota, maupun yang di daerah, semuanya melalui koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Sumbar. “Koordinasi terbangun dengan baik, tapi untuk di Bukittinggi, memang belum ada laporan masuk,” ungkapnya.

Burhasman mengatakan, jika siswa yang direkomendasikan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut, maka keputusan diterima atau tidaknya merupakan keputusan mutlak sekolah. “Sudah ada aturan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Pihak sekolah tinggal menjalankan berdasarkan prosedur yang ada. Jika ada pihak pejabat yang merekomendasikan, maka wewenang sekolah yang melakukan seleksi, apakah semua siswa tersebut layak atau tidak diterima,” katanya.

Berdampak ke Mutu Pendidikan

Pengamat Pendidikan dan Koordinator Kopertis Wilayah X, Herri mengatakan, jika ada unsur subjektif atau campur tangan dari pihak luar yang dapat mengintimidasi sekolah, maka hal tersebut akan berdampak terhadap mutu dan kualitas pendidikan. “Jika ada unsur kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru, hal ini dapat mengakibatkan menurunkan mutu dan kualitas pendidikan. Selain itu, dapat merugikan banyak pihak, salah satunya kesempatan siswa yang seharusnya bersekolah di sekolah yang diinginkannya tidak dapat terwujud,” kata Herri.





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM