Secara UU Agraria, Penyewaan Lahan PT KAI Ilegal


Rabu, 12 Juli 2017 - 11:19:14 WIB
Secara UU Agraria, Penyewaan Lahan PT KAI Ilegal Ilustasi/Haluan

“Kalau yang dibahas itu tanahnya, ya rujukannya ke UU Pokok Agraria, bukan ke UU Perkeretaapian. UU Perkeretaapian hanya mengatur soal moda transportasi di atas rel. Sayangnya UU tidak mau tunduk kepada UU PA, karena itu jadi sumber masalah di mana-mana” Kurnia Warman, Pakar Hukum Agraria.

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – PT Kereta Api Indonesia dan Undang-undang (UU) Perkeretaapian menjadi salah sumber sengketa tanah di Indonesia. Sebab, hingga saat ini UU Perkeretaapian tidak mau tunduk pada Undang-undang Pokok Agraria. Dengan demikian, hukum agraria tidak akan pernah memberikan kepastian hukum kepada sengketa tanah yang melibatkan PT KAI.

Hal itu disampaikan pakar hukum agraria Universitas Andalas, Kurnia Warman, saat menanggapi persoalan sewa-menyewa tanah yang melibatkan PT KAI dengan para penyewa yang tergabung dalam Organisasi Penyewa Aset Kereta Api (Opakai) di Bukittinggi.

Ditegaskan oleh Kurnia, jika yang disewakan oleh PT KAI kepada penyewa adalah bangunan yang ia bangun di atas tanah negara yang dikelola PT KAI, maka dibolehkan. Namun, jika yang disewakan PT KAI adalah tanah, maka hal itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, upaya sewa-menyewa yang terjadi di atasnya harus batal demi hukum.

Oleh karena itu, untuk persoalan yang terjadi di Bukittinggi antara PT KAI sebagai yang menyewakan dan OPAKAI sebagai pihak penyewa, kedua belah pihak dalam posisi salah jika yang menjadi objek yang disewakan adalah tanah, bukan bangunan.

“Pasal 44 UUPA tegas mengatur, yang boleh menyewakan tanah adalah pemilik tanah yang mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Pemilik tanah itu haruslah warga negara atau badan hukum yang ditunjuk oleh negara. PT KAI bukan bagian dari badan hukum tersebut. Sebab mereka hanya operator yang menjalankan moda transportasi di atas rel,” kata Kurnia.

Lebih lanjut dijelaskannya, PT KAI pun hanya boleh menggunakan tanah perkeretaapian untuk menunjang kebutuhan operasional perkeretaapian, seperti rel, stasiun, dan lain sebagainya. Sehingga, tidak dibenarkan PT KAI menggunakan tanah untuk selain penunjang operasional transportasi kereta api.

Tanah-tanah yang dimaksud oleh PT KAI sebagai asetnya tersebut, lanjut Kurnia, merupakan tanah negara. Jika PT KAI ingin memilikinya sebagai aset, amaka korporasi itu mesti mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga bukti kepemilikannya benar-benar diterbitkan.

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]