Tak Harmonis, Kepala Daerah Bisa Disanksi


Rabu, 12 Juli 2017 - 11:52:00 WIB
Tak Harmonis, Kepala Daerah Bisa Disanksi Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM— Tiga pasang kepala daerah dipanggil Tim Harmonisasi Kepala Daerah (THKD). Ketiganya yakni, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan wakilnya, Ferizal Ridwan, Wako Padang Panjang Hendri Arnis dan wakilnya Mawardi, serta Bupati Pessel, Hendrajoni – Wakil Bupati Rusma Yul Anwar. Jika masih tidak sejalan, ketiga pasang kepala daerah itu bisa disanksi.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyebutkan, pasangan kepala daerah Padang Panjang dan Limapuluh Kota sudah dipanggil. "Setelah Padang Panjang dan Limapuluh Kota, kami akan memanggil bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan karena hubungan mereka dinilai kurang harmonis oleh Tim Harmonisasi Kepal Daerah Pemprov Sumbar,” ujarnya.

Saat ditanya, apakah tim tersebut akan memanggil kepala daerah Padang, Irwan menjawab, wali kota dan wakil wali kota Padang belum akan dipanggil karena hubungan mereka dianggap masih harmonis. “Wako dan Wawako Padang masih sejalan. Komunikasi mereka masih bagus meskipun akan sama-sama maju di Pilkada mendatang," ucapnya.

THKD, kata Irwan, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pekan nanti, tim tersebut akan membeberkan hasil kajiannya terhadap evaluasinya kepada gubernur terhadap kepala daerah Padang Panjang. Sementara itu, evaluasi terhadap kepala daerah Limapuluh Kota sedang berlangsung.

Mengenai ketidakharmonisan kepala daerah bukan disebabkan kewenangan karena semua kewenangan kepala daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketidakharmonisan kepala daerah, kata Irwan, dinilai karena komunikasi kurang bagus. Irwan mencontohkan, komunikasinya dengan Wagub Sumbar, Nasrul Abit, selama ini lancar dan berjalan dengan baik sehingga tidak ada persoalan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Apabila hubungan kepala dan wakil kepala daerah tidak harmonis, kata Irwan, akan berdampak pada tidak berjalannya roda pemerintahan tidak baik. Akibatnya, pembangunan dan masyarakat akan rugi. Atas hal itu, gubernur, yang memiliki kewenangan pembinaan terhadap daerah, berupaya mengharmoniskan kepala daerah yang hubungannya tidak harmonis. Ia bahkan mengancam akan memberi sanksi kepala daerah yang hubungannya kuran harmonis. Sanksi itu, katanya, akan didahului dengan teguran.

Sementara itu, sehubungan dengan hubungan wali kota dan wakil wali kota Padang, Pengamat Politik Universitas Negeri Padang, Eka Vidya, menilai, kedua pemimpin Kota Padang itu akan disibukan oleh urusan-urusan politik pilkada sehingga berkemungkinan hubungan mereka tidak harmonis. "Saya rasa, fokus kedua pemimpin ini akan banyak tersedot dengan urusan-urusan politik. Pak Mahyeldi adalah kader PKS, siapa sosok wakil akan sangat menentukan arah koalisi karena partai Pak Mahyeldi tidak bisa mengusung calon sendiri. Sementara itu, Pak Emzalmi masih mencari partai untuk pencalonan. Menjelang hari H, kedua pemimpin kita ini akan sangat sibuk untuk urusan politik," tuturnya saat dihubungi secara terpisah.

Selain itu, Eka memandang, apabila hubungan Mahyeldi-Emzalmi tidak harmonis, hal itu akan memunculkan perpecahan pada kalangan birokrasi karena tiap-tiap kubu akan berupaya berebut pengaruh hingga menjelang hari pemilihan. "Ini jelas, pasti ada birokrasi yang loyal ke Pak Mahyeldi atau Pak Emzalmi. Memanasnya hubungan dua tokoh ini akan memanaskan suasana batin birokrat. Kalau mereka salah bersikap, tentunya ada konsekuensi yang akan ditanggung. Mereka bisa kehilangan jabatan dan posisi, misalnya. Akan tetapi, kita berharap birokrat tetap tenang menghadapi situasi ini, apalagi selama ini budaya birokrasi kita sulit untuk lepas dari kontestasi tersebut. Pastinya, kita berharap Padang bisa menjadi contoh," ucap doktor lulusan Universitas Indonesia itu.

Pendiri lembaga kajian politik Revolt Institute ini juga mengimbau masyarakat lebih proaktif mengontrol pemerintahan menjelang Pemilu. Ia juga mengajak warga kembali melihat janji-janji kampanye pasangan pejawat (petahana) yang belum tuntas. "Warga Padang harus menghargai pilihan politik kedua pemimpinnya ini kalau memang harus berpisah. Namun, menjelang pilkada, masyarakat harus lebih bersuara agar kedua pemimpin ini dapat memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan menuntaskan janji-janji kampanye dulu. Jangan sampai pemimpinnya tidak fokus, warganya juga tidak fokus. Ini yang bahaya," kata Eka. (h/dib)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]