Warga Minta Relokasi, PT KAI Batal Main Gusur


Kamis, 20 Juli 2017 - 12:43:43 WIB
Warga Minta Relokasi, PT KAI Batal Main Gusur Aksi warga menolak penggusuran oleh PT KAI di Bukittinggi. ist

“Jika lahan stasiun ini dipergunakan untuk lahan bisnis dan pembangunan hotel, maka kami minta dimufakatkan dengan warga dan ada kompensasi yang jelas, apakah direlokasi atau lainnya” Kumar Z Chan, Ketua Opakai.

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM – Penggusuran warga Stasiun, Bukittinggi yang sedianya dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar pada Rabu (19/7), urung terlaksana. Pembatalan itu atas permintaan DPRD Bukittinggi, yang tak ingin adanya gejolak.

Ketua Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (Opakai) Kumar Z Chan menyebutkan, kesepakatan tidak jadinya penggusuran setelah adanya dialog antara PT KAI Divre II Sumbar dengan DPRD Bukittinggi dan Opakai.

“Akhirnya didapat kesepakatan kalau penggusuran tidak jadi dilakukan,” ungkap Kumar Z Z Chan, Rabu (19/7) siang.

Informasi adanya penggusuran memang sudah sampai ke telinga warga sejak beberapa hari belakangan. Sebab itu, pada Rabu pagi, ratusan warga sudah berunjuk rasa sebagai wujud penolakan. Sejumlah spanduk dibentangkan sebagai bentuk perlawanan terhadap gagasan penggusuran, yang dituding warga tidak hanya untuk pengaktifan jalur kereta api, tapi juga pembangunan hotel. Warga baru membubarkan diri setelah ada kepastian batalnya penggusuran.

Dijelaskan Kumar, unjuk rasa sebagai upaya mempertahankan hak warga yang memiliki bangunan di lahan milik PT KAI.

“Kami ikhlas dan legowo membongkar bangunan tanpa ganti rugi, kalau reaktivitasi kereta api jadi dilaksanakan. Namun jika lahan stasiun ini dipergunakan untuk lahan bisnis dan pembangunan hotel, maka kami minta dimufakatkan dengan warga dan ada kompensasi yang jelas, apakah direlokasi atau lainnya,” papar Kumar.

Ia menjelaskan, jika pengusuran tetap dilakukan tanpa ada kata mufakat, maka warga akan tetap mempertahankan haknya apapun risikonya. Jika tergusur nanti, ia mengancam akan mempergunakan jalan umum di depan stasiun sebagai tempat relokasi sampai ada kata sepakat dengan instansi terkait.

“Kita sebagai pengurus atau warga penyewa lahan tidak pernah dibuka komunikasi oleh PT KAI atau Pemko Bukittinggi. Apapun risikonya, kami akan tetap bertahan,” tegas Kumar.

Tim advokasi Opakai dari Lingkar Bantuan Hukum (Link-Bakum) sebelumnya menyebutkan, dalih reaktivitasi kereta api telah dijadikan alat untuk membohongi publik.

“Sebab, di balik rencana penertiban itu, PT KAI telah mengadakan kesepakatan dengan PT Patrajasa untuk membangun hotel, balkondes, dan homestay di atas tanah emplasmen, bekas jalur KAI di kawasan stasiun,” kata Direktur Eksekutif Link-Bakum Muhammad Arif berdasarkan rilis yang dikirim kepada Haluan.

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]