Warga Minta Relokasi, PT KAI Batal Main Gusur


Kamis, 20 Juli 2017 - 12:43:43 WIB
Warga Minta Relokasi, PT KAI Batal Main Gusur Aksi warga menolak penggusuran oleh PT KAI di Bukittinggi. ist
Secara hukum, jelas Arif, UU 23/2007 tentang Perkeretaapian mengatur bahwa PT KAI hanya perusahaan negara selaku operator kereta api, yang artinya PT KAI bukan negara. Oleh karena itu, PT KAI tidak berhak menggusur warga yang sudah mendiami tanah negara tersebut lebih dari 20 tahun.

Arif merincikan, terdapat tiga alasan mendasar mengapa PT KAI tidak dapat melakukan penggusuran atas nama negara. Pertama, tanah emplasmen di luar jalur dan Stasiun KAI harus berlaku hukum agraria. Tindakan PT KAI yang selama ini menyewakan tanah negara kepada masyarakatmerupakan sebuah pelanggaran hukum, dan perjanjian sewa-menyewa atas tanah negara tersebut berarti batal demi hukum.

“Di atas tanah negara, seharusnya berlaku hukum agraria. Sesuai Pasal 44, UU Agraria, sewa-menyewa hanya dibenarkan atas tanah hak milik, sementara PT KAI bukan pemilik tanah Stasiun Bukittinggi. Kalau PT KAI merasa berhak, harus secara elegan menunjukkan bukti hak berupa sertifikat,” jelas Arif lagi.

Alasan kedua, rencana reaktiviasi kereta yang dilakukan oleh PT KAI harus tunduk kepada UU 23/2007 tentang perkeretaapian, serta peraturan perundang-undangan lain, khususnya UU Penataan Ruang. Terlepas dari rencana pembangunan Hotel, Homestay yang direncanakan oleh PT KAI bekerjasama sama dengan PT Patrajasa, reaktivisasi kereta harus memperhatikan hak daerah dalam penataan ruang.

“Daerah harus terlibat dalam rencana induk perkeretaapian provinsi atau kabupaten/kota, sesuai amanat UU Perkeretaapian. Apalagi, dilacak kepada Perpres 58/2017 tentang Perubahan atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, jalur kereta api yang melintasi Kota Bukittinggi tidak termasuk dalam skema Perpres a quo. Oleh karena itu dalih penertiban rumah-rumah warga Stasiun tidak dapat dibenarkan,” lanjut Arif, bersama Eka Novriadi selaku Koordinator Divisi Riset dan Advokasi.

Alasa ketiga,  Arif menuding PT KAI melecehkan parlemen daerah maupun Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi. Sebab, setidaknya telah pada dua kali kesempatan DPDR Kota Bukittinggi menyuarakan nasib warganya yang terancam penggusuran.

“Di antaranya pada 6 Juli 2017, DPRD Kota Bukittinggi melayangkan surat Penundaan Pelaksanaan SP3. Prinsipnya, surat itu adalah jalan tengah bagi pihak-pihak berkepentingan sebelum penertiban dilaksanakan,” kritiknya.

 

Diberi Uang Bongkar

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]