Warga Minta Relokasi, PT KAI Batal Main Gusur


Kamis, 20 Juli 2017 - 12:43:43 WIB
Warga Minta Relokasi, PT KAI Batal Main Gusur Aksi warga menolak penggusuran oleh PT KAI di Bukittinggi. ist
Sementara itu, Vice President PT KAI Divre II Sumbar Sulthan Hasanuddin mengatakan, sampai dengan akhir bulan Juli ini, lahan yang ditempati warga sudah harus kosong sesuai dengan perjanjian kontrak antara PT KAI dengan warga sebagai penyewa. Dalam perjanjian itu, disebutkan lahan yang dipakai warga tersebut sewaktu-waktu bisa diambil lagi untuk kepentingan negara.

“Jadi langkah-langkah itu sudah kami sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan PT KAI. Maka akhir Juli ini lahan itu sudah harus kosong,” kata Sulthan Hasanuddin kepada wartawan usai mengelar rapat tertutup dengan Forkopimda Bukittinggi di Istana Bung Hatta, Rabu (19/7).

PT KAI jelasnya, akan membantu uang bongkar untuk bangunan warga permanen maupun semi permanen. Kalau bangunan permanen akan mendapat uang bongkar sebesar Rp250 ribu/m2. Sedangkan rumah semi permanen uang bongkarnya di bawah itu. Dengan demikian tambahnya, ada sekitar 106 debitur yang akan mendapat uang bongkar dari PT KAI. Sedangkan bangunan di luar itu tidak mendapat uang bongkar.

“Hanya 106 debitur yang akan kami bayarkan uang bongkarnya, sedangkan bangunan lain tidak mendapatkan uang bongkar. Karena mereka itu tidak terkait sewa menyewa dengan kami,” ulasnya.

Ia mengakui, uang bongkar itu belum dibayarkan kepada debitur. Karena belum terdapat kata sepakat antara PT KAI dengan pengontrak. Terkait dengan SP3 ia juga mengakui  belum dilayangkan sebab masih berkoordinasi dengan Forkopimda Bukittinggi.

“Uang bongkar baru akan diberikan jika sudah ada kesepakatan antara PT KAI dengan pengontrak,” tutur Hasanuddin.

 

Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pelayanan dan Pengaduan Komnas HAM Perwakilan Sumbar Firdaus mengatakan, warga yang merasa jadi korban penggusuran sudah melapor ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Sumbar. Pihaknya juga telah menyurati PT KAI Divre II Sumbar untuk memberikan klarifikasi atas kebenaran informasi terkait dengan persoalan reaktivisasi jalur kereta api di kawasan Bukittinggi. "Tanggal 4 Juli, surat dari Opakai masuk dan 7 Juli kami langsung menyurati PT KAI," Kata Firdaus.

Namun, belum ada respon apapun dari PT KAI. Padahal untuk menindaklanjuti pengaduan, pihaknya harus mendapatkan penjelasan dari kedua belah pihak. Duduk perkara dari pihak Opakai telah diketahui, namun PT KAI belum ada keterangan apapun.

"Kalau dalam waktu dekat masih belum ada jawaban, kami akan menyurati lagi. Kalau tidak, bisa jadi kami langsung temui pihak PT KAI. Tergantung situasi," terang Firdaus saat ditemui Haluan, Rabu (19/7).

Kalau sudah ada keterangan dari pihak PT KAI baru bisa Komnas HAM melakukan tindakan.

"Setelah mendapatkan keterangan, kami bisa melakukan mediasi. Itu kalau kedua pihak mau untuk mediasi, namun kalau tidak bisa mediasi kami sarankan untuk menempuh jalur hukum," tambah Firdaus.

Saat ini pihak Komnas HAM belum mengetahui informasi dari PT KAI dasar penggusuran tersebut. Kalau nantinya, masyarakat yang mengatasnamakan sebagai penyewa aset PT KAI memang terindikasi dirugikan dengan penggusuran serta adanya dasar hukum yang jelas dalam upaya perlawanan, bisa saja Komnas HAM mengadukan PT KAI ke ranah hukum.

“Semuanya dilihat dulu duduk perkaranya bagaimana,” ungkap Firdaus. (h/ril/mg-hen)

 

Editor: Rivo Septi Andries

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]