Didampingi Pejabat Kementerian LHK, Anggota DPR Tinjau Kerusakan Mandeh


Jumat, 21 Juli 2017 - 09:31:02 WIB
Didampingi Pejabat Kementerian LHK,  Anggota DPR Tinjau Kerusakan Mandeh Dokumentasi Haluan

“Mereka datang memang untuk melihat seberapa parah kerusakan di Mandeh. Apalagi mereka itu tahu tentang Mandeh memang baru sebatas dari pemberitaan” Edward Hutapea, Kasi Gakkum KLH Wilayah II Sumatera.

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Ternyata krasak-krusuk masalah kerusakan objek Wisata Mandeh di Pesisir Selatan sampai juga ditelinga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Bahkan Komisi VII dari DPR RI akan langsung turun ke lokasi Wisata Mandeh di Pessel untuk melihat kondisi sebenarnya.

Selain akan membawa 15 orang anggota Komisi VII DPR RI beserta anggota sekretariat, rombongan itu juga akan menggandeng dua Dirjen, yaitu Dirjen Penegakan Hukum dan Dirjen KSDA.

“Dari jadwal memang akan langsung ke Mandeh. Rombongan akan naik kapal di Bungus dan langsung ke sana (Mandeh, red). Baru nanti balik lagi sorenya,” pungkas Kepala Seksi Wilayah II Balai Sumatera Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Edward Hutapea kepada Haluan Kamis (19/7) siang, di Padang.

Menurut Edward, kunjungan kerja kali ini memang khusus untuk memantau keadaan objek wisata Mandeh yang rebut diberitakan di media. “Mereka datang memang untuk melihat seberapa parah kerusakan di Mandeh. Apalagi mereka itu tahu tentang Mandeh memang baru sebatas dari pemberitaan,” katanya.

Turunnya anggota DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan meninjau kerusakan hutan bakau di Mandeh, dibenarkan Bupati Pessel, Hendrajoni.

"Anggota DPR RI turun. Saya diminta untuk mendampingi Tadi Pak Mulyadi, anggota DPR RI Komisi VII sudah menghubungi saya, untuk bisa menemani beliau ke Mandeh," ujar Hendrajoni.

Dia memperkirakan kunjungan tersebut sebagai bentuk keprihatinan dan juga untuk memastikan kondisi lapangan yang sebenarnya. Dia berharap, kasus perusakan Mandeh kini yang ditangani polisi cepat dituntaskan.

"Harapan saya dengan ditinjaunya lokasi yang dirusak kasus ini bisa lebih cepat dituntaskan," kata dia.

Hendrajoni mengatakan, persoalan perusakan Kawasan Mandeh hingga saat ini terus diprores secara hukum. Bahkan, terkait perusakan itu, ia sendiri selaku kepala daerah sudah dipanggil oleh penyelidik Polda Sumbar sebagai saksi.

"Ya, sampai sekarang prosesnya tetap berlanjut di Polda Sumbar. Pejabat kita di Pessel juga sudah dipanggil, mulai dari Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup, sampai dengan walinagari dan camat. Termasuk juga saya selaku Bupati diperiksa sebagai saksi," sebut Hendrajoni.

Selaku Bupati, ia mempunyai komitmen untuk membangun daerah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Pessel, tanpa melanggar hokum. Jadi, katanya, siapa saja yang melanggar peraturan tentu harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

"Sedangkan rakyat kecil yang melanggar aturan kita tindak tegas. Apalagi ini pejabat, tentu mereka lebih paham dan mengerti dengan aturan, tapi malah tidak mematuhi aturan. Biasanya kalau sudah masuk ranah pidana, hukumannya bisa lebih tinggi dari masyarakat biasa," ungkapnya.

Terkait kerusakan kawasan Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan, Pessel, Desriko Malayu Putra, selaku Penggiat Lingkungan Sumbar mengatakan, bahwa persoalan perusakan hutan mangrove di kawasan Wisata Mandeh harus disikapi dengan serius oleh Bupati Pessel. Sebab, keberadaan mangrove sangatlah penting bagi kelangsungan hidup biota yang ada di laut, dan harus dilestarikan.

"Seharusnya pada kunjungan lapangan sebelumnya bupati sudah memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perusakan tersebut. Jika perlu di ekpose secara besar-besaran, agar publik mengetahuinya. Nah, kedepannya Pemerintah tentu lebih ketat dalam mengawal pengembangan Mandeh," ungkapnya kepada Haluan.

Menurutnya, ekosistem mangrove merupakan kekayaan alam yang bernilai tinggi, oleh karenanya harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat luas.

"Keberadaan mangrove untuk dapat tumbuh secara asri tidak mudah di dapati di daerah lain. mangrove memiliki daya tarik tersendiri dalam kawasan wisata bahari Mandeh, karena langka dan sulit ditemukan diberbagai tempat," jelasnya.

Dijelaskannya, hutan mangrove dapat dikembangkan sebagai wisata edukasi bagi setiap pengunjung, sehingga pengetahuan tentang mangrove dapat diketahui secara luas, dengan cara menanam sebagai upaya pelestariannya. Konsep seperti itu, kata dia, telah banyak dilakukan diberbagai daerah lainnya, dan sangat ampuh untuk menarik minat pengunjung.

"Kalau mangrove dapat tumbuh subur, tentu tidak saja menghibur pengunjung. Namun, pengunjung juga akan mendapatkan pengetahuan tentang mangrove. Sehingga berbagai produk dapat dikembangkan dari mangrove, buahnya dapat dijadikan sebagai pewarna alami, daunnya dapat diolah menjadi keripik, dan dijadikan teh," terangnya.

Ditambahkannya, pengolahan berbagai produk bersumber dari mangrove dapat dijadikan buah tangan bagi setiap tamu yang berkunjung nantinya. Menurutnya, hal itu dapat mengenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, sehingga sangat perlu kiranya untuk tetap dilestarikan.

"Perusakan mangrove untuk kepentingan tertentu di Mandeh, harus segera ditindak tegas sebagai langkah melindungi dari ancaman kehancuran. Pembangunan di Mandeh yang tidak memiliki izin, terkesan sangat jauh dari nilai-nilai menjaga lingkungan," katanya lagi.

Seperti diketahui, setiap kegiatan atau usaha yang memberikan dampak penting terhadap lingkungan, wajib memiliki dokumen lingkungan dengan syarat harus memperoleh izin lingkungan. Jika ditemukan jenis kegiatan yang dikategorikan wajib Amdal atau UKL-UPL. Namun, tidak memiliki dokumen tersebut? maka dapat diberikan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 109, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. (h/isr/mg-kis)

 

Editor: Rivo Septi Andries


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]