Kunjungan Komisi VII DPR RI Ke Mandeh

Mulyadi: Kami Akan Melakukan Upaya Pemulihan Terhadap Sejumlah Kerusakan Di Mandeh.


Ahad, 23 Juli 2017 - 18:27:09 WIB
Mulyadi: Kami Akan Melakukan Upaya Pemulihan Terhadap Sejumlah Kerusakan Di Mandeh. Komisi VII DPR RI Mulyadi, didampingi Bupati Pessel Hendrajoni, memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak melanjutkan pembangunan dikawasan hutan lindung. (Okis Mardiansyah)

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPRI RI, Ir. Mulyadi bersama rombongan mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Sumbar, terkait persoalan Mandeh, Sungai di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pessel, yang saat ini tengah membias, di tengah-tengah masyarakat. Jumat, (21/7).

Dikatakannya, kasus Mandeh saat ini, sudah diproses secara hukum di tingkat Polda Sumbar. Namun, ia berharap hal itu jangan sampai mengganggu perkembangan kawasan itu sendiri sebagai destinasi wisata. Saat ini menurutnya, bagaimana upaya pemerintah memikirkan pemulihan terhadap sejumlah kerusakan kedepanya.

"Soal pengrusakan itu, saat ini tengah diproses di tingkat Polda. Saat ini yang perlu dipikirkan, bagaimana kita mengupayakan pemulihan terhadap kerusakan tersebut. Meskipun semua itu butuh waktu yang lama, bahkan sampai 10 tahun, namun upaya itu harus kita upayakan bersama," sebut Mulyadi, saat berada di kawasan Mandeh.

Ia mengatakan, seperti yang pernah diberitakan sejumlah media massa, bahwa telah terjadi sejumlah pengrusakan di kawasan Mandeh, hal itu memang sangat disayangkan. Namun, yang terpenting kata dia, bagaimana Pemerintah berupaya melakukan pemulihan dan pembenahan sesuai program yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi, terkait pengalihan ahli fungsi lahan.

"Bicara terkait upaya percepatan pembangunan di kawasan Mandeh, Pemda harus melengkapinya dengan "blue print". Sehingga kedepannya kawasan tersebut mudah dilirik oleh investor, dan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap daerah," kata dia.

Menurutnya, perencanaan pembagian atau peruntukan di kawasan Mandeh, harus disusun secara matang, agar pada saat melakukan pergembangan lahan atau pendirian bangunan, tidak lagi menimbulkan persoalan yang bisa berujung ke ranah hukum.

"Saat ini, pemerintah pusat melalui KLH dan Kehutanan tengah berupaya, untuk melepaskan status hutan lindung menjadi hutan produksi. Tujuannya ahli fungsi itu, agar dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat, sehingga tidak berbenturan dengan aturan yang ada," terangnya.

Ditambahkannya, Sumbar adalah daerah yang cukup besar mendapat jatah pelapasan status tersebut. Dimana hutan lindung bisa dipinjam pakai sebagai lahan produksi bagi masyarakat. Namun, untuk memperoleh izin secara aturan dan prosedur, tentu harus melalui proses dan tahapan.

<--pagebreak-->"Mengingat kawasan Mandeh adalah yang dijual adalah pariwisatanya, jadi jangan buru-buru, mari kita tata secara baik dan profesional," harapnya.

Sementara itu, Dirjen penegakkan hukum lingkungan hidup dan lingkungan, Rasio Rido Sani, mengatakan, bahwa pihaknya sangat mendukung proses hukum di Polda.

"Kita akui dikawasan ini memang sedang terjadi sejumlah masalah, seperti pengrusakan kawasan hutan HPL, bahkan
ada hutan lindung yang terkena," terangnya.

Lebih lanjut, KLH siap mendukung kemajuan Pessel dari segi apapun. Sebab, wilayah Sumbar termasuk daerah yang cukup besar pelepasan hutannya, sesuai dengan program yang sudah dicanangkan oleh presiden Jokowi sebelumnya.

"Untuk Sumbar, lebih kurang ada sekitar 100 ribu hektare lahan yang akan dilepaskan dan dibagikan kepada masyarakat. Secara keseluruhan di Indonesia, ada 400 ribu hektare, sesuai dengan program pusat," jelasnya. (h/mg-kis)


EditorL Rivo Septi Andries





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM