Wacana Pemindahan Ibukota Pessel, Parik Paga Nagari Demo di DPRD


Senin, 24 Juli 2017 - 19:49:09 WIB
Wacana Pemindahan Ibukota Pessel, Parik Paga Nagari Demo di DPRD Puluhan masa yang tergabung dalam Parik Paga Nagari Masyarakat Painan, menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Pessel. (Okis Mardiansyah)

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Puluhan masa yang tergabung dalam "Parik Paga Nagari", dan masyarakat Painan, Kecamatan IV Jurai, melakukan aksi damai ke gedung DPRD, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Senin, (24/7), sekira pukul 10.30 WIB.

Aksi itu dilakukan untuk mempertanyakan wacana yang dilontarkan oleh Ketua

"Kami menilai, statement yang disampaikan oleh saudara ketua DPRD Dedi Rahmanto, tentang wacana pemindahan ibukota Pessel itu, akan melahirkan sejumlah persepsi, stigma, dan citra buruk terhadap lembaga DPRD. Meskipun itu wacana pribadi, namun secara kode etik, dan tata tertib kedewanan, maka tak dapat dipungkiri bahwa Ketua DPRD adalah jabatan yang melekat dan tak dapat dipisahkan," sebutnya Kordinator lapangan (Korlap), Akmal Hosein.

Menurutnya, subtansi yang dilontarkan ketua DPRD disejumlah media massa, terindikasi sangat tendensius, dan akan berdampak timbulnya keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga akan mengganggu terhadap stabilitas politik, keamanan, serta wibawa pemda dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Bisa jadi statement yang dikeluarkan disejumlah media massa tersebut, sebagai sarat muatan politik hitam dan berpotensi memicu terjadinya perpecahan hingga adu domba antara sesama, khususnya masyarakat Painan dan Lengayang,"

Hal senada juga dikatakan, M.Noor, perwakilan masyarakat Pessel, ia menilai wacana pemindahan ibukota Pessel itu, dianggap tak berdasar. Sebab, akan menonjolkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kerukunan masyarakat yang telah terjaga sejak dulunya.

Terkait hal itu, kami selaku "Parik Nagari dan Masyarakat Painan", menyampaikan Mosi tidak percaya kepada saudara Dedi Rahmanto Putra, selaku Ketua DPRD Pessel, dan mendesak Ketua Badan Kehormatan Dewan (BK), untuk membentuk majelis etik, sekaitan dengan pernyataan tersebut, dan meminta BK selaku dewan etik untuk memeriksa dan memberikan sanksi pencopotan jabatan kepada saudara Dedi Rahmanto Putra, selaku ketua DPRD kabupaten Pesisir Selatan, (2014-2019).

"Kami meminta saudara Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto, untuk segera mencabut statementnya, terkait wacana pemindahan ibukota Pessel. Dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Painan secara tertulis, kemudian diterbitkan di media massa baik cetak maupun online, selama lima hari berturut-turut, terhitung 48 jam, semenjak surat itu diserahkan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pessel Dedi Rahmanto Putra, kepada sejumlah awak media mengatakan, statement terkait wacana pemindahan pusat Ibukota Pesisir Selatan (Pessel) ke Kecamatan Lengayang, itu merupakan statement pribadinya, dan tidak ada mengatas namakan lembaga DPRD ataupun Pemerintah Daerah. Ia pun, secara pribadi sudah meminta maaf kepada masyarakat Pessel, khususnya Painan di sejumlah media massa.

"Saya akui, statement ini telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Namun, jika wacana tersebut telah menyinggung hati masyarakat, khususnya warga IV Jurai, saya minta maaf," sebutnya saat itu.

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]