UU Pemilu Dinilai Bertentangan Dengan UUD 1945, Pusako Layangkan Gugatan ke MK


Senin, 24 Juli 2017 - 23:05:17 WIB
UU Pemilu Dinilai Bertentangan Dengan UUD 1945, Pusako Layangkan Gugatan ke MK Ilustrasi. NET/ Mahkamah Konstitusi

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand akan melayangkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Begitu UU pemilu tersebut ada nomornya, kami segera mengajukan gugatan. Kalau sekarang kan UUnya belum ada pakai nomor, dalam minggu ini kita susun dulu draftnya,” ungkap Direktur Pusako Unand Feri Amsari, Senin (24/7).

Ia menilai, ada beberapa pasal dalam UU tersebut inkonstitusional misalnya penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Normapresidential threshold tidak pernah diatur dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945, dalam konstitusi negara hanya disebutkan partai politik dan gabungan parpol peserta pemilu dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun wakil presiden.

“Jangan-jangan ini upaya partai mayoritas dan pemerintah untuk kemudian membatasi hak-hak seseorang untuk mencalonkan diri di dalam pemerintahan. Apalagi Pasal 28 D ayat 3 UUD 45 yang memberi ruang dan kesempatan bagi setiap warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Kalau syaratnya dibuat seperti itu (ambang batas), tentu menutup partisipasi warga negara,” terangnya.

Sehingga, dengan ditetapkannya UU Pemilu dengan presidential threshold 20-25% maka itu inkonstitusional. ‎Selain itu, norma ini juga membatasi kesempatan parpol yang baru terdaftar sebagai peserta pemilu 2019. "Kalau saya melihat lebih ke arah politik pragmatis (presidential threshold 20-25%, bahwa dengan penentuan ambang batas itu calon partai tertentu akan lebih potensial memenangkan pertarungan di 2019, padahal kan azasnya keadilan," terang Feri yang juga Dosen Hukum dan Tata Negara di Unand ini.

Selain itu, menurutnya penetapan ambang batas yang merujuk pada hasil Pemilu 2014, adalah bentuk ketidakadilan dan merugikan partai-partai baru di Pemilu 2019 nanti, serta partai yang tidak dominan di Pemilu lalu.

Diketahui, sebelumnya rapat paripurna DPR RI 21 Juli, mengesahkan RUU Pemilu yang menenetapkan ambang batas presiden 20 hingga 25 persen, ambang batas parlemen empat persen. Rapat sendiri diwarnai aksi walkout sejumlah fraksi. (h/rin)

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]