Warga Dilarang Mendirikan Bangunan di Zona Merah


Rabu, 26 Juli 2017 - 11:36:43 WIB
Warga Dilarang Mendirikan Bangunan di Zona Merah SEJUMLAH petugas dari Pemkab Pessel saat memasang plang larangan untuk mendirikan bangunan di zona merah, Selasa (25/7). OKIS

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), memasang plang larangan untuk membangun di sekitar area bibir pantai yang terdapat jejak penimbunan akibat pengerjaan jalan nasional, Selasa (25/7).

Pantauan di lapangan, sekitar pukul 09.30 WIB, plang larangan itu terlihat terpasang di sejumlah titik disekitar Kampung Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai dan Kenagarian IV Koto Hilie serta Kecamatan Batangkapas.

Kasi Pengawasan dan Pengaduan, pada Dinas BPMP2T Pessel, Asnil, mengatakan, plang pelarangan itu, dipasang untuk mencegah masyarakat agar tidak terlanjur membangun di area yang dikategorikan sebagai kawasan zona merah (umum), yakni adanya jejak timbunan di sekitar jalan nasional tersebut.

"Jadi, sebelum warga telanjur mendirikan bangunan, kita cegah dari sekarang. Hal itu guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti persoalan kepemilikan lahan, bencana longsor, dan jalan terban," jelasnya di lokasi.

Menurutnya, penegasan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 tahun 2005 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 tahun 2016, tentang trantibum, supaya masyarakat tidak memanfaatkan kawasan umum sebagai lahan milik pribadi.

"Disana dijelaskan juga, sekitar 100 meter dari lokasi bibir pantai tidak boleh ada yang membangun. Sebab, itu dikatakan sebagai milik negara," tegasnya.

Ditambahkannya, hal itu sebelumnya juga sudah diberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan menyebarkan surat edaran pemberitahuan ke setiap pemerintah nagari, khususnya di area yang terdapat banyak penimbunanan jalan Nasional.

"Supaya masyarakat paham dan taat kepada aturan, makanya kita berikan surat larangan itu ke setiap nagari, supaya tidak adalagi pembangunan di area yang dikhawatirkan akan terjadi indikasi yang membahayakan nyawa masyarakat itu sendiri, apalagi itu adalah lahan milik negara," tegasnya. (h/mg-kis)

 

Editor: Rivo Septi Andries

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]