Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kota Padang Dapat Dukungan


Kamis, 27 Juli 2017 - 13:03:29 WIB
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kota Padang Dapat Dukungan Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Tokoh masyarakat dan pengamat pemerintahan mendukung perubahan status kelurahan di tujuh kecamatan di Kota Padang menjadi desa. Dukungan tersebut diberikan karena dengan status desa, pemerintahan terendah tersebut mendapatkan sejumlah keuntungan, baik anggaran maupun dukungan penuh dari masyarakatnya.

Tokoh masyarakat Pauh IX, Kecamatan Pauh, Padang, Marzuki Onmar, mengatakan, apabila kelurahan menjadi desa, kawasan tersebut akan mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain, punya anggaran desa. Anggarannya disesuaikan dengan jumlah penduduk. Makin besar jumlah penduduknya, makin besar pula anggarannya. Selain itu, masyarakatnya akan berpartisipasi aktif karena mereka memilih kepala desa sendiri, bukan seperti lurah yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

“Penyelenggaraan pemerintah akan terselenggara dengan baik karena pemimpin desa dipilih oleh masyarakat dan berasal dari bawah sehingga mengetahui keinginan masyarakatnya. Hal itu berbeda dengan kelurahan yang kepala kelurahannya ditetapkan oleh pemerintah dan hanya menjadi pembantu camat,” ujar Marzuki Onmar di Padang, Rabu (26/7).

Keuntungan lainnya, kata Marzuki Onmar, peran niniak mamak akan lebih banyak dalam menerapkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Pada saat ini, dalam bingkai pemerintahan kelurahan, peran niniak mamak di Kota Padang belum besar.

Dengan sejumlah keuntungan itu, Marzuki Onmar mendukung perubahan status kelurahan di tujuh kecamatan tersebut menjadi desa asalkan ada undang-undang yang memungkinkan untuk mewujudkan itu.

“Sebelum melakukan perubahan itu harus ada kajian mendalam. Pemko Padang harus duduk bersama semua  pihak, termasuk kaum adat. Kalau perlu diseminarkan pembahasannya. Perubahan status itu bagus. Pemko Pariaman dan Sawahlunto sudah menerapkannya sehingga bisa jadi contoh bagi Pemko Padang,” tuturnya.

Pengamat Pemerintahan, Rusdi Lubis, juga mendukung wacana perubahan status kelurahan menjadi desa tersebut. “Kelurahan yang berasal dari nagari-nagari, memang selayaknya diatur sesuai ketentuan pemerintahan desa,” ujarnya.

Sebagaimana ditulis Fachrul Rasyid HF (Refleksi Haluan 11 Juli 2017) 65 kelurahan di 7 kecamatan Kota Padang itu memang berasal dari 9 nagari. Adapun 7 kecamatan  itu adalah Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Lubuk Bagaluang, Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.  Sementara itu, 9 nagari asalnya adalah Nagari Koto Tangah, Nagari Nanggalo, Nagari  Pauh IX, Nagari Pauh V, Nagari Limau Manis, Nagari Nan XX, Nagari Lubuk Kilangan, Nagari Bungus  Nagari Teluk Kabung. Semula daerah ini masuk  Kabupaten Padang Pariaman, kemudian sejak diberlakukannya PP No. 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Padang, 21 Maret1980, masuk Kota Padang.

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 24 Februari 2020 - 22:16:46 WIB

    Perubahan Nomenklatur, Wawako Padang Lantik Puluhan Pejabat Eselon II, III dan IV

    Perubahan Nomenklatur, Wawako Padang Lantik Puluhan Pejabat Eselon II, III dan IV PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kota Padang kembali dilantik. Hal itu menyusul adanya perubahan nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru..
  • Sabtu, 24 Maret 2018 - 01:00:52 WIB

    ASN Agen Perubahan Reformasi Birokrasi

    ASN Agen Perubahan Reformasi Birokrasi PADANG, HALUAN - Sebanyak 97 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang mengikuti "Workshop Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Padang Tahun 2018" di Hotel Grand Inna Muara Padang, kemarin. .
  • Senin, 06 Februari 2017 - 10:05:38 WIB

    Atur Tera Ulang di Kota Padang, Perlu Perubahan Perda

    Atur Tera Ulang di Kota Padang, Perlu Perubahan Perda PADANG, HALUAN---Kota Padang satu-satunya di Sumatera Barat, yang siap melakukan tera ulang pascadilimpahkan kewenangan tersebut ke kabupaten dan kota. .
  • Rabu, 20 Juli 2016 - 02:40:43 WIB

    51 Agen Perubahan Disematkan Pin

    51 Agen Perubahan Disematkan Pin PADANG, HALUAN — Sebanyak 51 agen perubahan reformasi birokrasi disematkan pin oleh Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo,kemarin..
  • Kamis, 20 Agustus 2015 - 17:58:31 WIB

    Terjadi Perubahan Mendasar, Pemko Padang Revisi RPJP

    PADANG, HALUAN — Gempa bumi 2009 dan per­pindahan pusat pemerintahan, mendorong dinamika perubahan signifikan di Kota Padang. Pemerintah setempat merasa perlu merevisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]