Syarat Permohonan SHGB Basko Lengkap, PH Minta Penyidik Dihadirkan di Persidangan


Jumat, 28 Juli 2017 - 12:16:29 WIB
Syarat Permohonan SHGB Basko Lengkap, PH Minta Penyidik Dihadirkan di Persidangan Seorang saksi dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh Direktur PT BMP di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (28/7). RIVO SEPTI ANDRIES

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tiga belas orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Padang, tidak ada seorang pun yang tahu materi apa yang dipalsukan H Basrizal Koto dalam proses penerbitan sertifikat HGB 200, 201 dan 205.  Jangankan mengetahui pemalsuan, kenal dan bertemu langsung pun tidak pernah para saksi dengan pengusaha yang berinvestasi di kampung halamannya sendiri, itu.

Kamis kemarin, lima saksi tampil di ruang sidang Pengadilan Negeri Padang. Dalam dua sidang sebelum ini, delapan saksi yang berasal dari pihak PT KAI, memberikan keterangan dalam sidang dugaan pemalsuan surat yang didakwakan kepada Basrizal Koto.

Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Sutedjo kemarin, Penasehat Hukum Basrizal,  Dr Fachmi,  SH,MH, sempat meminta melalui majelis hakim untuk menghadirkan penyidik yang membuat berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi. Masalahnya, kata Fachmi, banyak keterangan yang tertera dalam BAP itu ketika dikonfrontir dengan para saksi di persidangan, saksi mengakui itu bukanlah keterangan yang berasal dari dirinya.

“Keterangan itu dijelaskan oleh penyidik, lalu dituangkan dalam berkas,” kata Tri Mardi Jaya, salah seorang saksi dari BPN yang tampil kemarin.

“Jadi ini bukan keterangan saudara, ya. Ini sudah tidak benar. Melalui Yang Mulia, kami minta agar penyidiknya dihadirkan dalam sidang selanjutnya,” kata Fachmi.      

Dalam sidang kemarin,  Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan,  Basrizal Koto (Basko) memenuhi segala syarat dalam pengajuan permohonan sertifikat untuk tanah di kawasan Jalan Prof Dr. Hamka, pada 2010 lalu. Sehingga, BPN menerbitkan produk akhir berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB) nomor 200, 201, dan 205.

Hal itu disampaikan Ardinal Yulfi, aparatur sipil negara (ASN) yang pada 2010 menjabat Petugas Pembuat Surat Rekomendasi Ukur pada BPN Kota Padang, saat bersaksi. Selain Ardinal, jaksa juga menghadirkan dua  saksi lain dari BPN, ditambah dua saksi dari PT KAI.

Dalam keterangannya, Ardinal menyebutkan bahwa pada 2010, ia mengeluarkan surat rekomendasi pengukuran, untuk menindaklanjuti permohonan penerbitan sertifikat HGB oleh H. Basrizal Koto. Setelah meneliti kelengkapan syarat permohonan, petugas ukur pun melakukan pengukuran ke lapangan.

“Dalam surat permohonan yang kami terima, disebutkan asal tanah itu adalah tanah negara ex-eigendom verponding. Permohonan juga berisi syarat-syarat di antaranya, surat permohonan, fotokopi KTP pemohon, bukti penguasaan, dan surat keterangan dari lurah terkait, serta ada dua saksi yang bertanda tangan,” kata Ardinal.

Setelah menerima surat permohonan, BPN langsung melakukan pengukuran terhadap tanah yang diajukan tersebut. Dari proses itu, BPN mengeluarkan surat ukur, untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam menerbitkan sertifikat HGB sesuai permohonan pemohon.

“Yang saya tahu setelah dilakukan pengukuran, pihak pemohon melakukan pembayaran ke kas negara, dan sertifikatnya terbit,” jelasnya lagi.

Sebelum sertifikat itu terbit, Ardinal mengaku pihak BPN mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk melihat apakah ada pihak yang akan menggugat. “Ternyata tidak ada yang menggugat. Dan, saat pengukuran di lapangan, juga tidak ada bantahan dari siapa pun, termasuk dari PT KAI atau pejabat yang berwenang,” sambungnya.

Ada pun pernyataan pemohon yang menyebutkan bahwa tanah yang dimohon merupakan tanah negara ex-eigendom verponding (EV) peninggalan zaman Belanda, sedangkan di sisi lain PT KAI mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan aset PT KAI dengan dasar grondkart 1888, Ardinal mengaku tidak mengetahui dan tidak berwenang menjelaskan.

“Penyataan pemohon, tanah itu tanah eigendom. Saya memang belum pernah melihat sertifikat Eigendom Verpondingitu. Tapi, yan menjadi dasar bagi kami menerbitkan sertifikat adalah persyaratan yang saya sebutkan tadi. Dan, prinsipnya, bidang saya hanya melakukan potret lapangan, setelah itu proses penerbitan sertifikat ada di bidang lain. Kalau KAI menyebut itu aset mereka dengan dasar Grondkaart, saya pun belum pernah melihat itu,” katanya lagi.

Keterangan Ardinal Yulfi disambung oleh Tri Mardi Jaya, petugas ukur BPN Kota Padang yang pada 2010 itu melakukan pengukuran, berdasarkan surat tugas pengukuran di lokasi tersebut. “Saya melakukan pengukuran dengan metode polar, menggunakan sudut dan jarak. Saat di lokasi, di arah timur ada rel kereta, di utara ada jalan, di selatan ada sungai, dan di barat ada gedung basko,” kata Tri.

Ia juga menyebutkan, saat pengukuran ia didampingi perwakilan dari pihak pemohon, dengan berpatok kepada tembok-tembok yang ada di sekeliling lokasi pengukuran. “Yang saya ukur itu semuanya, di sekeliling gedung Basko. Tidak ada keberatan dari siapa pun saat itu. Setelah mengukur dan hasilnya saya berikan ke atasan, atasan saya tidak menyalahkan hasilnya,” katanya lagi.

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 25 Agustus 2017 - 09:38:28 WIB
    Data BPN, Rel Kereta Juga Eigendom Verponding

    BPN Kembali Sebut Permohonan HGB Basko Cukup Syarat

    BPN Kembali Sebut Permohonan HGB Basko Cukup Syarat PADANG, HARIANHALUAN.COM – Saksi dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen yang disangkakan kepada CEO Basko Grup H. Basrizal Koto (Basko), kembali menyatakan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar Basko, saat mengajukan permoho.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]