Trans Mentawai Terhalang HPH


Jumat, 04 Agustus 2017 - 09:20:52 WIB
Trans Mentawai Terhalang HPH Peta Mentawai/ Google Maps

 Kala itu, Jokowi menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat pembangunan jalan raya Trans Mentawai yang tak kunjung tuntas serta pembangunan hunian tetap (huntap) korban tsunami 2010 yang belum selesai. Adapun pembangunan infrastruktur dasar itu ditargetkan selesai dalam dua tahun sehingga masyarakat setempat bisa menikmati pembangunan.

 Selain membahas tentang Trans Mentawai, dalam Rapat Koordinasi terbatas tersebut juga dibahas beberapa program lain untuk memajukan Mentawai, seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan informatika, energi, penataan ruang, dan perumahan. Dimana semua perencanaan itu dilakukan untuk mendorong Mentawai lepasa dari status ketertinggalan yang masih di sandangnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sibagalet, secara prinsip menyambut baik semua rencana provinsi itu demi kemajuan Mentawai ke depan. Hanya saja semua rencana itu perlu dicocokkan dengan kondisi alam Mentawai. Sehingga tidak asal bangun dengan dana besar tapi tidak terpakai.

“Secara prinsip saya menerima semua rencana ini, namun jangan jadikan Kepuluan Mentawai hanya sebagai kelinci percobaan. Kaji baik-baik apa yang bagus untuk Mentawai,” pungkas Yudas di depan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Sekda Provinsi Sumbar, Ali Asmar, Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri, dan Kepala Perangkat Organisasi Daerah (OPD) Sumbar.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, mengatakan, terkait dengan Trans Mentawai memang menjadi prioritas utama. Apalagi ini sudah masuk Ratas dengan Presiden, sehingga bisa menjadi perhatian khusus lembaga terkait.

“Sehingga nanti bisa sama-sama ke Mentawai dengan memprioritaskan transportasi darat, pelabuhan, Bandara Rokot, air bersih, kelistrikan, dan air bersih. Kalau ini bisa terpenuhi maka Mentawai akan keluar dari daerah tertinggal,” paparnya.

Terkait dengan target katanya, itu bisa selesai sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai pada 2019 mendatang. “Tidak hanya Mentawai tapi juga Solok Selatan dan Pasaman tentunya,” tandas Nasrul Abit.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, telah dijadwal dari satu bulan yang lalu. Dimana langkah ini tindak lanjut dari koordinasi selama ini yang biasa hanya melalui surat dan audiensi. “Jadi, setelah rapat koordinasi ini, dua minggu lagi kita akan kumpulkan lagi dan kita akanfollowup lagi hasil dari rapat kali ini. Jadi, seperti Mentawai itu nanti akan ada rapat khusus membahas Mentawai,” ungkapnya.

Rapat terbatas ini sendiri dilakukan maraton dengan mengundang 19 kabupaten/kota di Sumbar. Dimana setiap kepala daerah memaparkan kendala di daerahnya dengan waktu 15 menit per kepala daerah. Dimulai dari Kamis (4/8), yaitu Kebupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

Sementara Jumat (5/8) dimulai rapat terbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Kabupaten Solok, Limapuluh Kota, dan Kabupaten Agam. Dilanjutkan Kamis (10/8) dengan Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Tanah Datar. (h/isr)

 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]