Hasil Uji Labkrim Forensik Minta Dihadirkan di Persidangan, PH: Surat Perjanjian PT KAI Palsu


Jumat, 04 Agustus 2017 - 09:27:29 WIB
Hasil Uji Labkrim Forensik Minta Dihadirkan di Persidangan,  PH: Surat Perjanjian PT KAI Palsu Sidang perkara pidana dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat CEO Basko Grup Basrizal Koto masih dalam tahap mendengarkan keterangan saksi, Kamis (3/8). Pada sidang kali Ini menghadirkan sebanyak lima orang saksi. (Huda putra)

“Bahasa mudahnya, surat itu palsu. Dengan fakta baru ini, kami segera mengajukan permohonan ke majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk bisa menghadirkan hasil uji pemeriksaan Labkrim guna dijadikan barang bukti dalam menyelesaikan perkara ini secara adil” Drs Fachmi, PH Basko.

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Sebuah fakta mengejutkan seputar persidangan Basrizal Koto (Basko) – Kereta Api Indonesia (KAI), Kamis kemarin (3/8) diungkapkan Penasehat Hukum (PH) Basrizal, Dr Fachmi,SH,MH di awal sidang lanjutan di Pengadilan Negeri, Padang. Fakta itu, menurut PH, surat perjanjian sewa menyewa PT KAI-BMP, palsu!

“Yang Mulia Majelis Hakim. Sebelum sidang ini dilanjutkan, izinkan kami mengajukan permohonan  untuk menghadirkan hasil uji pemeriksaan Labkrim Forensik Mabes Polri terhadap Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 1762/D.19/IKD/1994 tanggal 2 Juli 1994 dan Nomor 1762/D.19/IKD/1994 tanggal 2 Juni 1997, guna dijadikan barang bukti dalam menyelesaikan perkara ini secara adil. Merujuk kepada hasil uji Labkrim itu, surat perjanjian itu, palsu,” kata Fachmi.

Fachmi yang pernah menjadi Kajati Sumbar tahun 2010 itu, lalu menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Hakim Ketua Sutedjo dan tembusannya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mulyadi.

Dalam surat permohonan itu dijelaskan, guna mencari dan menemukan kebenaran materiil sesuai dengan tujuan persidangan perkara ini, PH mohon perkenan majelis hakim untuk memerintahkan kepada Penyidik Polda Sumbar melalui Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan hasil uji pemeriksaan Labkrim Forensik Mabes Polri terhadap surat perjanjian sewa menyewa PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Basko Minang Plaza (BMP).

“Demi terwujudnya kebenaran materiil yaitu kebenaran yang hakiki dalam penyelesaian perkara ini dan demi kepastian hukum dan keadilan, kami mohon dengan sangat perkenan Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan ini,” kata Fachmi.

Hakim Ketua Sutedjo didampingi Hakim Anggota Agnes Sinaga dan R Ari Muladi, setelah menerima dan membaca  permohonan dan lampiran Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polda Sumbar, memerintahkan JPU untuk mempelajari dan menindaklanjutinya. “Saudara Jaksa agar mempelajari dan menindaklanjuti permohonan ini,” kata Sutedjo.

“Siap Yang Mulia,” ujar Mulyadi sambil bertatapan dengan Jaksa Raadi dan Ira Yolanda yang mendampinginya di persidangan kemarin.

Proses Laporan Basko 2012

Terkuaknya fakta dugaan palsu surat perjanjian sewa menyewa yang selama ini diklaim oleh PT KAI sebagai dasar permasalahan PT KAI, BMP dan Basrizal Koto, bermula dari diprosesnya kembali Laporan Polisi Nomor LP/34/II/2012/SPKT Sbr, tanggal 1 Februari 2012 tentang terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dengan pelapor Basrizal Koto.

Setelah insiden masuknya ratusan karyawan PT KAI ke areal Basko Hotel dan Mall, 1 November 2011 lalu, baik pihak KAI maupun Basko saling melapor ke polisi.  Pihak KAI melapor, bahwa pihak BMP merampas  dan merusak aset PT KAI yang berada di belakang Hotel dan Mall Basko. Sebaliknya, pihak Basko melaporkan pihak KAI yang telah menyerobot dan melakukan pengrusakan secara bersama-sama di areal Basko Hotel dan Mall yang sudah memiliki bukti sah berupa sertifikat HGB 200, 201 dan 205.

Selain melapor ke polisi, pihak KAI  juga menggugat BPN ke PTUN untuk membatalkan sertifikat HGB 200, 201 dan 205 atas nama Basrizal Koto. Tapi, sampai putusan terakhir di Mahkamah Agung, gugatan KAI ini ditolak.

Tidak berhasil di PTUN, KAI lalu menindaklanjuti laporannya ke Polda Sumbar. Setelah memakan waktu hampir lima tahun dan lima kali bolak-balik berkasnya dari penyidik ke kejaksaan, akhirnya laporan KAI dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang 6 Oktober 2016 lalu. Perkara inilah, sejak dua bulan terakhir diperiksa di PN Padang, dengan terdakwa Basrizal Koto.

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]