Soal Penggunaan Kantor LKAAM Pengurus Ancam ke Ranah Hukum


Senin, 07 Agustus 2017 - 19:00:06 WIB
Soal Penggunaan Kantor LKAAM  Pengurus Ancam ke Ranah Hukum Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu.

“Sudah banyak yang rusak dan bolong. Bahkan AC sudah hilang, lampu hias pun sudah pecah. Ditambah lagi ada oknum yang memanfaatkan gedung ini untuk tempat maksiat. Itu tentunya bisa diperkarakan. Karena Pemprov tidak bisa menjaga aset pusat yang ada di daerah,” Edrizon Effendi Khatib Basa (Bendum LKAAM Sumbar)

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Polemik penggunaan gedung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang berada di Jalan KH Ahmad Dahlan belum juga menemukan titik terang. Pengurus LKAAM dan Pemprov Sumbar masih saling lempar tanggung jawab terkait penggunaan gedung tersebut.

Polemik ini sendiri muncul ketika Pemprov Sumbar melalui Dinas Kebudayaan belum memberikan kunci gedung LKAAM tersebut kepada pengurus LKAAM Sumbar. Mereka beralasan gedung tersebut merupakan aset Pemprov dan LKAAM kalau ingin menggunakannya harus membuat surat peminjaman terlebih dahulu.

Gedung LKAAM tersebut berada di samping Masjid Raya Sumbar, dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat yang saat itu dipimpin Syamsul Maarif.

“Kami merasa diping-pong oleh Pemprov Sumbar. Kami hanya ingin meminta kunci gedung itu tapi kami malah dioper. Mereka berjanji akan memberikan tapi sudah kami tunggu tidak juga diberikan. Ini namanya mempermainkan niniak mamak. Bisa kualat mereka nanti,” kata Sekretaris Umum LKAAM Sumbar, Syafri Dt Syiri Marajo, kepada Haluan di Padang Jumat lalu.

Menurutnya, sikap Pemprov Sumbar ini sangat menyinggung niniak mamak. Bahkan ia meminta agar Gubernur Sumbar bisa mengambil sikap terhadap polemik ini. Apalagi katanya, peran niniak mamak kepada pemda tidak bisa dibantah lagi.

“Kalau memang mereka ingin menempatkan Dinas Kebudayaan satu gedung dengan kami, itu Gubernur bisa datang dan berbincang dengan kami. Karena bagaimana pun gedung itu sudah jelas statusnya milik LKAAM Sumbar yang diberikan BNPB, dimana dananya APBN bukan APBD,” kata Syafri Dt Syiri Marajo, di depan Ketua LKAAM Sumbar, M Sayuti Dt Rajo Panghulu, Bendahara Umum LKAAM Sumbar, Edrizon Effendi Khatib Basa, Amril Amir, dan pengurus LKAAM yang hadir.

Ditambahkan M.Sayuti, polemik LKAAM saat ini harus segera diselesaikan dengan meminta Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, untuk bisa duduk semeja dengan LKAAM, dan jangan memberikan masalah ini diselesaikan Dinas Kebudayaan.

“Kami ingin membahas ini dengan Gubernur langsung jangan hanya Dinas Kebudayaan. Kalau memang Dinas Kebudayaan ingin memakai ruangan di LKAAM, kan Gubernur bisa datang ke sini,” kata M Sayuti Dt Rajo Panghulu.

Dalam kesempatan itu LKAAM Sumbar pun siap membawa polemik ini ke jalur hukum, karena dengan belum diberikan kunci gedung LKAAM yang dibangun sejak 2016 ini, telah banyak kerusakan yang ada di gedung tersebut.

“Sudah banyak yang rusak dan bolong. Bahkan AC sudah hilang, lampu hias pun sudah pecah. Ditambah lagi ada oknum yang memanfaatkan gedung ini untuk tempat maksiat. Itu tentunya bisa diperkarakan. Karena Pemprov tidak bisa menjaga aset pusat yang ada di daerah,” kata , Edrizon Effendi Khatib Basa.


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]