Kasus SPj Fiktif, Bareskrim Periksa 185 Saksi dan 35 Pejabat Sumbar


Kamis, 10 Agustus 2017 - 08:37:20 WIB
Kasus SPj Fiktif, Bareskrim Periksa 185 Saksi dan 35 Pejabat Sumbar Dokumentasi Haluan

“Sekitar 150 saksi itu adalah para penerima ganti rugi lahan, di empat lokasi proyek strategis Dinas Prasjaltarkim Sumbar. 35 lainnya pejabat. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp63 miliar” Kombes Pol Endar Priantoro.

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Setidaknya 35 pejabat telah diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di lingkungan Dinas Prasjaltarkim Sumbar (sekarang Dinas PU/PR). Total, Dittipikor Bareskrim Polri telah memeriksa 185 orang saksi, dan menetapkan satu tersangka seorang ASN bernama Yusafni, dalam kasus yang dikenal luas dengan sebutan SPj Fiktif tersebut. Namun, tidak tertutup kemungkinan, akan ada tersangka lain yang terjerat.

Kepala Subdirektorat IV Dittipidkor Bareskrim Polri Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endar Priantoro, kepada Haluan mengatakan, pihaknya telah memeriksa saksi-saksi dengan latar belakang para penerima ganti rugi lahan, serta beberapa pejabat dari Pemerintahan Kota Padang, Pemkab Kabupaten Padang Pariaman, dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

“Sekitar 150 saksi itu adalah para penerima ganti rugi lahan, di empat lokasi proyek strategis Dinas Prasjaltarkim Sumbar. 35 lainnya pejabat. Berdasarkan audit sementara, kasus dengan satu tersangka sementara bernama Yusafni itu, diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp63 miliar,” jelas Endar.

Empat proyek strategis yang dimaksud Endar dalam keterangan tersebut antara lain, proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan Bypas Kota Padang, ganti rugi lahan Flyover Duku Padang Pariaman, dan ganti rugi lahan di Main Stadium Padang Pariaman.

Diterangkan Endar, saat ini Yusafni sendiri telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim, yang berlokasi di lingkungan Polda Metro. Penahanan dilakukan sejak pejabat pelaksana teknis Dinas Prasjaltarkim itu diamankan di Bandara Soekarno Hatta pada Kamis 27 Juli yang lalu.

“Setelah memeriksa saksi-saksi, sekarang kami terus intensifkan pemeriksaan terhadap Yusafni sendiri. Artinya sekarang sedang dalam tahap penyelesaian berkas perkara sebelum nanti diserahkan kepada pihak kejaksaan,” katanya lagi.

Endar memastikan, saat ini pihaknya tinggal menunggu hasil pemeriksaan kerugian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebelum nanti menyerahkan kasus tersebut ke pihak kejaksaan.

“Nanti kami ke Kejaksaan Agung menyerahkannya, untuk sidang itu wewenang kejaksaan menetapkannya,” tukasnya.

Menanggapi perkembangan kasus yang sempat menghebohkan Sumbar itu, Koordinator Lembaga Anti Korupsi Integritas Arief Paderi, kepada Haluan mengaku mengapresiasi. Meski pun demikian, ia tetap berharap penyidik tidak melakukan penyempitan kasus, termasuk dalam hal menjerat tersangka baru.

“Meskipun progresnya cukup lama, hampir setahun, perkembangan tetap harus diapresiasi. Bagaimana pun, kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar sebelumnya berharap kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar agar penanganannya lebih efektif. Namun, karena sudah ada di Bareskrim, kami berharap tidak ada upaya penyempitan kasus,” kata Arief.

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]