Bupati Naik Haji, Wabup Limapuluh Kota Lantik Sekda Baru


Senin, 21 Agustus 2017 - 01:41:44 WIB
Bupati Naik Haji, Wabup Limapuluh Kota Lantik Sekda Baru

LIMAPULUH KOTA, HALUANJalannya roda pemerintahan di Kabupaten Limapuluh Kota saat ini sedang kacau usai Wakil Bupati, Ferizal Ridwan melantik pejabat yang sebelumnya dinonjobkan bupati. Pemprov Sumbar menganggap tindakan Ferizal Ridwan offside. Melampaui kewenangan. Tapi, Ferizal keukeuh, apa yang dilakukannya sudah benar. Dia siap menerima segala konsekuensi, termasuk jika digugat ke pengadilan.

 

Ferizal Ridwan Jumat lalu melantik dua orang eselon II dan mengembalikan jabatan Sekdakab kepada Yendri Thomas Jumat (18/7). Sebelumnya, Yendri Thomas dinonjobkan oleh Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi tanggal 26 mei 2017 silam dan mengangkat M Yunus sebagai Plt Sekdakab. Langkah itu, klaim Ferizal Ridwan dilakukan sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan sudah dikonsultasikan dengan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

 

Pertanyaan yang mencuat, Sekda mana yang sah? Jika kedua-duanya masuk kerja, dan memberi perintah, siapa yang akan didengar oleh bawahannya? Ini akan menjadi polemik berkepanjangan, jika tidak segera diselesaikan dan akan membuat tersendat roda pemerintahan Pemkab Limapuluh Kota.

 

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sudah mengirimkan surat ke Limapuluh Kota. Namun, belum ada penyelesaian kongkrit. “Surat sudah dilayangkan ke Wakil Bupati Limapuluh Kota. Tapi memang belum ada penyelesaiannya,” terang Gubernur Sumbar, Minggu (20/8) siang.

 

Permasalahan itu, menurut Irwan Prayitno baru bisa diselesaikan setelah Bipati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi pulang haji. “Kita tunggu bupatinya pulang naik haji. Nanti pasti akan diselesaikan dan tidak dibiarkan berlarut,” lanjut gubernur.

 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) Pemprov Sumbar, Jasman menyebut, Wakil Bupati Limapuluh Kota memang pernah menghadap ke gubernur untuk meminta izin melantik beberapa pejabat. Namun Gubernur Sumbar tegas mengatakan, bahwa wakil bupati diberikan kewenangan oleh bupati untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Telah ada tugas serta kewenangannya sesuai yang tertulis di SK pelimpahan kewenangan bupati kepada wakil bupati Limapuluh Kota, bahwa wakil bupati dilarang melakukan mutasi.Wakil Bupati bukanlah Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga dalam hal ini tidak berwenang menerbitkan SK mutasi pegawai. Dengan demikian SK yg diterbitkan oleh Wakil Bupati adalah tidak sah,” tutur Jasman.

Semua batasan kewenangan sudah diatur dengan tegas dalam SK tersebut. Sesuai point dalam SK pelimpahan kewenangan, bahwa Kedudukan Wabup adalah melaksanakan tugas-tugas bupati selama beliau cuti naik haji. Jadi, kedudukan wabup tidak berubah. Apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

 

"Artinya, menurut Jasman, secara hukum, pengangkatan pejabat tersebut dan segala akibatnya, dianggap tidak pernah ada. “Semua batasan kewenangan, prosedur dan keabsahan administarasi dan tindakan pejabat pemerintahan semuanya sudah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," tegas Jasman.

 

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand), Khairul Fahmi, menilai secara hukum proses pemberhentian dan pengangkatan itu tidak sah. Karena Plt Bupati tidak berwenang melakukan itu. Apalagi dalam mandat nan diberikan bupati, hal-hal yang berhubungan dengan organisasi tidak termasuk yang dimandatkan,” kata Khairul Fahmi saat dikonfirmasi Haluan, Minggu (20/8) malam.

 

Lanjutnya, tindakan wakil bupati dengan melantik Sekda Kabupaten Limapuluh Kota melanggar Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Plt bupati karena alasan bupati berhalangan sementara tidak berwenang melakukan mutasi. Dalam surat mandat bupati, hal itu juga ditegaskan bahwa mandat hanya diberikan untuk melaksanakan tugas rutin, tidak termasuk untuk melakukan mutasi,” ujarnya.

 

Dalam mandat bupati, yang berhubungan dengan mutasi tidak boleh dilakukan oleh Wabubsebagai penerima mandat. Dengan melakukan mutasi dan pelantikan, Wabub telah melampaui kewenangan. Padahal pemberian mandat tidak boleh melampaui batas dan sudah ditentukan UU administrasi pemerintahan. Mutasi itu termasuk yang tidak bolehh dilakukan Plt,” ujarnya.
 

Hal senada juga dikatakan Pengamat Bidang Hukum Tata Negara Unand, Charles Simabura. Ia mengatakan pelantikan tersebut batal demi nama hukum. Karena pelantikan tersebut dinilai melampaui wewenang yang ia miliki berdasarkan Surat Keputusan (SK) sebagai Plt Bupati. Charles juga melihat kalau ini bukan suati kealpaan bagi seorang pejabat yang diberi wewenang. “Karena tidak mungkin beliau tidak tahu, kan ada SK-nya. Saya yakin beliau sudah baca,” ungkap Charles saat dihubungi Haluan Minggu (20/8), malam di Padang.

 

Merujuk kepada aturan yang ada katanya, itu bisa berpijak kepada UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. “Sudah ada UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mengaturnya. Saya berpendapat pelantikan itu tidak sah secara hukum,” tandasnya.

 

Di beberapa grup Whatsapp seperti Luak 50 dan Gonjong Limo yang diisi oleh elit dan tokoh Limapuluh Kota terjadi pro kontra. Banyak yang bersilang pendapat. Terkait ini, Ferizal malah menyebut, pihak-pihak yang bertentangan dengannya adalah orang-orang yang tidak mendukung langkahnya, berarti tidak mendukung Pemkab Limapuluh Kota untuk lebih baik.

 

Apa yang saya lakukan ini biasa dan sudah sesuai dengan aturan dan ini juga tidak pertama kali di Indonesia. Kenapa ada pihak yang kebakaran jenggot. Ada apa ini? Apakah ada di posisi ini kepentingan kelompok dan pribadi? Jika ada, ini sangat disayangkan dan bisa mengarah ke ranah hukum. Disamping itu, yang saya benahi hanya tiga posisi, bukan merombak seluruh struktur OPD,” ungkapnya.

 

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan menegaskan, keputusan untuk melantik dua pejabat eselon II dan meletakkan kembali jabatan Sekdakab kepada Yendri Thomas dimaksudkan untuk meluruskan apa yang tidak semestinya berjalan selama ini di Pemkab Limapuluh Kota. Katanya, semua sesuai dengan aturan dan pertimbangan yang matang disamping juga setelah meminta pendapat dan rekomendasi KASN.

 

“Saya hanya ingin meluruskan apa yang salah selama ini. Ada 16 jabatan yang Plt, itu tak boleh. Ini jelas ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan itu saya laksanakan sekarang. Soal kebuncahan yang terjadi di tengah masyarakat, itu dicuatkan oleh segelintir orang yang biasa berperan sebagai pembisik di lingkungan Pemda Limapuluh Kota, bukan dari bupati sendiri,” kata Wakil Bupati Limapuluh Kota kepada Haluan, Minggu (20/8).

 

Wakil bupati juga mengklaim punya bukti rekaman. “Pelantikan ini sudah diketahui oleh bupati dan tidak ada hal yang membuat hubungan kami akan renggang. Keputusan untuk melantik sudah dipertimbangkan sedemikian mungkin dan telah memalui konsultasi dengan Gubernur Sumbar dan KASN Kemendagri, bahkan saya ada rekaman pembicaraan antara saya dengan komisioner KASN,” tuturnya.

 

Dia menyebut, apa yang telah dilakukannya sudah sesuai dengan UU Nomor 23 Pasal 66 ayat 1 poin C tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Surat Izin Menteri Dalam Negeri Nomor 855/5380/OTDA poin nomor 2 tanggal 21 Juli 2017. Sebelumnya, hal seperti ini sudah pernah juga dilakukan oleh Irfendi Arbi saat menjabat Wakil Bupati Limapuluh Kota masa kepemimpinan Amri Darwis dan Plt Gubernur Jakarta, Sumarsono saat Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat cuti saat kampanye Pilkada Jakarta silam.

 

“Apa yang saya lakukan ini biasa dan sudah sesuai dengan aturan. Juga tidak pertama kali di Indonesia. Pak Irfendi Arbi sewaktu menjabat wakil bupati dulu juga pernah melakukan pelantikan sewaktu Bupati Amri Darwis naik haji. Plt Gubernur Jakarta, Sumarsono juga melantik pejabat eselon II saat Ahok cuti Pilkada Jakarta,” tuturnya.

 

Ia juga mengatakan, keputusan ini juga untuk meredam tensi interal di Pemkb Limapuluh Kota yang sedang tinggi antar ASN pasca mutasi 26 Mei 2017 dan meningkatkan kinerja ASN yang sekarang bernilai C sesuai penilaian Kemenpan-RB. “Jika terus dibiarkan dan tidak saya luruskan, berarti Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi sudah berpotensi melanggar aturan. Yang akan rugi bupati juga, karena kebijakan mutasi tanggal 26 Mei 2017 silam sudah mengarah ke tindakan korupsi. Dimana memperkaya diri orang lain dengan kebijakannya. Hal ini juga mengantisipasi adanya ancaman pemberhentian oleh DPRD, gubernur dan Mendagri. Jadi keputusan ini adalah hal yang tepat dan sepulang bupati dari Mekkah, beliau akan berterima kasih kepada saya atas apa yang telah saya lakukan,” katanya. (h/ang)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 30 April 2020 - 22:13:04 WIB

    9 Fraksi di DPRD Sijunjung 'Goyang' Posisi Sekda, Minta Bupati Lakukan Penggantian

    9 Fraksi di DPRD Sijunjung 'Goyang' Posisi Sekda, Minta Bupati Lakukan Penggantian SIJUNJUNG, HARIANHALUAN.COM - Sebanyak 9 fraksi di DPRD Kabupaten Sijunjung sepakat membuat pernyataan sikap kepada Bupati Sijunjung Yuswir Arifin untuk mengganti posisi Sekda Sijunjung yang saat ini dijabat oleh Zefnihan Ap..
  • Sabtu, 28 Maret 2020 - 15:44:34 WIB

    Bakal Calon Bupati Pasbar Ini Silaturahim dengan AJO

    Bakal Calon Bupati Pasbar Ini Silaturahim dengan AJO PASBAR HARIANHALUAN.COM - Sebagai kandidat kuat untuk maju menjadi calon Bupati Pasaman Barat (Pasbar) periode 2020-2024, H Maryanto Daulay SH MM, putra Kasiak Putiah, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) me.
  • Ahad, 08 Maret 2020 - 14:35:28 WIB

    Heboh Anggaran 'Naik Dijalan', Syafrinaldi : Ini Tanggung Jawab Bupati

    Heboh Anggaran 'Naik Dijalan', Syafrinaldi : Ini Tanggung Jawab Bupati PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Pariaman lakukan hering dengan Eksekutif terkait adanya APBD yang 'naik dijalan' pada Penjabaran APBD Padang Paraiaman tahun 2020..
  • Rabu, 19 Februari 2020 - 00:22:23 WIB
    Usung Hendrajoni di Pilkada 2020

    Nasdem Pessel Tidak Buka Pendaftaran Calon Bupati

    Nasdem Pessel Tidak Buka Pendaftaran Calon Bupati PAINAN, HARIANHALUAN.COM -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Selatan siap melaksanakan Peraturan Organisasi (PO) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem untuk tidak membuka pendaftaran bakal calon .
  • Kamis, 06 Februari 2020 - 18:42:00 WIB

    Diduga Langgar Kode Etik, Bawaslu Pasaman Laporkan Bacalon Bupati

    Diduga Langgar Kode Etik, Bawaslu Pasaman Laporkan Bacalon Bupati PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Nasib salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Pasaman kini berada diujung tanduk. Itu seiring dengan dilayangkannya surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Badan Pengawas Pem.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]