Kisruh di Limapuluh Kota, Tokoh Adat Gerah


Kamis, 24 Agustus 2017 - 10:04:48 WIB
Kisruh di Limapuluh Kota, Tokoh Adat Gerah Bupati Limapuluh Kota dan Wakil Bupati Limapuluh Kota

Diterangkan Ketua DPD Partai Golkar Limapuluh Kota itu, dari awal sejak dilantik pada 18 Februari 2016 lalu, hubungan bupati dan wakil bupati sangat harmonis. Tetapi, sejak pertengahan 2016 lalu, mulai dirasakan ada aura keretakan diantara keduanya.

"Dari awal, bupati mempercayai terhadap fungsi wakil bupati untuk menjalankan tugas. Salah satunya mendukung apel pagi yang dilakukan oleh wakil bupati terhadap ASN," ucap Safaruddin.

Baca Juga : Banjir dan Longsor di Manado, 3 Warga Dilaporkan Meninggal

Tapi, pada suatu hari, bupati melakuan apel pagi saat wakil bupati sedang berada di luar daerah. Ketika itu, orang nomor satu di Limapuluh Kota mengimbau kepada ASN tidak perlu untuk apel pagi lagi.

"Tanpa sebab, bupati mengatakan tidak perlu apel pagi lagi. Padahal dari awal beliau sangat mendukung untuk kedisiplinan ASN," terang Safaruddin Datuak Bandaro Rajo.

Baca Juga : Ngeri! Pria Ini Lakukan Aksi Bakar Diri

Kemudian, sekitar Oktober sampai Desember 2016, saat penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wakil bupati malah tidak dilibatkan bupati.

"Pada 29 Desember 2016, wakil bupati telah menyarakan kepada bupati agar pengukuhan OPD dilakukan di pusat pemerintahan dan ibukota kabupaten di Sarilamak. Tetap pengukuhan tersebut malah dilakukan bupati di eks Kantor Bupati yang berada di Kota Payakumbuh. Dari sana terus terlihat ketidakharmonisan bupati dan wakil bupati," ucap Safaruddin lagi.

Baca Juga : Sudah 49 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Oleh Tim DVI

Belum sampai di sana, kata Safaruddin, keretakan pun terlihat dari kicauan Wakil Bupati Limapuluh Kota pada media sosial yang mengarah sindiran terhadap Bupati Limapuluh Kota. "Hingga pengukuhan dan pelantikan kembali terhadap beberapa jabatan eselon II. Ini buntut dari retaknya hubungan bupati dan wakil bupati. Apalagi keluarnya teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada Februari lalu, berarti kebijakan Pemkab yang tidak sesuai dengan prosedural," ucapnya.

Retaknya hubungan bupati dan wakil bupati diakui Safaruddin, DPRD tidak pernah diam dengan kondisi tersebut. DPRD malahan telah berupaya melakukan langkah persuasif untuk memperbaiki keretakan keduanya. Tetapi upaya tersebut belum berhasil sampai saat ini.

Baca Juga : Baru Sepekan, Gunung Merapi Semburkan 19 Kali Awan Panas

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]