Kisruh di Limapuluh Kota, Tokoh Adat Gerah


Kamis, 24 Agustus 2017 - 10:04:48 WIB
Kisruh di Limapuluh Kota, Tokoh Adat Gerah Bupati Limapuluh Kota dan Wakil Bupati Limapuluh Kota

"Kita di DPRD tidak pernah diam dengan kondisi ini. Kami sudah mengupayakan langkah persuasif terhadap keretakan tersebut," ucap Ketua DPRD Limapuluh Kota itu.

Pada November 2016, DPRD Limapuluh Kota berupaya mempertemukan bupati  dan wakil bupati untuk meminta kejelasan keduanya. Tetapi pertemuan tersebut belum berhasil. Kemudian, pada Desember 2016, DPRD kembali menggelar pertemuan khusus dengan keduanya dan unsur pimpinan DPRD, tetapi pertemuan kedua kalinya itu tak berhasil.

Karena belum terwujudnya pertemuan itu, akhirnya Ketua DPRD Limapuluh Kota menghadap ke Gubernur Sumbar untuk mediasi keretakan. "Akhirnya saya menghadap Gubernur Sumbar untuk mediasi permasalahan ini. Setelah mediasi, kepada gubernur, bupati mengatakan tidak ada masalah dengan wakil bupati," terangnya lagi.

Pada Februari 2017, DPRD kembali membawa persoalan tersebut dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. "Kita mengundang keduanya serta sejumlah instansi lainnya untuk memperjelas persoalan hubungan kepala daerah ini. Sayang, waktu itu wakil bupati tidak hadir, padahal beliau kita minta untuk hadir," ucap Safaruddin.

Dari keterangan bupati saat itu, kata Safaruddin, pertemuan dengan Forkopimda di gedung DPRD tersebut cukup dengan bupati saja. Tak sampai di sana, upaya persuasif DPRD terus berlanjut. Pada April 2017, DPRD menggelar rapat pimpinan dengan bupati dan wakil bupati. Tetapi saat itu, wakil bupati juga tidak hadir. Dari keterangan Wakil Bupati, Ferizal Ridwan dirinya tidak diikutsertakan oleh Bupati Irfendi Arbi.

"Sudah berkali kali kita mempertukan untuk memperjelas semua ini. Tetapi pertemuan yang dihadiri keduanya belum terwujud. Rencana, sepulang Irfendi Arbi dari ibadah haji, harus dipertemukan untuk memperjelas hubungan mereka. Ini harus dilakukan mengingat kondisi Limapuluh Kota saat ini," tegas Safaruddin.

Hari ini, Kamis (24/8), rencananya Ferizal Ridwan akan buka-bukaan dihadapan DPRD. Berbagai persoalan akan disampaikan secara gamblang, baik kinerja ASN maupun keputusan nekatnya melantik dua orang pejabat eselon II dan mengembalikan jabatan Sekdakab kepada Yendri Thomas, yang akhirnya ia bekukan Selasa (22/8). Namun, hearing ini dilakukan secara tertutup.

“Walaupun dibekukan SK pelantikan, kami akan tetap melaksanakan hearing dengan saudara Ferizal Ridwan. Termasuk berbagai persoalan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota. Kami ingin mendengar seluruhnya, tidak sepotong-potong. Jadi nantinya akan jelas akar permasalahan di pemerintahan daerah ini,” kata Syafaruddin.

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]