Badan Bahasa Imbau Pemda Tertibkan Bahasa Asing di Ruang Publik


Kamis, 24 Agustus 2017 - 18:49:55 WIB
Badan Bahasa Imbau Pemda Tertibkan Bahasa Asing di Ruang Publik Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Badan Bahasa mengimbau pemerintah daerah (pemda) yang sudah punya peraturan daerah (perda) pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik untuk menertibkan bahasa asing di ruang publik. Sementara itu, pemda yang belum memiliki perda tersebut diimbau untuk membuatnya.

Demikian disampaikan Kepala Badan Bahasa, Dadang Sunendar, saat diwawancarai wartawan di sela-sela seminar internasional bahasa (International Seminar on Linguistik/IsoL) yang diadakan Prodi Pascasarjana Linguistik Universitas Andalas (Unand), Kamis (24/8).

Menurut Dadang, apabila punya perda pengendalian bahasa asing di ruang publik, pemda bisa menggunakan aparatnya untuk menertibkan tulisan berbahasa asing di ruang publik, misalnya menurunkan spanduk.

“Yang bisa menertibkannya adalah pemda. Badan Bahasa tidak punya kewenangan untuk menurunkan spanduk,” ujarnya.

Pemda yang punya perda tersebut, kata Dadang, juga bisa mengendalikan bahasa asing melalui dinas perizinan sehubungan dengan nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. Hal itu sesuai dengan pasal 36 ayat 3 UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Dadang menerangkan, melalui dinas perizinan, pemda bisa menolak pemberian izin kepada pihak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, seperti yang terdapat pada pasal 36 ayat 3 UU 24 Tahun 2009 itu. Sementara itu, nama usaha yang sudah menggunakan bahasa asing yang sudah terdaftar di kantor pajak tidak dikenai aturan tersebut.

Aturan pengendalian bahasa asing di ruang publik, kata Dadang, berdasarkan UU 24 Tahun 2009. Menurutnya, UU itu harus ada turunannya di daerah, baik berbentuk perda, peraturan gubernur, ataupun peraturan bupati atau peraturan wali kota. Salah satu daerah di Indonesia yang mempunya perda itu adalah Pemda DKI Jakarta, yakni pergub penyelenggaraan reklame, yang salah satu pasalnya melarang penggunaan bahasa asing di ruang publik.

“Yang mendorong pembuatan perda itu bisa inisiatif DPRD atau pemda. Harapan saya, kedua pihak sepakat. Saya pikir tidak ada pihak yang tidak setuju dengan perda pengutamaan bahasa negara dan pelestarian bahasa daerah. Tinggal teknisnya saja. Ada beberapa daerah yang bagus soal ini, misalnya Bali. Meskipun di Bali begitu banyak bahasa asing di ruang publik, di daerah-daerah tertentu di kabupaten/kotanya, aksara Bali dipertahankan. Ini bagus,” tuturnya.

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]