Konflik PPP Bakal Pengaruhi Pilwako Padang


Senin, 04 September 2017 - 16:24:03 WIB
Konflik PPP Bakal Pengaruhi Pilwako Padang

PADANG, HALUAN - Konflik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepertinya bakal memanas lagi menyusul terbitnya keputusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung. Besar kemungkinan, akan berpengaruh ke sikap partai itu ke Pilwako Padang

Sebelumnya, putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 79 tanggal 12 Juni 2017 yang diklaim kubu Romahurmuziy. Tapi faktanya, justru menguatkan posisi Djan Faridz Cs memimpin partai berlambang Ka'bah itu.

“Dengan adanya putusan PK itu, justru menguatkan posisi kubu kami (Djan Faridz-red) dalam kepengurusan PPP. Mudahan-mudahan,  persoalan ini cepat selesai menjelang Pemilu," ujar Ketua DPW PPP Sumbar kubu Djan Faridz, Irwan Fikri, Minggu (3/9).

Ia mengatakan, yang sah menurut putusan PK adalah PPP hasil Muktamar Jakarta, sedangkan Muktamar Surabaya tidak mempunyai legal standing.

Putusan PK Nomor 79 tertanggal 12 Juni 2017 yang diklaim memenangkan Romy, justru telah memberikan kekuatan dan dukungan terhadap kepengurusan PPP dengan ketua umum Djan Faridz.

Hal itu berdasarkan putusan PK yang menjelaskan,  segala sesuatu yang berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan Mahkamah Partai PPP yaitu putusan Nomor 49 tanggal 11 Oktober 2014.

Sedangkan Mahkamah Partai dalam putusannya mengakui,  adanya Muktamar Jakarta dengan ketua Umum Djan Faridz.

“PPP dengan ketua umumnya Djan Faridz telah melaksanakan putusan Mahkamah Partai, yaitu dengan adanya Muktamar PPP di Hotel Sahid Jakarta tanggal 30 Oktober-2 Novemer 2014, dimana telah terpilih secara sah Djan Faridz sebagai ketua umum,” katanya.

Dikatakan, berdasarkan putusan PK Nomor 79 tersebut, PPP yang dipimpin oleh Djan Faridz dalam waktu dekat ini akan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.

“Kami berharap,  Menkumham memberikan pengesahan kepada kepengurusan PPP Djan Faridz, mengingat telah ada dasar hukum yang kuat dari putusan PK Nomor 79 tersebut,” katanya.

Terkait persoalan pencalonan pada Pilkada Padang nantinya, pemegang SK Menkumham yang terakhir adalah yang berhak mengusung calon di Pilkada. "Bahkan sedetik sebelum pencalonan ke KPU, jika kami yang mendapatkan SK Menkumham, maka kami yang berhak, begitu pun sebaliknya. Namun, kami  akan menunggu keluarnya keputusan yang incrach dan berkekuatan hukum," katanya.

Ia meminta semua pihak terkait, mulai dari Gubernur, DPRD provinsi, KPU provinsi, walikota dan bupati, DPRD kabupaten dan kota serta KPU kabupaten dan kota se Sumbar untuk tidak mengambil tindakan terkait keberadaan PPP.

"Saat ini persoalan hukumnya masih berlanjut, kami minta semua pihak menunggu keputusan yang incrach," pungkasnya.(h/ade)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 04 Oktober 2020 - 08:04:59 WIB

    Pengamat Nilai Konflik Partai Ummat vs PAN Dinilai Bakal Panjang karena Faktor Amien Rais

    Pengamat Nilai Konflik Partai Ummat vs PAN Dinilai Bakal Panjang karena Faktor Amien Rais HARIANHALUAN.COM - Konflik politik antara Partai Ummat dengan PAN dinilai Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin akan berlangsung panjang dan tidak berkesudahan. Alasannya, konflik bersumber dari Amien Ra.
  • Selasa, 26 Juni 2018 - 12:31:03 WIB
    TIM KHUSUS DITERJUNKAN

    Inilah 27 Daerah Rawan Konflik Pilkada Serentak 2018

    Inilah 27 Daerah Rawan Konflik Pilkada  Serentak 2018 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Sehari menjelang pencoblosan, Tim Khusus (Timsus) akhirnya diterjunkan pemerintah   untuk memantau pemungutan dan penghitungan suara pada 27 daerah yang dinilai  rawa konflik Pilkada..
  • Selasa, 11 Oktober 2016 - 01:51:02 WIB
    MENTAWAI DAN PAYAKUMBUH KONDUSIF

    Pilkada Serentak 2017 Rawan Konflik

    JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, pemilihan 101 kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2017 masih rawan konflik. Dia menyebut, ada bebe­rapa potensi konflik, seperti kasus SARA, politik uang .
  • Jumat, 16 Oktober 2015 - 19:53:31 WIB

    Cegah konflik, KPU Minta Parpol Tertib Administrasi

    JAKARTA, HALUAN — Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik meminta seluruh pimpinan partai politik untuk tertib dalam pelaks.

  • Senin, 13 Juli 2015 - 19:22:16 WIB

    Loloskan Partai Berkonflik, KPU Dinilai Inkonsisten

    JAKARTA, HALUAN—Ko­misi Pemilihan Umum (KP­U) dinilai inkonsisten dalam menyikapi keikutsertaan partai berkonflik dalam Pil­kada. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) .


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]