KETUA ORGANDA BUKITTINGGI

Tak Semua Daerah Terima Keberadaan Gojek


Kamis, 14 September 2017 - 02:24:02 WIB
Tak Semua Daerah Terima Keberadaan Gojek DEMO GOJEK -- Demo penolakan Gojek oleh ratusan pengemudi angkutan umum di Balaikota Bukittinggi, Senin (11/9) mendapat pengawalan ketat dari Polres Bukittingi. Gatot

BUKITTINGGI, HALUAN -- Menyikapi aksi demo yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum di Kota Bukittinggi yang menolak keberadaan tranportasi ojek online (Gojek), Ketua Organda Bukittinggi Syafrizal menilai, bahwa tidak semua daerah yang bisa menerima kehadiran Gojek tersebut, termasuk Bukittinggi.

Hal tersebut mengingat keberadaan tranportasi berbasis online itu belum di butuhkan di Bukittinggi untuk saat ini, karena seluruh rute yang ada di kota Bukittingi sudah dilalui oleh angkutan umum. Sehingga angkutan umum yang ada saat ini yang terdiri dari tiga gabungan koperasi angkutan yakni Koperasi Ikatan Keluarga Angkutan Bermotor (Ikabe), Koperasi Jam Gadang (Kopajag) dan Koperasi Merapi Singgalang (Mersi), sudah dapat melayani masyarakat Bukittinggi.

“Jadi Organda menilai bahwa untuk saat ini kehadiran transnpotasi berbasis online seperti Gojek tersebut belum dapat diterima di Bukittinggi. Karna untuk Bukittinggi sendiri ada sekitar 539 angkutan umum (angkot) yang beroperasi didalam kota dengan rute 23 trayek,” ujar Syafrizal usai aksi demo yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum ke Kantor Walikota Bukittinggi, Senin (11/9).

Menurutnya, Bukittinggi dengan luas lebih kurang sekitar 25 Km2 merupakan kota kecil yang angkutan umumnya dinilai sudah memadai. Bahkan dari angkutan umum yang ada itu dalam operasionalnya sehari hari terkadang ada juga yang sepi penumpang. Jika ditambah dengan operasional gojek, maka penumpang angkutan umum akan bertambah sepi.

Oleh sebab itu kata Syafrizal, aksi demo yang dilakukan untuk memprotes kehadiran Gojek di Bukittinggi tentu mempunyai alasan. Mereka menilai bahwa operasional Gojek di Bukittinggi tidak memiliki izin dan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan No 22 tahun 2009. Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan.

Disamping itu, dengan jumlah angkutan umum yang ada saat ini, tidak ada jalur trayek yang tidak dilewati oleh angkutan umum. Oleh karena itu, wajar saja pengumedi angkutan umum menolak keberadaan Gojek tersebut dengan menyampaikan aspirasi mereka ke Walikota Bukittinggi, meski sebelumnya juga telah disampaikan ke Kantor DPRD Bukittinggi.

Dalam aksi demo yang dilakukan terang Syafrizal, pengusaha dan pengemudi angkutan umum dari tiga gabungan koperasi angkutan itu meminta kepada pemerintah daerah untuk menutup Kantor Gojek di Jalan By Pass, menolak pemberian izin operasional perusahaan Gojek untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP), dan Izin Usaha Angkutan, karena sepeda motor tidak termasuk alat angkutan umum. Serta menindak dan mengikis habis seluruh Gojek yang beropreasi di Bukittinggi.

“Organda meapresiasi langkah yang diambil oleh Walikota Bukittinggi yang memerintahkan langsung kepada Satpol PP untuk menutup kantor operasional Gojek dijalan By Pass. Organda mengharapkan langkah yang diambil walikota itu dapat diterima oleh para pengemudi angkutan umum,” harap Syafrizal.

Sebelumnya dalam aksi demo yang digelar Senin (11/9), Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan, bahwa pemerintah daerah tidak dapat menghentikan operasional dari Gojek tersebut secara langsung, karna pemerintah daerah tidak memiliki wewenang dan akses sampai kesitu. Hal ini disebabkan karena operasional Gojek berbasis aplikasi dan pemerintah daerah tidak bisa menutup aplikasi berbasis teknologi informasi tersebut.

“Kewenangan menutup aplikasi berbasis IT tersebut ada pada pemerintah pusat. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah hanya bisa mengambil langkah dengan menutup kantor Operasional Gojek di kawasan jalan By Pass tersebut,” ujar Ramlan. (h/tot)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 24 Februari 2019 - 20:45:37 WIB

    Pemuda di Payakumbuh Ini Ciptakan Pomade dari Kakao

    Pemuda di Payakumbuh Ini Ciptakan Pomade dari Kakao PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN. COM--Sebagai komoditas yang memiliki nilai jual tinggi, kakao ternyata juga bisa dijadikan bahan olahan kosmetik. .
  • Rabu, 30 Januari 2019 - 12:25:16 WIB

    Lima Proyek 2018 di Limapuluh Kota Tak Tuntas

    Lima Proyek 2018 di Limapuluh Kota Tak Tuntas LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM – Lima kegiatan fisik yang bersumber dari APBD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2018, tak tuntas dikerjakan oleh pihak ketiga. Kelima proyek itu, berada  Dinas PUPR, Dinas Pariwisata Pemuda d.
  • Kamis, 22 November 2018 - 17:37:00 WIB

    Hanya 55 Orang yang Lulus, Kuota PNS Sawahlunto Tak Terpenuhi 

    Hanya 55 Orang yang Lulus, Kuota PNS Sawahlunto Tak Terpenuhi  SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM- Kuota pemenuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di beberapa Instansi di Kota Sawahlunto tidak terpenuhi. Dari kuota sebanyak 85 orang hanya 55 orang yang lulus..
  • Senin, 19 November 2018 - 09:50:56 WIB

    Sawahlunto Tak Disertakan Uji Coba Kartu Nikah

    Sawahlunto Tak Disertakan Uji Coba Kartu Nikah SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Kota Sawahlunto tidak masuk ujicoba kartu nikah yang diluncurkan Kementerian Agama RI. Untuk Sumatera Barat hanya dua daerah yang akan melakukan ujicoba..
  • Rabu, 07 November 2018 - 17:59:09 WIB

    Dana Tanggap Darurat Tak Ada di BPBD Pariaman

    Dana Tanggap Darurat Tak Ada di BPBD Pariaman PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Dana Tanggap Darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman tak ada. Sebab, secara prinsip dana tersebut dipegang oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pariaman. Hal ini disam.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM