LAHAN DIMINTA KOSONG DALAM LIMA HARI

Kisruh PT KAI dan Warga Stasiun Memanas


Jumat, 15 September 2017 - 10:04:50 WIB
Kisruh PT KAI dan Warga Stasiun Memanas Dokumentasi Haluan

 

“Memang warga telah menerima SP 3 tersebut, namun warga tidak akan melakukan pengosongan lahan hingga adanya musyawarah dan mufakatKumar Z Chan, Ketua Opakai.

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM – Kisruh antara PT Kerata Api Indonesia (KAI) dengan warga Stasiun Kota Bukittinggi kembali memanas. Kisruh ini awalnya sempat tenang. Namun, PT KAI tiba-tiba  mengeluarkan Surat Pemberitahuan (SP) 3. Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (Opakai) Bukittinggi menilai, ada permainan dibalik reaktivasi jalur kereta api di Bukittinggi.

SP tiga yang dikeluarkan perihal pemberitahuan penertiban bangunan diatas tanah milik PT KAI di Emplasemen Bukittinggi itu ditandatangani oleh Vice President Divisi Regional (Divre) II Sumbar PT KAI, Sulthon Hasanududin. SP 3 yang dikeluarkan itu dibagikan secara langsung oleh petugas PT KAI kepada warga Stasiun  yang bangunannya masuk dalam program penertiban dilingkungan Stasiun Bukittinggi, Kamis (14/9). Pemberian surat SP3 itu dikawal langsung oleh pihak kepolisian, TNI, Sub-Denpom dan Satpol PP Bukittinggi.

Adapun salah satu poin yang dibunyikan  dalam SP 3 yang dibagikan kepada warga itu yakni, PT KAI memberikan waktu paling lambat lima hari kepada warga untuk melakukan pengosongan lahan setelah SP3 diserahkan. Jika dalam waktu lima hari itu warga tidak  juga melakukan pembongkaran bangunan/pengosongan lahan, maka PT KAI akan melakukan penertiban pembongkaran bangunan.

Kemudian, segala akibat atau resiko dari pengosongan lahan yang dilakukan oleh PT KAI, tidak menjadi tanggung jawab PT KAI. Surat yang diberikan ini berlaku sebagai surat pemberitahuan terakhir, atau peringatan terakhir. SP3 yang dikeluarkan PT KAI itu juga menindaklanjuti SP 2 yang telah diberikan sebelumnya.

Ketua Opakai Bukittinggi Kumar Z Chan dengan tegas mengatakan, bahwa Opakai bersama warga akan tetap bertahan sampai adanya musyawarah dan mufakat antara warga Stasiun dengan PT KAI. Opakai bersama warga sepakat menolak SP3 yang diberikan itu.

“Memang warga telah menerima SP 3 tersebut, namun warga tidak akan melakukan pengosongan lahan hingga adanya musyawarah dan mufakat. SP3 yang dibagikan kepada warga itu tanda terimanya juga tidak ditandatangani oleh warga,” kata Kumar Z Chan didampingi Wakil Ketua Opakai Young Happy, Chairunnas dan Sekretaris Yanche Dede Saputra, Kamis siang.

Wakil Ketua Opakai Young Happy mengatakan, dengan dikeluarkannya SP3 itu, PT KAI Divre II Sumbar tidak menghargai lembaga Negara seperti DPD RI, DPR RI, Komnas HAM, Ombudsman, yang meminta penyelesaiannya dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Jika pengosongan lahan tetap dilaksanakan oleh PT KAI kata Young Happy maka Opakai bersama warga akan tetap bertahan dan akan melakukan perlawanan. SP3 yang dikeluarkan oleh PT KAI Divre Sumbar, dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga Negara.

Sebab sebelumnya terang Young Happy, anggota DPR RI telah menyurati dan menelpon secara langsung dengan Dirut PT KAI, agar persoalan ini diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Bahkan ketika anggota DPR RI Mulyadi melakukan pertemuan dengan warga Stasiun, Mulayadi menelpon langsung kepada Dirut PT KAI di Jakarta, yang menyatakan tidak ada pengosongan lahan dan penertiban bangunan di kawasan Stasiun. Apa yang disampaikan Dirut PT KAI itu  didengar langsung  oleh warga Stasiun.

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 07 April 2018 - 09:39:24 WIB

    Mubes PKDP Diwarnai Kisruh Internal

    Mubes PKDP Diwarnai Kisruh Internal PEKANBARU, HARIANHALUAN.COM  - Jelang pelaksanaan musyawarah besar (Mubes) organisasi Persatuan Keluaraga Daerah Piaman (PKDP) yang ke-5 di Kota Pekanbaru pada Sabtu, 7 April 2018, permasalahan kepengurusan di sejumlah dewan.
  • Jumat, 09 Maret 2018 - 10:25:24 WIB

    Kisruh Koperasi IPPA Sepakat Kian Panas

    Kisruh Koperasi IPPA Sepakat Kian Panas PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kisruh di tubuh Koperasi Ikatan Pengusaha Pengemudi Angkot (IPPA) Sepakat yang mewadahi angkot jurusan Pasar Raya- Lubuk Buaya masih berbuntut panjang. Pengurus baru koperasi IPPA Sepakat mendesa.
  • Jumat, 05 Januari 2018 - 10:43:11 WIB

    Kisruh di DPRD Padang, Anggota Dewan Perlu Lakukan Psikotes

    Kisruh di DPRD Padang, Anggota Dewan Perlu Lakukan Psikotes PADANG, HARIANHALUAN.COM--Sosiolog dari UNP, Erianjoni juga menyayangkan pertengkaran para wakil rakyat di DPRD Padang. .
  • Senin, 20 November 2017 - 19:20:22 WIB

    Kisruh Proyek Panas Bumi di Kabupaten Solok, Satu Unit Mobil Dirusak Warga

    Kisruh Proyek Panas Bumi di Kabupaten Solok, Satu Unit Mobil Dirusak Warga SOLOK, HARIANHALUAN.COM—Wacana pembangunan proyek geothermal atau panas bumi di Nagari Batu Bajanjang ,Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, kembali ditolak masyarakat. Bahkan situasi di lokasi, sempat mencekam karena te.
  • Jumat, 03 November 2017 - 11:48:17 WIB

    Kisruh Kepala Daerah, Ombudsman Turun Ke Limapuluh Kota

    Kisruh Kepala Daerah, Ombudsman Turun Ke Limapuluh Kota PADANG, HARIANHALUAN.COM--Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi menyayangkan terjadinya kisruh dalam penyelenggaraan roda pemerintahan Limapuluh Kota. Jika kisruh tetap berlanjut akan berdampak luas terha.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]