5 Pegawai BPN Tersangka Tidak Terkait Penerbitan 4.000 Sertifikat


Selasa, 19 September 2017 - 17:19:58 WIB
5 Pegawai BPN Tersangka Tidak Terkait Penerbitan 4.000 Sertifikat Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Adanya isu terblokir otomatisnya seluruh sertifikat yang masuk dalam Eigendom Verponding 1794 (masuk dalam sengketa tanah Maboed-red) pasca penetapan kelima pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang oleh Polda Sumbar, Rabu (6/9) silam dibantah oleh kepala Kantor Wilayah BPN Kota Padang, Zahirullah. Dirinya menjamin persoalan hukum yang melilit bawahannya tidak ada kaitannya dengan soal status tanah terblokir atau tidak. Bahkan sampai saat ini, operasional dan administrasi di Kanwil BPN Kota Padang masih berjalan seperti biasa.

“Saya pastikan tidak ada pemblokiran sertifikat kembali. Kemarin kan sudah dicabut. Tidak ada persoalan hukum dengan operasional dan administrasi yang berjalan di kantor saya. semuanya baik-baik saja,” kata Zahirullah kepada Haluan, Senin (18/9).

Mengenai persoalan hukum yang melibatkan kelima pegawai BPN Padang, Zahirullah mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan 4.000 lebih sertifikat yang diterbitkan oleh BPN selama tahun 1982-2010.

Tidak ada kaitannya. Lima pegawai BPN Kota Padang yang dijadikan tersangka itu merupakan kuasa Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2016/PN-PDG,” kata Zahirullah.  

Secara instansi, Zahir mengaku siap membela kelima pegawainya sampai keujung pengadilan. Pasalnya, pihaknya yakin tidak salah dan seluruh data valid mengenai tanah Maboed sampai sekarang tersusun rapi di Kanto BPN Padang.

“Kami punya data valid dan bukti persoalan tanah Maboet. Seluruh sertifikat yang telah kami terbitkan, akan kami pertanggungjawabkan. Terkait tuduhan pemalsuan dokumen dan wewenang yang dituduhkan kepada anggota saya, itu boleh saja. Yang jelas sampai ke ujung pengadilan akan kami bela mereka ini. Kami yakin mereka tidak salah, semua bukti lengkap pada kami,” kata Zahirullah lagi.

Sementara itu pengacara BPN Kota Padang, Rahmat Wartira menolak mempublish bukti-bukti yang menguatkan BPN tidak melakukan pemalsuan dokumen ke media. Hanya saja, dirinya yakin prosedural yang dilakukan oleh BPN sudah jelas dan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang.

“Maaf kami tidak bisa mempublish apa senjata kami di pengadilan nanti kepada media dan masyarakat. Ini privasi kami. Yang jelas bukti ini akan memperlihatkan tanah Maboet hanya 2,5 ha, bukan 765 ha seperti yang diklaim oleh MKW Maboet, Lehar selama ini. Di persidangan nanti akan kami buka secara jelas. Dengan adanya bukti dan data ini, dipastikan seluruh klien saya tidak bersalah baik itu soal penyelahgunaan wewenang maupun pemalsuan dokumen, yang dituduh oleh Lehar itu palsu,” kata Rahmat.

Rahmat juga mengaku proses penetapan tersangka terhadap kelima pegawai BPN ini terlalu dini. Pasalnya, rentang waktu antara laporan masuk dengan penetapan status tersangka cukup singkat yakni tidak sampai 10 hari.

“Lehar itu melapor awal September ini, belum genap 10 hari langsung ditetapkan tersangka oleh Polda Sumbar. Jadi hal ini yang perlu diluruskan dan menjadi pencerdasan bagi masyarakat banyak. Kami dari pihak BPN Padang jelas merasa aneh. Persoalan rumit dan besar seperti ini malah cepat diproses laporannya dan sudah ditetapkan saja menjadi tersangka,” kata Rahmat lagi.

Pengacara MKW Ma’boed, Franz Adiosa SH membantah laporan Lehar dilakukan pada awal September 2017. Namun laporan ini dimasukkan ke Polda Sumbar pada Januari 2017. Persoalan benar atau tidaknya, kelima pegawai BPN Kota Padang ini tentunya ditetapkan oleh pengadilan.

“Sah saja pengacara BPN membela kliennya. Itu tidak masalah. Yang jelas nanti pengadilan saja yang menetapkan salah atau tidaknya mereka dan satu lagi, kami melaporkan pegawai BPN ini bulan Januari 2017, bukan September 2017,” kata Franz saat dikonfirmasi Haluan.

Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan pernyataan dari pengacara BPN tersebut sah-sah saja, yang jelas penyidik telah menjalankan produr sesuai SOP untuk menetapkan tersangka.

“Sah-sah saja pengacaranya mengatakan seperti itu. Yang jelas penyidik sudah melakukan prosedur sesuai SOP dalam menetapkan tersangka. Jika tidak ada bukti yang kuat tidak mungkin ditetapkan menjadi tersangka,” kata Erdi.

Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Sumbar meningkatkan status lima orang pegawai BPN Padang dari terlapor menjadi tersangka, Rabu (6/9) silam. Seperti dilansir oleh Posmetro Padang pada Kamis (7/9), Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Erdi Adrimurlan Chaniago SIK, M.Si menetapkan status tersangka kepada lima pegawai BPN Padang ini karena disangka menggunakan dokumen palsu untuk memberikan keterangan di pengadilan.

Kelima pegawai BPN Padang ini berinisial SR (Kasi sengketa konflik dan perkara), RV (Kasi Survei dan pemetaan), NV (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan), EL (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak) dan GA (Staff Sengketa Seksi Sengketa konflik dan perkara) setelah dilaporkan oleh Lehar dengan Laporan Polisi Nomor : LP/02/I/SPKT-Sbr, 4 Januari 2017. Dilanjutkan dengan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/340/VIII/2017 Ditreskrimum tanggal 9 Agustus 2017 dan surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP/150.a/VIII/2017 Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2017. (h/ang/isq)

 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]