DPRD Gandeng Instansi Terkait Awasi Pulau


Selasa, 19 September 2017 - 17:29:20 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sumbar seperti kecolongan terkait dengan pengelolaan gugusan pulau yang disulap menjadi tempat wisata. Setelah pelanggaran di Pulau Suwarnadwipa terkait dengan masalah lingkungan, kali ini Pulau Sirandah yang berhadapan dengan persoalan acara yang ternyata dianggap bertentangan dengan norma-norma lokal dan perizinan. Karenanya, tak tertutup kemungkinan keberadaan pulau-pulau tersebut jadi tempat transit distribusi narkoba.

Melihat kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt. Intan Bano angkat bicara.  Ia melihat, kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat saja terjadi di gugusan pulau sepanjang garis pantai Sumbar. Karenanya, perlu pengawasan lintas sektoral untuk menekan terjadinya hal-hal tersebut.

Seiring dengan perjalanan pembahasan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWPPPK) tahun 2017-2037, kata politisi Partai Demokrat ini, ia berpendapat,  dalam pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil ini, selain Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) sebagai penegak Perda, semua pihak terkait lainnya juga akan dilibatkan.

"Kami kan punya Forkopimda. Ada Lantamal yang akan mengawasi laut, Korem mengawasi teritorial, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Jika sudah berkaitan dengan kewenangan pusat, bukan tak mungkin dalam pengawasan ini akan terlibat juga kementerian, termasuk BNN jika itu berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba," pungkas Arkadius.

Ia meyakini, dengan adanya Perda RZWPPPK, nantinya izin pengelolaan pulau-pulau kecil di Sumbar akan diperketat. Pemanfaatan pulau tak boleh bertentangan dengan adat dan budaya masyarakat minangkabau.  Spesifiknya penggunaan pulau-pulau kecil di Sumbar tak boleh melanggar filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang dianut masyarakat minangkabau

"Yang menyangkut adat, budaya, dan agama kita itu tak boleh dilanggar. Apalagi saat ini kita tengah mendorong wisata halal di Sumbar. Kalau ada kegiatan pantai yang tak mencerminkan ABS-SBK, akan ada sanksi, itu akan diatur dalam Ranperda yang tengah dibahas," tegas Arkadius saat berbincang dengan Haluan, Senin (18/9).

Karena Perda RZWPPPK belum ketuk palu, Arkadius meminta jika ditemukan adanya kegiatan-kegiatan pantai yang bertentangan dengan ABS-SBK, kabupaten/kota agar menindak sesuai kewenangan. MUI dan LKAAM diminta turut turun tangan.


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 20 Mei 2020 - 20:59:26 WIB

    Bupati Pessel Sampaikan LKPj 2019 kepada DPRD Melalui Vicon

    Bupati Pessel Sampaikan LKPj 2019 kepada DPRD Melalui Vicon HARIANHALUAN.COM - Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2019, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan, dalam rapat paripurna melalui video conv.
  • Rabu, 20 Mei 2020 - 18:14:31 WIB

    Anggota DPRD Mentawai Kunjungi Warga Terdampak Gelombang Laut

    Anggota DPRD Mentawai Kunjungi Warga Terdampak Gelombang Laut HARIANHALUAN.COM -- Anggota Komisi II DPRD Mentawai Jimer Munthe kunjungi sejumlah warga Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara yang tengah memberisihkan rumah akibat akibat terjangan ombak badai pagi tadi, Rabu (2.
  • Selasa, 19 Mei 2020 - 15:50:58 WIB

    Pemkab Agam Dapat Bantuan APD dari Anggota DPRD Sumbar

    Pemkab Agam Dapat Bantuan APD dari Anggota DPRD Sumbar HARIANHALUAN.COM - Dukungan pemerintah sepertinya tidak henti-hentinya untuk Kabupaten Agam, setelah sang Bupati Indra Catri mengunjungi semua puskesmas untuk meninjau dan memberikan bantuan..
  • Jumat, 15 Mei 2020 - 13:14:47 WIB

    DPRD Pessel Kritisi Pembagian BLT oleh Pemkab

    DPRD Pessel Kritisi Pembagian BLT oleh Pemkab HarianHaluan.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, mengatakan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melanggar atau menabrak.
  • Kamis, 14 Mei 2020 - 11:58:28 WIB

    Minta Di-rapid Test, Belasan Anggota DPRD Mentawai Tunjukkan Hasil Non-reaktif

    Minta Di-rapid Test, Belasan Anggota DPRD Mentawai Tunjukkan Hasil Non-reaktif Meski bukan ODP (Orang Dalam Pengawasan) 18 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai minta kepada tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, untuk dirapid test, alhasil non reaktif atau negatif rapid test. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]