LBH Desak Gubernur di Sidang PTUN Cabut IUP 26 Perusahaan


Rabu, 20 September 2017 - 15:19:57 WIB
LBH Desak Gubernur di Sidang PTUN  Cabut IUP 26 Perusahaan Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang meminta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 26 perusahaan di Sumbar. Sebab, ke-26 perusahaan tersebut telah dinyatakan non clear and clean (Non-CnC) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI. Namun, hingga kini semuanya masih beroperasi.

Permohonan itu disampaikan LBH Padang melalui tim kuasa hukum, kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno diwakili Bagian Hukum Pemprov Sumbar Desi A dkk selaku termohon, di hadapan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Selasa (19/9). Sidang dengan agenda pembacaan pokok permohonan itu dipimpin Herisman selaku hakim ketua, didampingi Zabdi Palangan dan Muhammad Afif selaku hakim anggota, serta Panitera Muda Hukum Martalinda.

Kuasa Hukum LBH Padang Sudi Prayitno dkk, dalam pokok permohonan menyatakan, gubernur selaku kepala daerah harus tunduk pada aturan perundang-undangan, dan memiliki wewenang memberi atau mencabut izin suatu perusahaan. Hal itu menjadi alasan dasar bagi LBH untuk mengajukan permohonan fiktif positif melalui PTUN. Sebelumnya, LBH telah menyampaikan permohonan langsung kepada Gubernur, tapi tidak menuai tanggapan.

"IUP merupakan produk administrasi negara, sehingga termohon selayaknya menjalankan wewenang untuk mencabut IUP atas 26 perusahaan yang diyatakan non clean and clear itu," kata Sudi.

Dijelaskan Sudi, dalam pengumuman Dirjen Mineral dan Batubara yang sifatnya tidak rahasia dan dapat diakses oleh siapapun, di Sumbar terdapat 119 perusahaan pemegang IUP yang dinyatakan Non-CnC. “Dari 119 perusahaan tersebut, 26 masih beroperasi, dan itu yang kami minta dicabut IUP-nya,” sambungnya.

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 14 Mei 2019 - 22:37:13 WIB

    YLBHI Nilai Pemerintah  Sembarangan Gunakan  Pasal Makar

    YLBHI Nilai Pemerintah  Sembarangan Gunakan  Pasal Makar JAKARTA, HARIANHALUN.COM- Dalam KUHP asli yang bersumber dari Belanda, makar adalah Anslaag yang berarti serangan. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Asfinawati menjelaskan,  dikatakan makar apabila ada seranga.
  • Rabu, 03 Januari 2018 - 10:55:23 WIB

    Soal Perizinan Hotel dan Mall, LBH Gugat Wako ke PTUN

    Soal Perizinan Hotel dan Mall, LBH Gugat Wako ke PTUN PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di Jalan Sudirman dan Khatib Sulaiman, Padang berlanjut ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Padang. LBH Sumbar yang mendaftarkan gugatan tersebut menila.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]