Defisit, BPJS Tak Naikan Iuran


Senin, 02 Oktober 2017 - 11:15:53 WIB
Defisit, BPJS Tak Naikan Iuran BPJS Kesehatan

PADANG, HARIANHALUAN.COM---Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan iuran kepada peserta tidak akan mengalami kenaikan. Padahal, BPJS mengalami defisit setiap tahun, dimana tahun lalu mencapai Rp6,8 triliun.

“Untuk defisit tahun ini belum kita ketahui, masih dalam perhitungan hingga akhir tahun,”sebut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris usai pembukaan Kongres Nasional VII Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia Sabtu (30/9).

Dikatakan Fahmi, BPJS terus mengalami defisit karena tidak sesuainya antara penerimaan dari iuran dengan pengeluaran, termasuk pembayaran klaim pasien. Ia menyebut, untuk pasien kelas 3 seharusnya iuran Rp53 ribu, sedangkan saat ini masih Rp25.500. Sedangkan pasien kelas 2, iuran yang seharusnya Rp63 ribu, tetapi masyarakat hanya membayar Rp51 ribu.

"Bayangkan, setiap pasien kelas 3 datang, ada minus Rp 27.500. Sedangkan pasien kelas 2 ada minus Rp12 ribu. Itu kalau satu pasien, bayangkan kalau jutaan pasien yang berobat. Hanya kelas satu yang sesuai iurannya Rp80 ribu dengan pengeluaran,” sebut Fahmi.

Disebutkan Fahmi, tidak dinaikannya iuran oleh BPJS meskipun terus mengalami defisit, karena mengikuti instruksi Presiden Jokowi. Sebab, pemerintah tidak ingin menambah beban ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu, opsi kedua yakni pengurangan manfaat bagi pasien juga tidak dilakukan.

“Satu-satunya opsi yang tersedia adalah pemberian dana bantuan langsung dari pemerintah untuk mengurangi beban defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Ditambahkannya, defisit anggaran bagi BPJS Kesehatan tidak dapat dihindari. Karena, tercatat ada 92,4 juta masyarakat yang termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mereka adalah kelompok masyarakat miskin yang iurannya dibayari pemerintah.

Karena itu, untuk menutupi selisih tersebut, maka pemerintah membayar kekurangannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyebut bahwa pendapatan BPJS berasal dari iuran dan bantuan pemerintah. Catatan BPJS Kesehatan, sejak 2014 lalu, total bantuan yang telah diberikan pemerintah pada BPJS Kesehatan mencapai Rp 18,84 triliun.

“Anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menganut prinsip anggaran berimbang. Artinya, berapapun pengaluaran yang dilakukan BPJS untuk pelayanan JKN, maka akan dibantu oleh pemerintah untuk menutupi kekurangannya melalui bantuan dana langsung,”ujarnya. (h/mg-mel)

 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]