DPRD Sumbar Didesak Batalkan Pelesir ke Tiga Benua


Rabu, 04 Oktober 2017 - 11:59:56 WIB
DPRD Sumbar Didesak Batalkan Pelesir ke Tiga Benua dprd sumbar

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Rencana keberangkatan Anggota DPRD Sumbar untuk melakukan perjalanan dinas ke tujuh negara di tiga benua mendapat sorotan tajam oleh masyarakat. Para wakil rakyat diminta untuk membatalkan rencana kunjungan yang menghabiskan anggaran miliaran itu.

Para aktivis anti korupsi menganggap, kepergian tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran. “Kepergian 59 dari 65 orang anggota DPRD ke tujuh negara di tiga benua merupakan pemborosan anggaran. DPRD Mesti membatalkan keberangkatan ini,” terang aktivis anti korupsi, Arier Paderi.

Peneliti Lembaga Integritas, Antoni Putra menambahkan, dalam Permendagri Nomor 29 tahun 2016, anggota DPRD memang diberi lampu hijau melakukan perjalanan dinas ke keluar negeri, namun diatur bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan dengan sangat selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi. “Pertanyaannya, apakah kepergian anggota DPRD Sumbar ke Jerman untuk menyaksikan pameran pariwisata merupakan agenda yang selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas? Tentu tidak. Jumlah anggaran yang terpakai, Rp10 miliar tidak sedikit. Hal ini tentu akan sangat bertentangan dengan instruksi presiden dan Mendagri yang meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran,” tutur Antoni.

Bila dikaitkan kepergian anggota dewan yang dilakukan secara bertahap itu dianggap tidak berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD Provinsi. “Hal ini, tentu akan berimplikasi terkait dengan penggunaan anggaran. Jika penggunaan anggaran tidak terkait dengan fungsi, wewenang, dan tugas, maka penggunaannya sangat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Seharusnya DPRD lebih berpikir jauh. Batalkan saja kunjungan tersebut,” sebut Antoni.

Lembaga Integritas mendesak agar Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah menolak izin perjalanan dinas yang diajukan oleh 59 anggota DPRD Sumbar dan mengimbau penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran terkait rencana perjalanan dinas 59 anggota DPRD Sumbar tersebut. “Kalau ada yang janggal, proses hukum mesti dijalankan,” ucap Antoni.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas Nurul Fikri juga menyebutkan tidak setuju atas perjalanan dinas anggota DPRD Sumbar ke tujuh negara di tiga benua tersebut. Ia menilai, hal tersebut tidak priopritas yang harus dilakukan DPRD Sumbar saat ini. “Tidak setujunya ia terhadap hal tersebut karena yang pertama, kunjungan tersebut akan memakan anggaran sebanyak Rp10 miliar. Kedua, sifatnya hanyalah mendampingi, masih banyak yang bisa dilakukan oleh DPRD Sumbar dengan uang Rp10 miliar Kami merasa itu belum prioritas yang harus dilakukan DPRD Sumbar saat ini. Uang sebesar Rp10 miliar itu tidak sedikit, banyak program yang lebih bermanfaat yang dapat dilakukan dengan anggaran sebanyak itu,” katanya, Selasa (3/10).

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 25 September 2020 - 09:09:03 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Perekrutan Dokter Hewan 

    DPRD Mentawai Dukung Perekrutan Dokter Hewan  HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendukung rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mentawai merekrut Dokter hewan, untuk anggaran Tahun 2021..
  • Selasa, 22 September 2020 - 16:07:42 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap 

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap  HARIANHALUAN.COM - Lama tidak beroperasi 15 Kapal tangkap bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Sikakap, Kepulauan Mentawai Tahun depan akan dialihkan menjadi Kapal penampung ikan dari nelayan-nelayan kecil di.
  • Ahad, 20 September 2020 - 13:05:34 WIB

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020 HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Pariaman menyetujui dan menerima Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020 untuk ditetapkan dan dijadikan Perda (Peraturan Daerah). Hal tersebut setelah DPRD Kota Pariaman menggelar rapat Paripurna stemo.
  • Sabtu, 19 September 2020 - 14:48:25 WIB

    DPRD Mentawai Minta Perhatikan Tenaga Guru Kontrak

    DPRD Mentawai Minta Perhatikan Tenaga Guru Kontrak HARIANHALUAN.COM - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Bruno Guimek Sagalak meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai menempatkan guru kontrak sesuai dengan domisili, sehingga keberadaan guru lebih betah berada d.
  • Jumat, 18 September 2020 - 12:19:40 WIB

    DPRD Mentawai Minta Diskoperindag Fokus Dampingi UMKM

    DPRD Mentawai Minta Diskoperindag Fokus Dampingi UMKM HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai A.K Roberthy Saogo meminta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Mentawai,  Tahun 2021 lebih fokus melakukan pendampingan dan pembinaan te.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]