Kasus Mandeh Dikoordinasikan ke Kejagung


Jumat, 06 Oktober 2017 - 10:02:16 WIB
Kasus Mandeh Dikoordinasikan ke Kejagung Tim liputan Haluan menunjuk sejumlah bangunan yang berdiri di atas lawan yang telah dibabat di kawasan Mandeh, Pesisir Selatan. Selain itu, juga tampak dermaga yang disusun dari batu karang, membelah hutan bakau, TIM

“Jika sudah lengkap semuanya, nanti kasus ini dilimpahkan ke Kejagung. Pelimpahan ke Kejagung sesuai dengan aturan main yang berlaku” Muhammad Yunus, Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen GakkumKLHKH.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan kasus perusakan Mandeh. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam kasus ini, telah dikeluarkan sejak pertengahan September lalu.

Direktur Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHKH), Muhammad Yunus menyebutkan, pihaknya menemukan indikasi dan bukti kuat adanya perusakan hutan secara sengaja untuk kepentingan bisnis oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar.

“Sekarang masih dilakukan pendalaman sejauh mana izin yang dikantongi oleh Wakil Bupati Pessel itu. Kenapa dia bisa membabat hutan lindung. Kita juga berkoordinasi dengan Kejagung dan pihak kepolisian,” terang Yunus, Kamis (5/10) malam.

Yunus mengatakan, jika seluruh berkas sudah lengkap, kasus ini akan dilimpahkan ke Kejagung. “Jika sudah lengkap semuanya, nanti kasus ini dilimpahkan ke Kejagung. Pelimpahan ke Kejagung sesuai dengan aturan main yang berlaku. Penanganan kementerian, tentu pelimpahan ke Kejagung,” kata Yunus.

Dengan bukti yang dimiliki itu, penyidik akhirnya mengeluarkan Sprindik. Dalam Sprindik disebutkan, penyidikan perusakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh dimulai pada 15 September 2017 karena diduga melanggar Pasal 98 dan Pasal 109, Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam sprindik tertulis Rusma Yul Anwar telah melakukan usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan di Mandeh. “Karena ada bukti, kami mengeluarkan sprindik terkait kasus ini,” katanya.

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]