BASKO MENJAWAB SEGALA TUDUHAN

‘Mana Mungkin Saya Menyewa Tanah Saya Sendiri’


Jumat, 06 Oktober 2017 - 10:06:28 WIB
‘Mana Mungkin Saya Menyewa Tanah Saya Sendiri’ H Basrizal Koto didampingi penasehat hukum memperhatikan dokumen yang diperlihatkan jaksa di depan majelis hakim Pengadilan Negeri  Padang, Kamis (5/10).

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pemilik Basko Group H. Basrizal Koto menegaskan, ia tak pernah melakukan perjanjian sewa-menyewa tanah dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Adapun tanah tempat berdirinya perusahaan PT Basko Minang Plaza (BMP) dan Basko Hotel merupakan tanah yang ia beli pada 1991 dari Johan Makmur, atas saran Gubernur Sumbar, Wali Kota Padang, dan Camat Padang Utara saat itu.

Keterangan itu disampaikan Basko di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang yang diketuai Sutedjo dengan anggota Agnes serta R Ari Muladi, pada sidang pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa kasus dugaan pemalsuan surat. Kasus ini berawal dari laporan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) ke Polda Sumbar, yang menyebutkan sertifikat HGB 200, 201, dan 205 milik Basko terbit di atas aset PT KAI atas dasar Groonkaart 1888.

“Saya merantau dan tinggal di Pekanbaru. Pada 1991, saya dan sembilan pengusaha lain diundang oleh Gubernur Sumbar waktu itu, Pak Hasan Basri Durin. Kami diminta berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan dengan mendirikan usaha di kampung ini,” kata Basko mengawali keterangannya, Kamis (5/10).

Saat itu, Basko mengaku ragu untuk berinvestasi di Sumbar. Sebab, kebanyakan tanah di Sumbar merupakan tanah ulayat yang sering memicu pemasalahan. Namun, gubernur saat itu meminta ia membeli tanah di Jalan Hamka, yang sebelumnya telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Pembangunan Padang, dan akan habis masa berlakunya pada 1993.

Menjawab keraguan Basko saat itu, Gubernur Sumbar menjelaskan bahwa tanah yang dimaksud merupakan tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1650, dan telah terbit sertifikatnya dengan pemilik Johan Makmur (atas nama PT Pembangunan Padang). Oleh karena itu, gubernur memintanya untuk menemui Johan Makmur untuk negosiasi tanah tersebut.

“Luas tanahnya sekitar 11.750 meter persegi (m2). Saat itu, saya temui Johan Makmur. Disebutkannya, di bagian belakang tanah itu dihuni oleh sekitar 6 kepala keluarga (KK), seperti Kasim.cs, Beti, dan lain-lain. Setelah negosiasi, saya membayar pada Johan sekitar Rp1 miliar untuk tanah itu. Namun, saya baru menempati sekitar 8.885 m2 dan telah dikeluarkan sertifikat HGB 141 di atasnya oleh BPN. Sementara sisanya belum bisa ditempati karena masih dihuni warga. Selain itu, kewajiban membayar kepada negara juga saya tunaikan,” kata Basko.

Setelah menemui Johan, Basko lalu menemui Wali Kota Padang Zuiyen Rais (saat itu). Sama seperti gubernur, Wali Kota Padang sangat berharap Basko membangun unit usaha agar bisa mengurangi jumlah anak-kemenakan yang menganggur di Sumbar. Dari wali kota, Basko diarahkan ke Camat Padang Utara untuk mengurus pembebasan lahan yang masih ditempati masyarakat.

Dari sekitar enam keluarga yang menempati sisa lahan tersebut, grup Kasim.cs yang beranggotakan 3 kepala keluarga akhirnya menerima niat pembebasan lahan dengan syarat Basko memberi “uang kopi”. Sehingga, setelah membayar lewat Johan, Basko mengalah dan mau kembali membayar pada Kasim.cs.

“Dasar penyebutan tanah itu sebagaitanah Negara bekas eigendom, karena Gubernur, Wali Kota, Camat, dan bahkan BPN yang menerima permohonan sertifikat saya, juga membenarkan bahwa itu tanah Eigendom Verponding. Saya tidak mengerti betul soal itu. Tapi karena pejabat berwenang meyakinkan saya, makanya saya bersedia,” kata Basko lagi.

Sekitar 1994, Basko mendirikan PT BMP serta beberapa unit usaha lainnya. Sementara, sisa tanah yang dibebaskan terakhir dari penguasaan warga, difungsikan sebagai lahan parkir bagi pengunjung mall dan hotel yang ia bangun di lokasi tersebut. Barulah pada 2010, Basko mengurus sertifikat di atas sisa tanah tersebut, dengan alas hak surat bukti penguasaan atas tanah, dan dokumen pendukung berupa sertifikat induk 141 yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara ex-Eigendom Verponding.

Setelah melewati berbagai proses penyertifikatan, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang menerbitkan sertifikat HGB 200, 201, dan 205 atas nama Basrizal Koto, yang kemudian diklaim PT KAI Divre Sumbar berada di atas aset PT KAI dengan dasar pemilikan Groonkaart 1888.

“Sekitar tahun 2011, saya lupa persisnya, ratusan orang dari PT KAI datang ke tempat saya, dan memasang plang di atas tanah saya. Termasuk di lahan parkir bawah yang berada di atas tanah sertifikat 141, yang saya beli dari Johan Makmur. Perbuatan itu menyebabkan mobil pengunjung mall tak bisa keluar. Satpam saya lalu mencabut plang itu agar mobil tamu bisa keluar. Saat itu, satpam saya diadukan ke polisi. Jadi tersangka, diputus bersalah, dan dipenjara,” ucap Basko.

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]