DPRD Gusar Permen KP Tak Kunjung Direvisi


Jumat, 06 Oktober 2017 - 10:19:09 WIB
DPRD Gusar Permen KP Tak Kunjung Direvisi Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman gusar dengan sikap pemerintah pusat yang tak kunjung mengkaji kembali Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 yang melarang nelayan kapal bagan untuk melaut.

Dua kali menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meminta aturan terkait direvisi, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumbar pulang dengan tangan hampa.

Terkait ini, dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 disebutkan, seluruh nelayan kapal bagan telah dilarang untuk melaut. Sebab, penggunaan kapal bagan dikuatirkan akan merusak terumbu karang yang selama ini ada.

Dikarenakan peraturan tadi ribuan nelayan Sumbar terancam kehilangan mata pencaharian.
"Regulasi ini sangat tidak mensejahterakan masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan," tukas Yuliarman, saat ditemui diruangannya, Selasa (3/10).

Ia mengatakan, DPRD bersama pemerintah provinsi Sumbar sudah dua kali mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun mereka harus pulang dengan kecewa. Penyebabnya, kementerian terkait enggan melakukan perubahan atau revisi terhadap aturan yang telah dikeluarkan.

Disebut Yuliarman, jika Permen ini memang tak bisa direvisi, setidaknya harus ada perlakuan khusus terhadap para nelayan. Bagaimana solusinya agar mereka tetap melaut seperti biasa, namun tidak melanggar aturan. Sehingga itu juga tidak mempengaruhi perekonomian keluarga mereka.

"Jika hal tersebut tak dilakukan, keberadaan regulasi ini akan meningkatkan angka kemiskinan yang seharusnya diminimalisir. Nelayan was-was melaut karena takut ditangkap, sementara jika tak bekerja, akan dikasih makan apa keluarga mereka," ujar Yuliarman.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PPP ini berharap setiap kebijakan agar memihak kepada kesejahteraan rakyat, jangan menyusahkan.

"Presiden pernah mengatakan, kita harus memprioritaskan program pengentasan kemiskinan sehingga anggaran ditambah dan diperbanyak, melihat pada subtansi Permen KP, ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Presiden, "tuturnya.

Ia menambahkan, setiap pemerintah daerah yang memiliki wilayah pesisir mengerti bahwa regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi ekosistem laut. Namun aturan yang dikeluarkan hendaknya jangan mematikan mata pencaharian masyarakat.

Persoalan lain yang juga dianggap membatasi ruang gerak nelayan pada Permen KP ini adalah pembatasan lampu kapal di atas 30 sampai 60 GT. Sedangkan untuk alat tangkap dengan ukuran mata jaring 2,5 inchi atau sekitar 63 MM.

Sebelumnya, Anggota DPRD Sumbar, Indra Dt.Rajo Lelo yang juga memiliki usaha di bidang perikanan menyebut revisi Permen penting dilakukan. Sebab aturan ini mengancam mata pencaharian nelayan Sumbar yang umumnya menggunakan kapal bagan saat melaut.

"Permen itu harus segera direvisi. Minimal revisi untuk membuat pengecualian larangan untuk kapal bagan. Hal ini dikarenakan kapal bagan memiliki spesifikasi tersendiri," ujarnya.

Keberadan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 dikhawatirkan bisa menyebabkan Sumbar krisis ikan segar (ikan laut). Alasannya, sebagian besar nelayan Sumbar menggunakan alat tangkap berupa bagan di atas 30 gross ton (GT). Ini merupakan alat tangkap yang dilarang oleh Permen.

Indra Dt Rajo Lelo menilai pelarangan dan ketentuan untuk kapal bagan yang dikeluarkan Kementerian tak sesuai dengan keadaan di Sumbar. Sebab spesifikasi kapan bagan Sumbar berbeda dengan kapal bagain daerah lain. Kapal bagan Sumbar adalah kapal tradisional yang terbuat dari kayu. (h/len)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 29 September 2020 - 21:29:31 WIB

    DPRD dan Pemkab Tanah Datar Setujui APBD-Perubahan Tahun 2020

    DPRD dan Pemkab Tanah Datar Setujui APBD-Perubahan Tahun 2020 HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Tanah Datar menyetujui Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dijadikan Peraturan Daerah (Perda)..
  • Jumat, 25 September 2020 - 09:09:03 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Perekrutan Dokter Hewan 

    DPRD Mentawai Dukung Perekrutan Dokter Hewan  HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendukung rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mentawai merekrut Dokter hewan, untuk anggaran Tahun 2021..
  • Selasa, 22 September 2020 - 16:07:42 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap 

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap  HARIANHALUAN.COM - Lama tidak beroperasi 15 Kapal tangkap bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Sikakap, Kepulauan Mentawai Tahun depan akan dialihkan menjadi Kapal penampung ikan dari nelayan-nelayan kecil di.
  • Ahad, 20 September 2020 - 13:05:34 WIB

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020 HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Pariaman menyetujui dan menerima Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020 untuk ditetapkan dan dijadikan Perda (Peraturan Daerah). Hal tersebut setelah DPRD Kota Pariaman menggelar rapat Paripurna stemo.
  • Sabtu, 19 September 2020 - 14:48:25 WIB

    DPRD Mentawai Minta Perhatikan Tenaga Guru Kontrak

    DPRD Mentawai Minta Perhatikan Tenaga Guru Kontrak HARIANHALUAN.COM - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Bruno Guimek Sagalak meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai menempatkan guru kontrak sesuai dengan domisili, sehingga keberadaan guru lebih betah berada d.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]