Banalitas Politik Para Politikus


Senin, 11 Juli 2011 - 02:43:00 WIB
Banalitas Politik Para Politikus

Wajah politik para po­litikus akhir-akhir ini sema­kin menampakkan sisi ren­dahnya. Politik yang uta­manya sebagai alat untuk mencapai tujuan baik ber­sama (kese­jahteraan se­luruh rakyat Indonesia) telah digiring menuju ke arah banalitas politik. Po­litik remeh-temeh, tidak bermutu dan tidak esensial.

Banalitas politik (banality of politics), yang diciptakan para politikus di negeri ini telah menciptakan ruang-ruang publik politik yang dipenuhi oleh segala sesuatu yang bersifat permukaan, dangkal dan populer, yang tidak konstruktif bagi pendidikan publik politik. Berbagai keputusan politik (pilihan politik, kebijakan politik, strategi politik) sangat dibentuk oleh sifat populerisme, sehingga menggiring ke arah “pengkerdilan politik”, yang kini menggan­tungkan hidupnya pada citra permukaan dan populerisme tokoh, kader atau partai politik.

Baca Juga : Etika Politik Koalisi PKS dan PAN dalam Menentukan Wakil Walikota Padang

Kasus-kasus hukum seperti korupsi dan suap yang menyeret beberapa politikus yang ditampilkan di berbagai media massa akhir-akhir ini menunjukkan betapa para politikus tidak mampu menjalankan politik bernilai tinggi dan bermartabat. Anehnya, mereka gemar mereproduksi politik remeh-temeh tersebut.

Kasus terbaru yang bisa kita lacak adalah dugaan suap Seskemenpora yang melibatkan elite DPR dari partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, atau Nunun Nurbaeti elite DPR dari PKS diduga mengalirkan puluhan lembar cek pelawat kepada 30 anggota DPR periode 1999-2004 seusai pemilihan deputi gubernur senior yang dimenangkan Miranda Goeltom dan keterlibatan Andi Nurpati tentang pemalsuan surat MK. Kasus-kasus tersebut cukup memperlihatkan kepada kita semua betapa para politikus  di negeri hanya mampu berpolitik dengan kualitas rendah. Dan anehnya, partai politik sebagai “orang tua” dari mereka yang terlibat kasus hukum seakan tidak mau tahu, tidak menganggap persoalan tersebut secara serius, bahkan terkesan menghambat proses hukumnya.

Baca Juga : Politik dan Etika Berkelindan dalam Pengisian Jabatan Wawako Padang

Sementara itu , banyaknya golput (golongan putih) dalam pemilu legislatif tahun 2004 dan terutama 2009 karena ketidakpercayaan masyarkat akar rumput terhdap partai politik tidak juga menjadi pelajaran berharga dan penting untuk memperbaiki para kader atau partai politik di negeri ini.

Kini, penyaluran aspirasi rakyat lebih banyak melalui jalur di luar partai. Padahal, secara konstitusional partai politik bagian dari sistem demokrasi kita, sebagai penyalur resmi cita-cita dan harapan rakyat. Bahkan, yang lebih menyedihkan, partai diinyalir telah menjadi “pengeruk” uang negara melalui para kadernya yang melakukan korupsi.

Baca Juga : Jangan Terlalu Bersedih Jika Kamu Dihinakan

Tidak hanya itu, berbagai keputusan DPR dan DPRD seringkali sangat melukai hati rakyat, membuahkan reaksi negatif masyarakat bawah dan mencipatkan citra buruk para para politikus itu sendiri. Hal ini diperparah lagi dengan tindakan sistematis korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara lembaga eksekutif, legislatif dan bahkan yudikatif. Inilah banalitas politik yang sedang “digandrungi” para politikus di negeri ini.

Ini dikarenakan di dalam partai politik itu sendiri bersarang sistem feodal “patron-client’’, baik berdasarkan pada politik uang maupun kekuasaan/kedudukan. Di sini partai politik sehaharusnya berhati-hati dan mawas diri. Euforia reformasi masih menyisakan banyak persolan. Feodalisme dalam partai politik harus segera dihentikan dan diganti dengan sistem demokrasi yang lebih subtanstif, bukan bersifat prosedural semata. Moralitas elite politik harus ditegakkan. Citra buruk partai politik akibat perilaku tidak etis dan “politik banal” yang dilakukan para anggotanya harus disegera dibenahi.

Baca Juga : Mengapa Isu Presiden 3 Periode Kembali Berhembus?

Politik seharusnya dimainkan para politikus dengan moral yang tinggi.  Dalam hal ini, Susan Mendus dalam karyannya Impartiality in Moral and Political Philosophy (2002), menyebutkan bahwa politik bisa menjadi baik apabila ia memiliki landasan moral yang kuat.Dalam konteks inilah politik memerlukan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki moral yang tinggi. Negara bisa menjadi baik apabila penyelenggaranya baik dan memiliki dedikasi yang tinggi.

Sebenarnya, di negeri ini, jumlah orang baik tidak kurang untuk mengisi struktur-struktur politik kenegaraan yang ada. Namun yang menjadi masalah adalah mereka sering terbius uang dan kekuasaan. Wajah idealis mereka berubah menjadi pragmatis. Bahkan, orang-orang (politikus) yang baik, sengaja disingkirkan lawan politik demi politik yang remeh-temeh (hanya mencari uang dan kekuasaan).

Seorang politikus tidak harus menciptakan ketegangan antara moralitas dan politik karena seperti yang digambarkan oleh Susan Mendus guru besar filsafat politik di Universitas York, Inggris, yang menegaskan bahwa politikus memiliki integritas moral yang rendah. Mereka melakukan banyak hal buruk, termasuk berbohong, untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan kelompoknya, termasuk partainya.

Para politikus sudah seharusnya memiliki landasan moral yang tinggi dalam berpolitik. Politik harus benar-benar dijadikan alat untuk mensejahterakan rakyat. Jangan sampai politik mendapat citra buruk dari masyarkat karena perbuatan atau perilaku politikus yang tidak beradab, remeh-temeh dan banal.

Selain itu, para politikus seyogyanya mengedepankan budaya politik toleran, yaitu budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dan adil yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama secara efektif demi kepentingan rakyat banyak.

Para politikus harus menghindari budaya politik yang memiliki sikap atau mental absolut, yaitu  budaya politik yang  memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang danggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Mereka harus mengutamakan budaya politik yang memiliki sikap atau mental akomodatif  dengan bersikap terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga, termasuk kritik konstruktif. Mereka harus melepaskan ikatan tradisi patron-klien, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

Dalam konteks Indonesia dengan segudang persoalan (ekonomi, politik, hukum, sosial) perlu ada seorang pemimpin yang  mau menerima kritik konstruktif dan mau meninggalkan budaya politik yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Segala bentuk narsisme dan hasrat politik rendah harus segera ditinggalkan. Tanpa itu, bangsa ini tidak akan pernah bisa berubah menjadi lebih baik dan persoalan-persoalan bangsa tidak akan pernah selesai.

Di sini dibutuhkan seorang pemimpin (presiden) yang memiliki sikap  atau mental  yang tegas dan berani dalam menghadapi kemulut persoalan bangsa yang semakin rumit dan  harus mengutamakan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya.

 

AHMAD UBAIDILLAH

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]