Cegah Konflik Berkepanjangan Tanah Pusako Tinggi Harusnya Bersertifikat


Kamis, 19 Oktober 2017 - 14:24:18 WIB
Cegah Konflik Berkepanjangan  Tanah Pusako Tinggi Harusnya Bersertifikat Sceenshot

PADANG, HARIANHALUAN.COM Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas meminta pemerintah daerah mengajak masyarakat memanfaatkan program Prona yang telah disediakan untuk menerbitkan sertifikat tanah secara gratis. Dengan demikian konflik tanah ulayat atau sengketa tanah dengan pihak ketiga bisa dihindari.

Hal itu diminta dilakukan agar setiap tanah yang ada baik tanah pusaka tinggi atau pusaka rendah yang dimiliki masyarakat Sumbar jelas kepemilikannya. “Untuk memajukan daerah, tak bisa hanya mengandalkan APBD atau APBN, namun ini butuh investor. Namun fakta di lapangan investor banyak terkendala dengan pembebasan lahan. Salah satu penyebabnya karena banyaknya yang mengklaim kepemilikan tanah,” ucap Nurnas.

Di Sumbar sendiri saat ini tercatat 353 konflik pertanahan telah terjadi. Tingginya konflik pertanahan di Sumbar telah membuat Komisi I DPR RI turun untuk melakukan kajian. Sebab itu perlu adanya kejelasan yang pasti secara hukum tentang kepemilikan tanah, yakninya dalam bentuk sertifikat, tegas Nurnas saat berbincang dengan Haluan, Rabu (18/10) di Gedung DPRD Sumbar.

Meski di Sumbar yang banyak disertifikatkan barulah pusaka rendah, atau harta pencaharian keluarga inti, pusaka tinggi atau tanah ulayat menurut Nurnas penting untuk memiliki sertifikat. Dengan adanya sertifikat tanah pusako tinggi, tak akan muncul klaim-klaim ketika ada investor menanamkan investasi,” bebernya.

Kemudian ia menyampaikan, pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi tidaklah harus menjual tanah. Namun bisa memakai sistem BOT (Perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah dalam jangka waktu tertentu,red). Saat kepemilikan tanah jelas, kemudian sistem BOT dengan investor jalan, maka yang akan diuntungkan adalah kaum pemilik tanah ulayat. Yakninya niniak mamak dan anak kamanakan.

Selain meminta pemerintah daerah mengajak masyarakat memanfaatkan program Prona, Ketua Komisi IV dari Fraksi Demokrat ini juga mengimbau BPN berhati-berhati mengeluarkan sertifikat. Jangan sampai ada sertifikat ganda yang bisa memicu konflik. "BPN harus menelusuri apakah tanah yang akan disertifikatkan sebelumnya sudah memiliki sertifikat juga atau belum. Kemudian jangan sampai ada oknum BPN yang bermain dengan mengeluarkan sertifikat ganda," pungkas Nurnas.

Saat ada kejelasan tentang kepemilikan tanah-tanah yang ada di Sumbar, lanjut Nurnas, investor akan nyaman menanamkan investasi. Kalau tidak Sumbar tak akan pernah maju, karena pihak luar enggan menanamkan modalnya di daerah ini.

Lebih lanjut, Nurnas juga mendesak pemerintah daerah agar memaksimalkan pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Dalam Perda diatur bagaimana pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM