Cegah Konflik Berkepanjangan Tanah Pusako Tinggi Harusnya Bersertifikat


Kamis, 19 Oktober 2017 - 14:24:18 WIB
Cegah Konflik Berkepanjangan  Tanah Pusako Tinggi Harusnya Bersertifikat Sceenshot

Regulasi tersebut dinilai bisa menjadi aturan yang bisa mencegah tingginya sengketa pertanahan di Sumbar. Namun sejauh ini pihaknya melihat aturan tersebut tidak jalan di tingkat pemerintah daerah. Pihaknya mengaku sudah sering mengingatkan pemerintah daerah, namun tidak ada pergerakan yang berarti untuk memaksimalkan fungsi Perda. “Padahal jika dilaksanakan dan dipakai untuk rujukan dan bisa mencegah terjadinya konflik tanah ulayat atau sengketa lahan,” ucap Nurnas.

Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Rafdinal menuturkan, guna meminimalisir angka kemiskinan Pemprov harus membuka kran investasi, terutama pada sektor pariwisata. Ia menjelaskan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan penyumbang deviden terbesar untuk pemerintah daerah. Hal tersebut sangat menguntungkan untuk pemasukan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan banyaknya persoalan, seperti masih tingginya angka konflik lahan yang ada di Sumbar ini berdampak buruk terhadap iklim investasi di Sumbar. "Ini harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah," tegas Rafdinal.

Sebelumnya, konflik lahan yang tak pernah putus-putus, menjadikan Sumbar sebagai salah satu daerah dengan tingkat konflik tertinggi. Sengketa yang kerap terjadi pada umumnya akibat penyalahgunaan pengelolaan yang tidak sesuai dengan kedudukannya.

Tingginya angka konflik menjadi alasan anggota DPD RI turun ke Sumbar untuk melakukan kajian. “Sumbar termasuk daerah rawan kasus sengketa tanah dan jadi sorotan secara nasional. Sedikitnya sebanyak 353 konflik pertanahan terjadi di Sumbar, dan 82 perkara yang terselesaikan oleh Pemerintah. Ini jadi perhatian serius,” terang Wakil Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI, Hurdasmi Rami saat bertemu Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Selasa (17/10).

Nasrul Abit menyampaikan, Di Sumatera Barat, baru 631.591 bidang tanah yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari 631.591 bidang tersebut dengan luas lahan sebanyak 1.047.179,84 Ha telah memiliki status kepastian hukum. "Luas wilayah Sumatera Barat, 42.297,3 km persegi. Hanya 58,83 persen yang dapat digunakan sebagai budi daya dengan luas 23.190,11 km persegi. Sebesar 42,17 persen wilayah Sumbar sebagai hutan lindung yang mesti dijaga dalam menjaga kawasan Sumbar terhindar dari dampak bencana alam," ungkap Nasrul Abit.

Untuk 2017, terang Nasrul Abit, BPN dalam program Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), memprogramkan sebanyak 15.105 bidang yang selesai dibuat. "Kesemua itu bagian dari meningkatkan kepastian hukum pada lahan tanah bagi masyarakat di Sumatera Barat," terangnya.

"Kepemilikan tanah di Sumatera Barat sangat spesifik, yaitu dengan sistem Tanah Ulayat. Ada 4 macam bentuk Tanah Ulayat, Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum dan Tanah Ulayat Rajo, yang dimiliki secara komunal/bersama-sama dan diwariskan secara turun-temurun oleh anak kemenakan,” kata Wagub

Dalam pelaksanaan pembangunan di Sumbar dalam memanfaatkan tanah ulayat, selalu mengadakan pendekatan dengan masyarakat melalui tokoh tokoh adat, ninik mamak, alim ulama serta kerapatan adat, sehingga peran ini akan mengindari terjadinya salah persepsi dan pertikaian yang terjadi. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: redak[email protected]
APP HARIANHALUAN.COM