Polemik di Limapuluh Kota, Kepala Daerah Berhentilah Berkonflik


Senin, 30 Oktober 2017 - 19:24:05 WIB
Polemik di Limapuluh Kota, Kepala Daerah Berhentilah Berkonflik Bupati Limapuluh Kota dan Wakil Bupati Limapuluh Kota

Sejumlah polemik memang mewarnai jalannya birokrasi Pemkab Limapuluh Kota. Mulai dari adanya pelantikan pejabat oleh wakil bupati saat bupati naik haji, adanya isu jual beli jabatan, hingga mundurnya Plt Sekda M Yunus. "Bupati dan wakil bupati yang sudah pecah kongsi jika dipelihara akan menyengsarakan masyarakat. Jika seperti itu terindikasi bupati dan wakil bupati tak mempunyai kecakapan dalam mengurus pemerintahan," ujar Yulfitni.

Terkait Plt Sekda Limapuluh Kota yang mengundurkan diri, Yulfitni berpandangan yang bersangkutan pasti punya alasan yang kuat. Salah satunya bisa saja karena beban tugas berat sebagai kepala administrasi pemerintahan. Di lain sisi, jabatan yang diberi tidaklah kepercayaan penuh, melainkan hanya Plt. Tugas M Yunus selaku Ketua TAPD dengan beban menyusun RAPBD dan RAPBD-Perubahan (RAPBD-P) sangatlah berat. Jika penyelesaian APBD-P pada akhirnya bermasalah, yang akan sangat dirugikan adalah masyarakat.

"Kita juga harus bertanya kemana Gubernur Irwan Prayitno, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah wajib melakukan pembinaan agar persoalan ini tak berlarut. Jangan biarkan masyarakat kami di Limapuluh Kota Sengsara karena bupati dan wakil bupati ini," imbuh Yulfitni.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga menegaskan, jika ada pihak-pihak yang tidak senang dengan apa yang ia sampaikan terkait kinerja Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota, ia siap dengan resiko tersebut. "Limapuluh Kota adalah tanah kelahiran saya, saya tidak tahan melihat masyarakat kampung halaman saya sengsara karena tidak bijaksananya pasangan kepala daerah ini. Jika ada pihak-pihak yang tak suka dengan semua pernyataan saya ini, tidak masalah," pungkas Yulfitni.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Achiar meminta Pemkab Limapuluh Kota mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah (Sekda) hingga kepala-kepala OPD di sana memikirkan kepentingan masyarakat setiap bertindak.

Hal ini disampaikan Achiar menanggapi kabar rencana pengunduran diri Plt Sekda Limapuluh Kota M Yunus. Dimana pengunduran diri ini dilakukan disaat pembahasan APBD-Perubahan (APBD-P) limapuluh kota masih sedang berlangsung.

"Sangat kita sayangkan sekali jika Sekdanya mengundurkan diri disaat pembahasan APBD-P masih jalan. Ini akan menggganggu roda pemerintahan, sebab penanggungjawab anggarannya tiba-tiba kosong," tegas Achiar.

Achiar juga menyayangkan sejumlah polemik yang terjadi. Mulai dari adanya pelantikan pejabat oleh wakil bupati saat bupati naik haji, adanya isu jual beli jabatan, hingga kabar Plt Sekda M Yunus yang mengundurkan diri seperti sekarang.

"Jika Limapuluh Kota terus seperti ini yang akan jadi korban itu adalah masyarakat, pembangunan akan terganggu," ulasnya.

Belajar dari Limapuluh Kota, Achiar juga mengimbau pada pasangan kepala daerah yang lain agar menjaga kekompakan menjalankan roda pemerintahan. Bijak dan arif menghadapi setiap permasalahan, dengan kata lain harus bisa menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat.

"Pasangan kepala daerah dan bawahannya harus berpacu memajukan ekonomi masyarakat. Jangan malah berselisih paham. Kunci utama dari ini adalah mereka harus jalan dengan merujuk pada aturan, jangan mengedepankan ego," tukas anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PDIP, PKB dan PBB tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar Aristo Munandar yang juga merupakan pamong senior menyarankan, dalam mengingatkan pasangan kepala daerah yang tak harmonis gubernur baiknya tidak mengandalkan komunikasi formal saja. Namun komunikasi informal diimbau lebih diprioritaskan.

Gubernur sebagai perpanjangan pusat, jelas Aristo, punya tugas dan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten/kota. Termasuk mengingatkan kepala daerah yang tak sejalan.

Komunikasi informal diminta dikedepankan guna menjaga psikologis pasangan kepala daerah.

Sebab jika masalah ditangani oleh Tim Harmonisasi Kepala Daerah (THKD), gubernur atau wakil gubernur belum tentu terlibat secara langsung. Namun yang menangani akan lebih pada tim provinsi. Semisal asisten I atau staf gubernur terkait lainnya. Hal ini dinilai kurang pas, dan belum tentu bisa menyelesaikan masalah.

"Alangkah lebih baik gubernur atau wakil gubernur mencari waktu yang tepat untuk bicara secara langsung dengan pasangan kepala daerah yang tak harmonis," imbuh anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Golkar tersebut.

Terkait ini, polemik di tubuh birokrasi Kabupaten Limapuluh Kota rupanya belum berhenti. Usai penuntasan masalah pengangkatan sejumlah pejabat oleh Wakil Bupati, Ferizal Ridwan saat Bupati Irfendi Arbi naik haji, Plt Sekda Limapuluh Kota M Yunus mengundurkan diri. Pengunduran diri M Yunus dilakukan saat pembahasan APBD-P daerah setempat belum tuntas dilaksanakan. (h/len)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 24 Juni 2019 - 16:37:46 WIB

    Bupati Limapuluh Kota Jawab Polemik Soal Tambahan Belanja Rp 10,7 Miliar

    Bupati Limapuluh Kota Jawab Polemik Soal Tambahan Belanja Rp 10,7 Miliar LIMAPULUHKOTA, HARIANHALUAN.COM - Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi akhirnya menjawab polemik terkait penambahan belanja pada Tahun Anggaran (TA) 2018. Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sastri Andiko .
  • Rabu, 07 Februari 2018 - 10:07:26 WIB
    PT KAI: PERNYATAAN ANGGOTA DPD TIDAK BERDASAR

    DPD: Kami Berwenang Urus Polemik Basko

    DPD: Kami Berwenang Urus Polemik Basko PADANG, HARIANHALUAN.COM – Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Abdul Gafar Usman menyebutkan, dalam mencari jalan keluar persoalan PT KAI dan Basko, pihaknya telah berjalan lurus dan berkata benar sesuai kewenanga.
  • Selasa, 06 Desember 2016 - 01:25:42 WIB

    Pembangunan Gerbang Batas Tuai Polemik

    PAYAKUMBUH, HALUAN — Rencana Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk membangun gerbang batas daerah dengan Kota Payakumbuh yang terletak antara kawasan Ngalau dan Piladang, menuai protes. Gerbang batas kedua daerah yang .
  • Rabu, 24 Agustus 2016 - 12:43:10 WIB

    Sampah Jadi Polemik Padanggelugur

    Sampah Jadi Polemik Padanggelugur PASAMAN, HALUAN — Sejumlah warga Kecamatan Padanggelugur, Kabupaten Pasaman, mengeluhkan persoalan sampah yang seolah tanpa solusi di daerah itu. Padahal, sampah menjadi momok mena­kutkan bagi kesehatan manusia..
  • Jumat, 22 Januari 2016 - 03:17:53 WIB

    Polemik Ikabe Bukittinggi Berujung ke Ranah Hukum

    BUKITTINGGI, HALUAN — Ketua Ko­perasi Serba Usaha Ikatan Angkutan Kekeluargaan Bermotor (Ikabe) Bu­kit­tinggi-Agam, Azmi Ahmad menegaskan, pengurus dan anggota Koperasi Serba Usaha Ikabe Bukittinggi-Agam tidak akan mengo.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM