Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api, Nurnas: Evaluasi Mesti Dilakukan


Rabu, 01 November 2017 - 11:17:28 WIB
Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api, Nurnas: Evaluasi Mesti Dilakukan Ilustasi/Haluan

Evaluasi mesti dilakukan, baik terhadap kinerja masinis PT KAI, mereka yang berkewajiban menyediakan palang pintu, serta sarana prasana penunjang lainnya.

Jika gubernur melalui dinas terkait tak mampu melakukan evaluasi, Nurnas setuju dengan saran Anggota DPR RI Alek Indra Lukman yang meminta operasional trayek kereta api Padang- Pariaman dan sebaliknya agar dihentikan sementara.

"Jika tak ada evaluasi, kita setuju penghentian sementara," ucap Nurnas saat berbincang dengan Haluan di ruangannya, Selasa (31/10).

Melihat kasus yang sudah-sudah, ulas anggota dewan dari Fraksi Demokrat tersebut, kecelakaan kereta api ini umumnya tidaklah jauh-jauh dari kawasan kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Hal tersebut terjadi berulang-ulang. Seperti di antaranya yang acap terjadi di kawasan Air Tawar, Lubuk Buaya, dan Kayu Kalek.

Berangkat dari adanya kejadian berulang ini, Nurnas memandang evaluasi dan jalan keluar memang sangat mendesak dilakukan.

Langkah-langkah yang bisa diambil di antaranya, mengevaluasi prosedur kerja SDM masinis. Seperti dalam membunyikan peluit. Peluit yang menandakan adanya keberadaan kereta api diharap tak hanya dibunyikan ketika akan memasuki perlintasan sebidang. Namun di setiap jalur yang dilewati.

Utamanya yang dekat dengan keramaian, masinis diminta agar lebih sering membunyikan peluit. Kemudian bunyi peluit agar dibuat berbeda dengan bunyi klakson mobil, jangan sampai mirip.
Selanjutnya volume bunyi peluit diminta untuk ditinggikan.

Menyangkut kekurangan palang pintu pada perlintasan sebidang, terang dia, jika PT KAI tak bisa menyediakan sarana ini sendiri dikarenakan persoalan anggaran, kerja sama semua pihak harus berjalan. Mulai dari Dinas Perhubungan hingga kabupaten/kota yang daerahnya dilewati jalur kereta api harus terlibat membantu. Nurnas mengimbau jangan ada saling lempar tanggung jawab dalam penyediaan sarana prasana.

Sebab jika pihak terkait tak bersama-sama mencarikan jalan keluar, kereta api akan terus memakan korban yang semakin banyak.

"Kami menunggu evaluasi segera dilakukan, jika tidak DPRD sendiri yang akan mengusulkan agar trayek kereta api ini distop," tandas Nurnas.

Hampir senada, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman mengatakan, kecelakaan kereta api di Jalur Padang-Pariaman dan sebaliknya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kordinasi harus segera dilakukan.

Disampaikan Albert, membangun palang pintu dan sarana pendukung keselamatan kereta api tidaklah akan sesulit membangun jalan tol.

Jika serius pemerintah daerah bersama PT KAI akan bisa mencarikan jalan keluar untuk masalah ini dalam waktu satu atau dua bulan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dilalui oleh jalur kereta api disebut harus turun tangan karena ini berhubungan dengan hak-hak dari masyarakat.

Dimana negara wajib memberikan rasa aman, nyaman dan perlindungan pada rakyatnya.
Ditambahkan Albert, jangan sekali-sekali ada pihak yang mengatakan masyarakat tidak waspada atau tidak hati-hati ketika terjadi kecelakaan kereta api.

"Yang namanya tidak waspada itu orang yang mau bunuh diri, kalau korban terluka tanpa ada niat mencelakai diri mereka, berarti bukan tak waspada, tapi itu terjadi karena tak adanya palang pintu atau kurangnya sarana pendukung. Jika kordinasi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan ini tak dilakukan, kita memang setuju kereta api ini di stop saja dulu," tegas Ketua Fraksi PDIP, PKB dan PBB DPRD Sumbar tersebut. (h/len)

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM