Pemko Anggarkan Pembangunan Plang KA


Kamis, 02 November 2017 - 11:40:30 WIB
Pemko Anggarkan Pembangunan Plang KA Ilustasi. (kemenhub)

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Soal plang pada pintu perlintasan kereta api (KA) yang belakangan banyak memakan korban direspon Pemko Padang. Wako Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, pihaknya sudah menganggarkan Rp800 juta untuk pembangunannya.

Ia berharap, langkah ini dapat menekan jumlah kecelakaan yang melibatkan kereta api. Hanya saja, Wako mengaku pihaknya belum bisa mendapatkan izin dari PT KAI pintu perlintasan mana saja yang dapat dibangun palang pintu.

“Sudah kita anggarkan, tetapi dari PT KAI belum mengizinkan mana saja daerah yang akan dipasangi palang pintu hingga saat ini,”ujar Walikota Padang saat meresmikan Media Center di Balaikota, Rabu (1/11).

Dikatakan Mahyeldi, sebab lokasi yang akan dipasangi tersebut kewenangannya berada di PT KAI. Bahkan, kemarin ini pihak Dishub sudah melakukan koordinasi bersama dengan Kementrian Perhubungan dan PT KAI terkait hal ini.

“Mudah-mudahan, didapatkan langkah-langkah untuk mencegah banyaknya korban jiwa,”kata Mahyeldi di depan puluhan awak media, Rabu (1/11).

Disebutkan Wako, persoalan ini harus segera dicarikan solusinya oleh PT KAI. Apalagi dengan beroperasinya nanti kereta api Padang ke BIM. Tentu akan lebih ramai lagi, dan semakin sering kereta api lewat. Sebab kereta api yang melewati daerah di Padang berada di kawasan padat penduduk.

Mahyeldi menceritakan pengalamannya sewaktu melintasi perlintasan sebidang di Tunggul Hitam. Ia bersama supirnya hampir tertabrak oleh kereta api yang akan melintas. Sebab bunyi klakson kereta lewat dengan perlintasan sangat dekat.

“Kita kaget waktu itu, karena kereta api ternyata sudah dekat saja. Pengalaman saya waktu itu, klakson baru dibunyikan di belokan Jalan Hamka hampir mendekati perlintasan Tunggul Hitam. Supir saya masih trauma karena kaget,”katanya.

Untuk itu ia meminta, saat kereta api sudah mulai jalan, sebaiknya sudah membunyikan klakson dari jauh sebelum mendekati perlintasan.

Menurut Mahyeldi, harus segera dilakukan pengecilan persimpang yang dilewati oleh kereta api. Jangan biarkan semua simpang yang dilewati oleh kereta api dilewati pula oleh kendaraan umum lainnya.

“Sebaiknya PT KAI jangan lagi menyewakan tanah-tanah di sekitar rel. Sehingga susah untuk membangun palang pintu tersebut,”kata Wako.

 Ditambahkannya, untuk  mengurangi resiko kecelakaan akibat kereta api,perlu langkah serius dari PT KAI bersinergi dengan  pemerintah daerah, dalam mencarikan solusinya.

Terpisah,  Kabag Humas PT KAI Divre II Sumbar,  Zainir menuturkan persoalan penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat itu tugas dari pemerintah.  Termasuk untuk fasilitas perkeretaapian. Jadi,  pemerintah tidak perlu dapat izin dari PT KAI untuk membangun Plang Pintu.

"Dalam UU no 23 tahun 2007 tentang perekeretaapian jelas tertera.  Yang membangun sarana dan prasarana KAI itu pemerintah. Kami hanya sebagai operator yang menjalankan sarana itu saja. Jika ingin membangun plang pintu kereta api,  tidak harus menunggu izin dari kami ," kata Zainir kepada Haluan saat dikonfirmasi.

 Ia juga mengatakan persoalan izin,  PT KAI tidak berhak mengeluarkan izin boleh atau tidaknya karena tanah tersebut adalah milik pemerintah.

"Itu tanah pemerintah.  Jika kami keluarkan izin,  kami yang kena.  Masa tanah orang kami yang memberikan izin," tuturnya. 

Untuk persoalan izin,  Zainir menuturkan semuanya sudah jelas dalam UU No 23 tahun 2007 dan jika ada pihak ingin membantu PT KAI,  tidak perlu menunggu lama untuk berbuat dan membantu.  Dengan PT KAI hanya berkoordinasi saja selaku operator yang akan menggunakan sarana dan prasaranan tersebut.  (h/ang/mg-mel)  



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 05 Mei 2019 - 15:48:31 WIB

    DPRD Padang Desak Pemko Perketat Pengawasan Warnet

    DPRD Padang Desak Pemko Perketat Pengawasan  Warnet PADANG, HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Padang mendesak Pemko Padang, selama bulan suci Ramadan memperketat operasional warnet..
  • Kamis, 04 April 2019 - 17:51:13 WIB

    Jelang Ramadan, Pemko Diminta Antisipasi Lonjakan Harga

    Jelang Ramadan, Pemko Diminta Antisipasi Lonjakan Harga PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Jelang bulan Ramadan, pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Pasalnya, bakal mengalami kenaikan secara perlahan, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah..
  • Jumat, 29 Maret 2019 - 11:46:42 WIB

    Atas Kemacetan, Pemko Padang Bakal Gunakan Perda Derek

    Atas Kemacetan, Pemko Padang Bakal Gunakan Perda Derek PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang telah menyediakan peraturan daerah (perda) derek untuk menertibkan masyarakat yang masih melakukan parkir sembarangan. Namun, perda tersebut belum bisa direal.
  • Rabu, 13 Maret 2019 - 12:03:22 WIB

    Pemko Padang Bakal Terbitkan Perwako untuk Perlindungan Dai dan Ulama

    Pemko Padang Bakal Terbitkan Perwako untuk Perlindungan Dai dan Ulama PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang sebelumnya berencana melahirkan Peraturan Wali Kota (Perwako) perlindungan terhadap dai dan ulama, menggelar Focus Grup Discussion (FGD) untuk merumuskan perlin.
  • Selasa, 12 Maret 2019 - 21:22:54 WIB

    Pemko Padang Bakal Ubah Nama Ejaan Jalan Khatib Sulaiman

    Pemko Padang Bakal Ubah Nama Ejaan Jalan Khatib Sulaiman PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan mengusahakan perubahan ejaan nama Jalan Khatib Sulaiman menjadi Chatib Sulaiman, sesuai dengan ejaan yang benar dari nama pahlawan yang akan diajukan menjadi pah.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM