Pemko Anggarkan Pembangunan Plang KA


Kamis, 02 November 2017 - 11:40:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pemko Anggarkan Pembangunan Plang KA Ilustasi. (kemenhub)

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Soal plang pada pintu perlintasan kereta api (KA) yang belakangan banyak memakan korban direspon Pemko Padang. Wako Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, pihaknya sudah menganggarkan Rp800 juta untuk pembangunannya.

Ia berharap, langkah ini dapat menekan jumlah kecelakaan yang melibatkan kereta api. Hanya saja, Wako mengaku pihaknya belum bisa mendapatkan izin dari PT KAI pintu perlintasan mana saja yang dapat dibangun palang pintu.

“Sudah kita anggarkan, tetapi dari PT KAI belum mengizinkan mana saja daerah yang akan dipasangi palang pintu hingga saat ini,”ujar Walikota Padang saat meresmikan Media Center di Balaikota, Rabu (1/11).

Dikatakan Mahyeldi, sebab lokasi yang akan dipasangi tersebut kewenangannya berada di PT KAI. Bahkan, kemarin ini pihak Dishub sudah melakukan koordinasi bersama dengan Kementrian Perhubungan dan PT KAI terkait hal ini.

“Mudah-mudahan, didapatkan langkah-langkah untuk mencegah banyaknya korban jiwa,”kata Mahyeldi di depan puluhan awak media, Rabu (1/11).

Disebutkan Wako, persoalan ini harus segera dicarikan solusinya oleh PT KAI. Apalagi dengan beroperasinya nanti kereta api Padang ke BIM. Tentu akan lebih ramai lagi, dan semakin sering kereta api lewat. Sebab kereta api yang melewati daerah di Padang berada di kawasan padat penduduk.

Mahyeldi menceritakan pengalamannya sewaktu melintasi perlintasan sebidang di Tunggul Hitam. Ia bersama supirnya hampir tertabrak oleh kereta api yang akan melintas. Sebab bunyi klakson kereta lewat dengan perlintasan sangat dekat.

“Kita kaget waktu itu, karena kereta api ternyata sudah dekat saja. Pengalaman saya waktu itu, klakson baru dibunyikan di belokan Jalan Hamka hampir mendekati perlintasan Tunggul Hitam. Supir saya masih trauma karena kaget,”katanya.

Untuk itu ia meminta, saat kereta api sudah mulai jalan, sebaiknya sudah membunyikan klakson dari jauh sebelum mendekati perlintasan.

Menurut Mahyeldi, harus segera dilakukan pengecilan persimpang yang dilewati oleh kereta api. Jangan biarkan semua simpang yang dilewati oleh kereta api dilewati pula oleh kendaraan umum lainnya.

“Sebaiknya PT KAI jangan lagi menyewakan tanah-tanah di sekitar rel. Sehingga susah untuk membangun palang pintu tersebut,”kata Wako.

 Ditambahkannya, untuk  mengurangi resiko kecelakaan akibat kereta api,perlu langkah serius dari PT KAI bersinergi dengan  pemerintah daerah, dalam mencarikan solusinya.

Terpisah,  Kabag Humas PT KAI Divre II Sumbar,  Zainir menuturkan persoalan penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat itu tugas dari pemerintah.  Termasuk untuk fasilitas perkeretaapian. Jadi,  pemerintah tidak perlu dapat izin dari PT KAI untuk membangun Plang Pintu.

"Dalam UU no 23 tahun 2007 tentang perekeretaapian jelas tertera.  Yang membangun sarana dan prasarana KAI itu pemerintah. Kami hanya sebagai operator yang menjalankan sarana itu saja. Jika ingin membangun plang pintu kereta api,  tidak harus menunggu izin dari kami ," kata Zainir kepada Haluan saat dikonfirmasi.

 Ia juga mengatakan persoalan izin,  PT KAI tidak berhak mengeluarkan izin boleh atau tidaknya karena tanah tersebut adalah milik pemerintah.

"Itu tanah pemerintah.  Jika kami keluarkan izin,  kami yang kena.  Masa tanah orang kami yang memberikan izin," tuturnya. 

Untuk persoalan izin,  Zainir menuturkan semuanya sudah jelas dalam UU No 23 tahun 2007 dan jika ada pihak ingin membantu PT KAI,  tidak perlu menunggu lama untuk berbuat dan membantu.  Dengan PT KAI hanya berkoordinasi saja selaku operator yang akan menggunakan sarana dan prasaranan tersebut.  (h/ang/mg-mel)  



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 31 Januari 2019 - 15:04:06 WIB

    Pemko Akan Bangun Kolam Retensi

    Pemko Akan Bangun Kolam Retensi PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pemko Padang melalui anggaran provinsi akan membangun retarding bansin atau kolam retensi guna mengatasi permasalahan banjir di Kota Padang. Retarding Bansin ini berguna untuk menampung debit huja.
  • Selasa, 29 Januari 2019 - 13:58:53 WIB

    Dewan Desak Pemko Padang Berantas Pemalak

    Dewan Desak Pemko Padang Berantas Pemalak PADANG, HARIANHALUAN.COM -- DPRD Kota Padang mendesak Pemko Padang untuk membasmi pemalakan liar di lokasi wisata Pantai Air Manis. Sebab, jika hal tersebut tidak dibenahi akan merugikan Kota Padang..
  • Selasa, 22 Januari 2019 - 22:49:56 WIB

    Pemko Padang Diminta Peduli Cagar Budaya

    Pemko Padang Diminta Peduli Cagar Budaya PADANG, HARIANHALUAN.COM -- DPRD Kota Padang berharap Pemko Padang membuat aturan yang mengatur perlindungan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Padang. Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Wismar Panjaitan, Selasa (22/1) .
  • Selasa, 08 Januari 2019 - 11:19:20 WIB

    Pemko Padang Diminta Perhatikan Bangunan Tua

    Pemko Padang Diminta Perhatikan Bangunan Tua PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang hendaknya menginventarisir gedung-gedung tua bersejarah. Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Surya Djufri Bitel, Senin (7/1) mengatakan, pemerintah untuk mendata bang.
  • Kamis, 20 Desember 2018 - 20:59:31 WIB

    Pemko Padang Diminta Tindak Tegas Orgen Tunggal

    Pemko Padang Diminta Tindak Tegas Orgen Tunggal PADANG, HARIANHALUAN.COM -- DPRD Kota Padang meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang agar menindak tegas orgen tunggal yang beroperasi di malam tahun baru 2019, yang biasanya menghadirkan artis saweran dan berbusana fulgar..

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM