Lagi, Bupati 50 Kota Digugat


Jumat, 10 November 2017 - 11:14:49 WIB
Lagi, Bupati 50 Kota Digugat Bupati Limapuluh Kota dan Wakil Bupati Limapuluh Kota

PADANG,  HARIANHALUAN.COM -  Usai disomasi wakilnya, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi harus kembali menghadapi gugatan. Kali ini, bupati digugat bawahannya, Ir Khalid. Sedianya, gugatan akan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Jumat (10/11).

Khalid melayangkan gugatan setelah dirinya dinonjobkan oleh Bupati Irfendi Arbi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan akhir Desember 2016 silam.  Dia mengaku menjadi korban kekuasaan periode kepemimpinan Irfendi Arbi - Ferizal Ridwan dan merasa menjadi korban politik. 

Katanya, usai nonjob, ia mengadu ke KASN di Jakarta dan akhirnya keluar surat KASN Nomor B-651/KASN/2/2017 yang ditujukan ke Bupati Limapuluh Kota. Surat ini menerangkan Keputusan Bupati Nomor 821/1693/BKD-LK/2016 tanggal 2016 tidak sesuai dengan ketentuan PP 18 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/3116/M/PANRB/09/2016 terkait Rotasi Antar JPTP terhadap 18 pejabat Kabupaten Limapuluh Kota. 

“Saat Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi naik haji bulan Agustus 2017,  jabatan eselon dua Khalid dikembalikan oleh Ferizal Ridwan. Dia menjabat sebagai Kadis. Namun hal itu memicu suasana panas di Pemkab Limapuluh Kota. Dia akhirnya kembali lengser setelah adanya surat dari gubernur untuk membatalkan pelantikan.  "Saya bukan tidak mau digeser. Tapi harus sesuai aturan. Jangan semena-mena. Ini sama saja saya sudah menjadi korban politik dan kekuasaan. Padahal saya tidak tahu apa-apa dan sudah bekerja semaksimal mungkin selama ini. Karena itulah saya maju dan menggugat ke PTUN besok (hari ini-red)," kata Khalid kepada Haluan, Kamis (9/11).

Persoalan yang digugat Khalid ke PTUN yakni Keputusan Bupati Nomor 436 tahun 2017 yang dinilai telah membatasi tugas Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan saat menjabat Pj Bupati.  Aturan ini dinilai sengaja dikeluarkan bupati pada bulan Juli 2017 sebelum keberangkatan ke tanah suci. Atas keputusan bupati inilah terbit surat perintah dari gubernur untuk membatalkan pelantikan pejabat eselon II  tanggal 18 Agustus oleh Ferizal Ridwan.

"Yang saya PTUN kan keputusan bupati ini. Gara-gara keputusan tersebut saya dibatalkan menjabat," katanya. 





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 02 Desember 2019 - 13:24:16 WIB

    Duh..!! Habib Rizieq Ancam Aksi Berjilid-jilid Lagi, Kalau...

    Duh..!! Habib Rizieq Ancam Aksi Berjilid-jilid Lagi, Kalau... JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyoroti perilaku penodaan agama yang masih terjadi di Indonesia. Bahkan, ia menyerukan untuk kembali menggelar Aksi Bela Islam berjilid-ji.
  • Ahad, 01 Desember 2019 - 10:14:21 WIB

    Tol Cipali Makan Korban Lagi, Enam Orang Tewas

    Tol Cipali Makan Korban Lagi, Enam Orang Tewas SUBANG, HARIANHALUAN.COM - Kecelakaan maut terjadi di Ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) Kilometer 113 .200 Jalur B. Kecelakan melibatkan minibus avanza nopol B 1076 PYC dengan truk pengangkut sepeda motor nopol B 955.
  • Kamis, 31 Oktober 2019 - 10:05:28 WIB

    Gempa Pangandaran Terjadi Lagi, Masyarkat Berhamburan Selamatkan Diri

    Gempa Pangandaran Terjadi Lagi,  Masyarkat Berhamburan Selamatkan Diri JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Gempa Pangandaran kembali terjadi. Gempa bumi  berkekuatan berkekuatan 4.8 skala richter, terjadi pada Kamis (31/10) pukul 08.56 WIB  di Kabupaten Pangandaran. Warga berhamburan ke luar rumah.  .
  • Jumat, 25 Oktober 2019 - 19:53:53 WIB

    Lagi, Balita Tewas Lemas Setelah Terkunci Dalam Mobil di Bekasi

    Lagi, Balita Tewas Lemas Setelah Terkunci Dalam Mobil di Bekasi BEKASI, HARIANHALUAN.COM - Miris, seorang balita ditemukan tak bernyawa di dalam mobil milik orangtuanya yang beralamat di RT 01 RW 2, Kampung Rawa Bugel, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Kamis 24 O.
  • Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:15:37 WIB

    Lagi, PNS Dipecat karena Status di Medsos Posting Pro Kilafah

    Lagi, PNS Dipecat karena Status di Medsos Posting Pro Kilafah JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Plt Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Tjahjo Kumolo mengatakan baru saja memberi sanksi disiplin berupa pencopotan jabatan atau non job terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang mengunggah konten p.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM