Pemkab Pasaman Jamin Kesehatan Masyarakat


Sabtu, 25 November 2017 - 04:17:32 WIB
Pemkab Pasaman Jamin Kesehatan Masyarakat JALIN KERJA SAMA - Bupati Pasaman, Yusuf Lubis bersama Sekda M Saleh, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi MB Sjahjadi beserta sejumlah pejabat gelar Forum Kemitraan dan Komunikasi, Jumat (24/11). YUDI LUBIS

PASAMAN, HALUAN - Kabar gembira bagi masyarakat Pasaman. Pasalnya, terhitung 2018 mendatang, seluruh masyarakat di daerah itu akan dijamin kesehatannya oleh Pemerintah Kabupaten setempat, melalui kepesertaan JKN KIS.

Hal itu dipastikan setelah Pemkab Pasaman menandatangani kesepakatan dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi untuk penyelenggaraan kepesertaan cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS bagi penduduk di kabupaten itu, pada Juli 2017 lalu.

"Apa yang sudah kita rencanakan dulu, Desember tahun 2017, seluruh masyarakat Pasaman sudah masuk BPJS. Tapi, karena keterbatasan anggaran, rencana itu baru bisa kita realisasikan pada 2018 nanti," ujar Bupati Pasaman, Yusuf Lubis saat memimpin acara forum komunikasi tahap III dan forum kemitraan tahap II bersama pihak BPJS Kesehatan, Jumat (24/11).

Awalnya, kata dia, pihaknya bersama BPJS Kesehatan setempat menargetkan pada tahun ini juga (Desember), seluruh masyarakat Pasaman sudah dijamin kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Pintar (JKN-KIS).

"Kita berencana, di APBD perubahan tahun anggaran 2018, itu bisa dianggarkan. TAPD ada disini, pak Sekda. Sehingga 2018, seluruh masyarakat Pasaman bisa dijamin kesehatannya melalui kepesertaan JKN KIS," tutur Yusuf Lubis.

Menurutnya, Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative serta bermutu dengan biaya terjangkau.

"Dengan UHC, warga Pasaman akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu dan perlindungan resiko finansial warga menggunakan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Pamerintah daerah, kata bupati, berkewajiban mendorong peningkatkan persentase penduduk untuk menjadi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tahun ini, kata dia, sebanyak 74,86 persen penduduk Pasaman telah terdaftar sebagai peserta program JKN KIS.

"Dari data BPJS tadi, hingga per 17 November 2017, sebanyak 241.417 jiwa dari total 322.480 jiwa penduduk Pasaman telah menjadi peserta JKN KIS. Sisanya, sebanyak 81.063 jiwa lagi yang belum. Jumlah ini yang akan dijamin oleh pemda," tukasnya.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, MB Sjahjadi menegaskan, akan ada sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Sebagaimana diatur pada pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Sanksinya, bisa berujung pada pemberhentian sebagai kepala daerah jika tidak melaksanakan program ini. Untuk diketahui, program JKN KIS, merupakan program strategis nasional dan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo," katanya.

Sjahjadi menambahkan, sebanyak 15.071 dari total 241.417 jiwa kepesertaan JKN KIS menunggak iuran. Itu berasal dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Dengan rincian, kelas I berjumlah 1.514 peserta, kelas II berjumlah 2.052 peserta dan kelas III sebanyak 11.505 peserta.

"Dari total 241.417 kepesertaan JKN KIS di Pasaman, total peserta aktif hanya sebanyak 226.346 jiwa. Terdiri dari, PBI APBN 127.309 orang, PPU 23.109 orang, Bukan Pekerja 4.546 orang, PBPU (Mandiri) 5.962 orang dan PBI APBD 65.420 orang," katanya.

Sjahjadi menyebutkan, yang dibutuhkan dalam proses UHC di Kabupaten Pasaman. Diantaranya, pemadanan data penduduk dengan master file BPJS Kesehatan, Pemda harus membuat komitmen alternatif mengingat anggaran untuk UHC terbatas.

Selanjutnya, menghimbau perusahaan yang ada di Pasaman, untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perizinan Terpadu. Perlu sebuah tim untuk percepatan program UHC.

"Tim ini, nanti akan bertugas untuk pusat penerimaan data dari nagari/kecamatan, verifikasi data dan Informasi, pelaporan data ke BPJS, fungsi monitoring dan evaluasi," ujar Sjahjadi.

Lanjut Sjahjadi, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan, dengan strategi peningkatan kerja sama fasilitas kesehatan, pembayaran berbasis kinerja, optimalisasi peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya serta Dewan pertimbangan Medik (TKMKB/DPM).

"Selanjutnya, kita akan mengembangkan manajemen e-Claim serta meningkatkan kemitraan strategis dengan stake holder," imbuhnya. (h/mg-yud)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]