Ratusan Rumah di Bukittinggi Rata Dengan Tanah


Rabu, 06 Desember 2017 - 11:49:27 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Ratusan Rumah di Bukittinggi Rata Dengan Tanah Seorang ibu yang mengendong anaknya, berusaha menghalangi proses pembongkaran. Gatot.

“Itu akan dibayarkan sesuai aturan yang sudah disebutkan jauh-jauh hari. Pembagiannya, Rp200 ribu permeter bagi warga yang memiliki bangunan semi permanen dan Rp250 ribu untuk bangunan permanen” Sulthon, Kadivre PT KAI II Sumbar.

BUKITTINGGI, HALUAN – Penggusuran yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar tuntas dilakukan, Selasa (5/12). Ratusan rumah warga telah diratakan dengan tanah. Kini, para warga yang tergusur tidak tahu harus tinggal dimana. Untuk sementara waktu, mereka hanya menumpang di tumah koleganya.

Hari kedua pembongkaran, tiga unit alat berat dikerahkan. Seluruh rumah dan tempat usaha milik warga sudah rata. Namun lima petak toko milik TNI dan satu masjid dengan MDA-nya  tidak diruntuhkan. Tidak ada perlawanan dari warga. Mereka hanya bias pasrah kala alat berat meruntuhkan hunian yang sudah belasan tahun ditempati. Melawan pun percuma, ada seratusan aparat yang menjaga penggusuran. “Bagaimana lagi, melawan juga percuma,” tutur seorang warga yang menyaksikan lingkungannya diratakan oleh alat berat.

Kepala Divisi Regional II Sumbar PT KAI Sulthon mengatakan, lima petak toko tersebut ditunda pembongkarannya, karena lahan itu tercatat sebagai asset TNI, namun pihaknya menunggu surat dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). “Untuk sementara pembongkarannya kita menunggu surat dari Kasad TNI AD,” kata Sulthon kepada Haluan di TKP.

Ia menjelaskan, setelah bangunan diruntuhkan, tanah kosong tersebut akan di pagar. Namun jika ada warga yang ingin mengambil sisa bahan bangunan miliknya, PT KAI mempersilakan.  Ketika ditanyakan Jika ada warga yang ingin meminta ganti rugi. Secara tegas Sulthon menyebut akan membayarkannya. “Itu akan dibayarkan sesuai aturan yang sudah disebutkan jauh-jauh hari. Pembagiannya, Rp200 ribu permeter bagi warga yang memiliki bangunan semi permanen dan Rp250 ribu untuk bangunan permanen,” papar Shulton.

Terpisah, Kasdim 0304/Agam, Mayor TNI Indra Jaya saat ditemui menjelaskan, lima petak toko itu sebelumnya dipergunakan untuk Koperasi TNI, kemudian dikontrakan kepada pihak lain. “Sedangkan kepemilikan lahan itu disatu sisi terdaftar sebagai aset PT KAI. Namun di sisi lain lahan itu juga teregistrasi sebagai aset TNI. Semua itu sudah kita laporkan ke pimpinan, saat ini kita masih menunggu informasi itu dari atasan"tegasnya.

Kapolres Bukittinggi AKBP Arly Jembar Jumhana mengatakan, proses pembongkaran selama dua hari itu berjalan dengan lancar dan terkendali, anggota bekerja sesuai dengan prosedur. “Kita mengapresiasi warga stasiun yang kooperatif dan tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian. Selanjutnya PT. KAI akan melakukan pemagaran, kita akan kawal itu,” ungkap Arly.

Pembongkaran pun dilakukan setelah adanya surat peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3, hingga surat pemberitahuan pembongkaran. Pengosongan lahan milik KAI yang disewakan ke warga ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan seluas 41.569 meter persegi yang merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri BUMN Rini Soemarno ke Bukittinggi pada 26 Februari 2017. Ini dilakukan untuk mendukung sektor unggulan daerah ini yaitu sektor pariwisata.

Sebelumnya, Kumar Chan, Ketua Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (Opakai) menyebutkan, warga menuntut penuntasan ganti rugi. Pembongkaran bangunan dan rumah-rumah yang dilakukan secara sepihak akan berdampak pada ratusan warga. "Ini akan dibangun hotel dan balkondes. Kalau untuk reaktivasi kereta api untuk sarana transportasi publik warga tidak menolak. Dari 157 pengontrak dengan PT KAI secara resmi 80 persen merupakan warga miskin. Penggusuran secara brutal seperti ini bisa jadi kami memindahkan warga ke jalan raya karena tidak ada uang untuk menyewa atau mengontrak tempat," kata Kumar Chan.

Anggota DPRD Kota Bukittinggi merasa geram dengan tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh PT KAI. Hal ini sehubungan tidak adanya pemberitahuan dari PT KAI kepada DPRD untuk melakukan pembongkaran bangunan di Stasiun Bukittinggi. Bahkan anggota DPRD turun langsung ke lokasi untuk mengawasi jalannya pembongkaran. Anggota dewan tersebut tersebut mengaku miris dengan langkah yang diambil  oleh PT KAI. Apalagi surat pemberitahuan pembongkaran juga tidak ditembuskan kepada DPRD.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial mengungkapkan, kekecewaannya terhadap PT KAI dengan proses pembongkaran yang dilakukan. Selama ini, katanya, berbagai upaya telah dilakukan oleh DPRD bersama warga agar pengosongan lahan tidak dilakukan sebelum adanya musyawarah dan mufakat.  Beny juga mengusulkan kepada warga untuk menyelesaikan masalah ini ke pengadilan secara resmi. “Kami ini lembaga resmi. Tapi tidak dianggap dengan tidak adanya tembusan surat untuk melaksanakan pembongkaran kepada DPRD. Jelas Ini sangat mengecewakan. Untuk itu warga dipersilahkan untuk menuntut ke pengadilan,” tegas Beny.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Yontrimansyah juga menyatakan kekecewaannya. Langkah pembongkaran bangunan yang dilaksanakan PT KAI, menjadi salah satu bentuk tidak dihargainya lembaga resmi pemerintahan. “Sawah di Bukittinggi ko lah indak bapamatang. Masuk ke rumah orang tapi tidak permisi, itu istilahnya. Seharusnya harus ada pemberitahuan ke DPRD untuk melakukan pembongkaran. Selama ini, usulan untuk musyawarah mufakat belum ada, tapi sudah di eksekusi,” ungkapnya kecewa. (h/ril)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 08 November 2018 - 21:00:19 WIB

    KPHL Agam Raya Amankan Ratusan Batang Kayu Tak Bertuan

    KPHL Agam Raya Amankan Ratusan Batang Kayu Tak Bertuan AGAM, HARIANHALUAN.COM- Sebanyak 5,2904 meter kubik atau 216 batang kayu tak bertuan berhasil diamankan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Agam Raya di kawasan  hutan  Batu Palano, Jorong Tandikek, Nagari Sitalang, K.
  • Senin, 29 Oktober 2018 - 17:05:20 WIB

    90 Tahun Sumpah Pemuda, Ratusan Mahasiswa Demo di DRPD Sumbar

    90 Tahun Sumpah Pemuda, Ratusan Mahasiswa Demo di DRPD Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Aliansi BEM se-Sumatera Barat (BEM SB) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Barat, Senin (29.
  • Kamis, 25 Oktober 2018 - 20:55:25 WIB

    Protes Pembakaran Bendera Tauhid, Ratusan Warga di Padang Ikut Touring Tauhid

    Protes Pembakaran Bendera Tauhid, Ratusan Warga di Padang Ikut Touring Tauhid PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kibaran Bendera Tauhid dan gemuruh kalimat tahlil "La illa ha illallah" memeriahkan Touring Tauhid yang dilaksanakan di Padang, Kamis (25/10). Touring yang awalnya hanya menargetkan dapat diikuti ol.
  • Rabu, 24 Oktober 2018 - 10:17:24 WIB

    Ombusman Terima Ratusan Laporan, Seleksi CPNS di Sumbar Penuh Protes

    Ombusman Terima Ratusan Laporan, Seleksi CPNS di Sumbar Penuh Protes PADANG, HARIANHALUAN.COM-Ombudsman juga telah sepakat dengan BKD, jika dalam proses penyelesaian masalah ditemukan kekeliruan, akan dicoba dicarikan jalan keluar, walau sesungguhnya BKD Padang tidak mempunyai kewenangan untuk.
  • Rabu, 17 Oktober 2018 - 07:51:32 WIB
    PASBAR BUTUH BANTUAN PUSAT

    Ratusan Warga Masih Terisolasi, Dua Jembatan Putus  Akibat Banjir

    Ratusan Warga  Masih Terisolasi, Dua Jembatan Putus  Akibat Banjir PASBAR, HARIANHALUAN.COM-Akibat banjir yang melanda Pasbar beberapa waktu lalu menyebabkan dua daerah terisolasi yakni Jorong Tanjung Pangkal dan Perkampungan Gersindo. Tidak hanya itu saja, kerugian materi dari peristiwa ter.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM