Kasus Mie Kedaluwarsa di Padang Masuk Ranah Pidana


Rabu,06 Desember 2017 - 12:00:25 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Kasus Mie Kedaluwarsa di Padang Masuk Ranah Pidana Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Aktivis perlindungan konsumen, Erison AW meminta petugas kepolisian dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang serius mendalami kasus kasus penyitaan 3,9 ton mie kadaluwarsa di Gudang PT PDR, Jalan Bypass Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Perkaranya sudah masuk ranah pidana, dan pelaku mesti mempertanggungjawabkannya.

Dijelaskan Erison, walau tidak ada yang konsumen berani melaporkan indikasi kecurangan yang dilakukan distributor, namun penyidik seharusnya segera mengusut unsur pidana jika sudah jelas sebuah produk makanan dipasarkan ke konsumen. “Barang kedaluwarsa jika sudah terbukti dipasarkan, jelas sebuah pelanggaran pidana sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," terang aktivis dari Padang Consumen Crisis .

Ditambahkan Erison, sesuai pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. “Kalau petugas serius, pelakunya bias dijerat dengan UU Perlindungan Konsumen,” papar Erison.

Saat dikonfirmasi, Kepala BBPOM Padang, M Suhendri menyebut, pihaknya belum menemukan unsur pelanggaran pidana dalam kasus 3,9 ton mie kadaluwarsa tersebut.  “Sementara proses penyidikan terus dikembangkan, kita belum bisa mengatakan kasus ini sebagai tindak pidana. Tujuan utama kita yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih ekstra hati-hati dalam mengkonsumsi segala jenis makanan. Disisi kita mencoba mengungkap kasus yang sama di tempat lain,” terangnya, Selasa (5/12) di kantor BBPOM Padang.

Disampaikannya, jika dalam pemeriksaan ada unsur pidana, maka akan dilakukan projusticia. Untuk sanksinya banyak diantaranya ada teguran, sanksi administrasi, atau sanksi pidana. “Sementara barang bukti sudah kita amankan di sini, kita terus melakukan investigasi lapangan dengan pihak kepolisian untuk mengumpulkan keterangan saksi. Tujuannya untuk membuktikan apakah mie kedaluwarsa itu ada diedarkan atau tidak, karena dari temuan di lapangan, juga didapati ada yang dibawa ke konsumen, namun kita belum bisa memastikannya," tambah Suhendri.

Sementara itu, Wadirresnarkoba Polda Sumbar AKBP Yulmar Try Himawan menuturkan, bahwa pihaknya akan mendalami kasus mie kedaluwarsa tersebut. Jika ditemukan tindak pidana, maka akan langsung melakukan upaya penindakan secara hukum. Pada kasus tersebut, Yulmar menyampaikan ada dugaan pelanggaran pasal pidana UU Pangan. Namun tentu harus melalui proses. “Kita ikuti prosesnya, tidak mungkin kami harus naik kepenyidikan tanpa tahap penyelidikan. Terkait barang bukti yang ditemukan hanya melalui distributor. Untuk itu, kami akan terus mencari tahu siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus mie kedaluwarsa tersebut,” ungkapnya.


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu,07 Februari 2018 - 10:19:49 WIB

    Kasus SPj Fiktif Jangan Berhenti di Yusafni

    Kasus SPj Fiktif Jangan Berhenti di Yusafni PADANG, HARIANHALUAN.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Andalas (Unand) meminta DPRD Sumbar mengawal pengusutan kasus korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif ya.
  • Rabu,31 Januari 2018 - 11:13:36 WIB

    Kasus Mie Kedaluarsa di Padang Masih Disidik

    Kasus Mie Kedaluarsa di Padang Masih Disidik PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Martin Suhendri menegaskan belum bisa menginformasikan secara dalam soal kasus kasus mie kadarluarsa..
  • Kamis,18 Januari 2018 - 19:01:38 WIB

    Sembilan Lokasi Bermasalah, Kasus Mandeh Belum Final

    Sembilan Lokasi Bermasalah, Kasus Mandeh Belum Final Proses kasus perusakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh, Pessel terus menggelinding. Dipastikan tidak hanya Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar yang diseret. Ada nama lain yang sedang didalami perannya. Rusma hanya pemili.
  • Kamis,11 Januari 2018 - 22:37:04 WIB

    Kasus Pungli, Puluhan Ninik Mamak Datangi Mapolres Pessel

    Kasus Pungli, Puluhan Ninik Mamak Datangi Mapolres Pessel PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Puluhan Ninik Mamak beserta korban penipuan pengurusan Alashak tanah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tergabung di empat kenagarian, yakni Nagari Koto Berapak, Nagari Kapelga.
  • Selasa,02 Januari 2018 - 12:48:31 WIB

    2017, Tercatat 409 Kasus Pidana di Kota Solok

    2017, Tercatat 409 Kasus Pidana di Kota Solok SOLOK, HARIANHALUAN.COM - Kasus tindak pidana di wilayah hukum Polres Solok Kota sepanjang tahun 2017 berjumlah 409 kasus. Jumlah ini cenderung menurun dibanding tahun 2016 dengan jumlah 450 kasus..

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM