Kasus Mie Kedaluwarsa di Padang Masuk Ranah Pidana


Rabu,06 Desember 2017 - 12:00:25 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Kasus Mie Kedaluwarsa di Padang Masuk Ranah Pidana Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Aktivis perlindungan konsumen, Erison AW meminta petugas kepolisian dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang serius mendalami kasus kasus penyitaan 3,9 ton mie kadaluwarsa di Gudang PT PDR, Jalan Bypass Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Perkaranya sudah masuk ranah pidana, dan pelaku mesti mempertanggungjawabkannya.

Dijelaskan Erison, walau tidak ada yang konsumen berani melaporkan indikasi kecurangan yang dilakukan distributor, namun penyidik seharusnya segera mengusut unsur pidana jika sudah jelas sebuah produk makanan dipasarkan ke konsumen. “Barang kedaluwarsa jika sudah terbukti dipasarkan, jelas sebuah pelanggaran pidana sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," terang aktivis dari Padang Consumen Crisis .

Ditambahkan Erison, sesuai pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. “Kalau petugas serius, pelakunya bias dijerat dengan UU Perlindungan Konsumen,” papar Erison.

Saat dikonfirmasi, Kepala BBPOM Padang, M Suhendri menyebut, pihaknya belum menemukan unsur pelanggaran pidana dalam kasus 3,9 ton mie kadaluwarsa tersebut.  “Sementara proses penyidikan terus dikembangkan, kita belum bisa mengatakan kasus ini sebagai tindak pidana. Tujuan utama kita yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih ekstra hati-hati dalam mengkonsumsi segala jenis makanan. Disisi kita mencoba mengungkap kasus yang sama di tempat lain,” terangnya, Selasa (5/12) di kantor BBPOM Padang.

Disampaikannya, jika dalam pemeriksaan ada unsur pidana, maka akan dilakukan projusticia. Untuk sanksinya banyak diantaranya ada teguran, sanksi administrasi, atau sanksi pidana. “Sementara barang bukti sudah kita amankan di sini, kita terus melakukan investigasi lapangan dengan pihak kepolisian untuk mengumpulkan keterangan saksi. Tujuannya untuk membuktikan apakah mie kedaluwarsa itu ada diedarkan atau tidak, karena dari temuan di lapangan, juga didapati ada yang dibawa ke konsumen, namun kita belum bisa memastikannya," tambah Suhendri.

Sementara itu, Wadirresnarkoba Polda Sumbar AKBP Yulmar Try Himawan menuturkan, bahwa pihaknya akan mendalami kasus mie kedaluwarsa tersebut. Jika ditemukan tindak pidana, maka akan langsung melakukan upaya penindakan secara hukum. Pada kasus tersebut, Yulmar menyampaikan ada dugaan pelanggaran pasal pidana UU Pangan. Namun tentu harus melalui proses. “Kita ikuti prosesnya, tidak mungkin kami harus naik kepenyidikan tanpa tahap penyelidikan. Terkait barang bukti yang ditemukan hanya melalui distributor. Untuk itu, kami akan terus mencari tahu siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus mie kedaluwarsa tersebut,” ungkapnya.


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa,22 Mei 2018 - 11:08:40 WIB

    Kasus Besi Non-SNI Mulai Disidang

    Kasus Besi Non-SNI Mulai Disidang PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Terdakwa Widya Kasuma Lawrenzi (68) Alias Awi jalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Padang, Senin (21/5). Terdakwa diduga mengedarkan besi beton Non Standar Nasional Indonesia (SNI)..
  • Rabu,09 Mei 2018 - 11:18:17 WIB

    BPK Sumbar Pastikan Kerugian Kasus SPj Fiktif Rp62,5 Miliar

    BPK Sumbar Pastikan Kerugian Kasus SPj Fiktif Rp62,5 Miliar PADANG, HARIANHALUAN.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar memastikan total kerugian negara dari kasus Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif dengan terdakwa, Yusafni memang senilai Rp62,5 miliar. Nilai i.
  • Jumat,04 Mei 2018 - 10:37:42 WIB

    Sidang Kasus Korupsi Rumdin Wako Padang Panjang, Audit BPK Penentu Kerugian Negara

    Sidang Kasus Korupsi Rumdin Wako Padang Panjang, Audit BPK Penentu Kerugian Negara PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pakar hukum pidana  Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof. Muzakir mengatakan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menentukan pihak-pihak yang dimintai pertanggungja.
  • Rabu,02 Mei 2018 - 10:35:53 WIB
    PERIKSA SELURUH NAMA YANG DISEBUT YUSAFNI

    KPK Harus Take Over Kasus SPj Fiktif

    KPK Harus Take Over Kasus SPj Fiktif PADANG, HARIANHALUAN.COM – Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMS SB) akhirnya bergerak mengawal kasus mega korupsi SPj fiktif. Penegak hukum diminta responsif terkait pengaku.
  • Kamis,26 April 2018 - 15:31:51 WIB

    Kasus Besi Non SNI di Padang Segera Disidang

    Kasus Besi Non SNI di Padang Segera Disidang PADANG, HARIANHALUAN.COM – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar melimpahkan berkas kasus dugaan perdagangan besi beton tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (non SNI) pada Kejari Pada.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM