Kasus Mie Kedaluwarsa di Padang Masuk Ranah Pidana


Rabu, 06 Desember 2017 - 12:00:25 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Kasus Mie Kedaluwarsa di Padang Masuk Ranah Pidana Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Aktivis perlindungan konsumen, Erison AW meminta petugas kepolisian dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang serius mendalami kasus kasus penyitaan 3,9 ton mie kadaluwarsa di Gudang PT PDR, Jalan Bypass Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Perkaranya sudah masuk ranah pidana, dan pelaku mesti mempertanggungjawabkannya.

Dijelaskan Erison, walau tidak ada yang konsumen berani melaporkan indikasi kecurangan yang dilakukan distributor, namun penyidik seharusnya segera mengusut unsur pidana jika sudah jelas sebuah produk makanan dipasarkan ke konsumen. “Barang kedaluwarsa jika sudah terbukti dipasarkan, jelas sebuah pelanggaran pidana sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," terang aktivis dari Padang Consumen Crisis .

Ditambahkan Erison, sesuai pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. “Kalau petugas serius, pelakunya bias dijerat dengan UU Perlindungan Konsumen,” papar Erison.

Saat dikonfirmasi, Kepala BBPOM Padang, M Suhendri menyebut, pihaknya belum menemukan unsur pelanggaran pidana dalam kasus 3,9 ton mie kadaluwarsa tersebut.  “Sementara proses penyidikan terus dikembangkan, kita belum bisa mengatakan kasus ini sebagai tindak pidana. Tujuan utama kita yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih ekstra hati-hati dalam mengkonsumsi segala jenis makanan. Disisi kita mencoba mengungkap kasus yang sama di tempat lain,” terangnya, Selasa (5/12) di kantor BBPOM Padang.

Disampaikannya, jika dalam pemeriksaan ada unsur pidana, maka akan dilakukan projusticia. Untuk sanksinya banyak diantaranya ada teguran, sanksi administrasi, atau sanksi pidana. “Sementara barang bukti sudah kita amankan di sini, kita terus melakukan investigasi lapangan dengan pihak kepolisian untuk mengumpulkan keterangan saksi. Tujuannya untuk membuktikan apakah mie kedaluwarsa itu ada diedarkan atau tidak, karena dari temuan di lapangan, juga didapati ada yang dibawa ke konsumen, namun kita belum bisa memastikannya," tambah Suhendri.

Sementara itu, Wadirresnarkoba Polda Sumbar AKBP Yulmar Try Himawan menuturkan, bahwa pihaknya akan mendalami kasus mie kedaluwarsa tersebut. Jika ditemukan tindak pidana, maka akan langsung melakukan upaya penindakan secara hukum. Pada kasus tersebut, Yulmar menyampaikan ada dugaan pelanggaran pasal pidana UU Pangan. Namun tentu harus melalui proses. “Kita ikuti prosesnya, tidak mungkin kami harus naik kepenyidikan tanpa tahap penyelidikan. Terkait barang bukti yang ditemukan hanya melalui distributor. Untuk itu, kami akan terus mencari tahu siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus mie kedaluwarsa tersebut,” ungkapnya.



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 16 November 2018 - 09:14:31 WIB

    Divonis Dua Tahun di Pengadilan Tinggi, Terdakwa Kasus Talang Kasasi

    Divonis Dua Tahun di Pengadilan Tinggi, Terdakwa Kasus Talang Kasasi PADANG, HARIANHALUAN.COM – Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Padang menjatuhkan pidana dua tahun penjara kepada tiga terdakwa pembakaran mobil operasional PT Hitay Daya Energi, yang merupakan perusahaan ekplorasi panas b.
  • Kamis, 15 November 2018 - 09:38:44 WIB

    Kasus Pilubang Berdarah, Mantan Anggota Dewan Divonis MA 5 Tahun Penjara

    Kasus Pilubang Berdarah, Mantan Anggota Dewan Divonis MA 5 Tahun Penjara PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM – Setelah menjalani persidangan yang panjang dan berbelit di tingkat peradilan pertama hingga ke Mahkamah Agung (MA), akhirnya kasus Pilubang berdarah yang menyeret mantan anggota DPRD Limapuluh.
  • Senin, 22 Oktober 2018 - 11:45:12 WIB

    Gakkumdu Anggap Bukan Pidana Pemilu, Kasus HJ dan Nevi Kandas

    Gakkumdu Anggap Bukan Pidana Pemilu, Kasus HJ dan Nevi Kandas PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)  menganulir hasil kajian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar terkait kasus dugaan pidana pemilu calon anggota DPR RI Nevi Zuairina yang merupakan ist.
  • Jumat, 28 September 2018 - 10:55:02 WIB
    DPRD SUMBAR MINTA PENYIDIKAN MAKSIMAL

    Kasus Rp62 Miliar Harus Tuntas

    Kasus Rp62 Miliar Harus Tuntas PADANG,HARIANHALUAN.COM – Dukungan kepada Bareskrim Polri untuk menuntaskan penyidikan perkara dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif senilai Rp62,5 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar ta.
  • Kamis, 27 September 2018 - 08:56:44 WIB
    ICW DESAK BARESKRIM

    KPK Bisa Ambil Alih Kasus SPj Fiktif

    KPK Bisa Ambil Alih Kasus SPj Fiktif PADANG, HARIANHALUAN.COM– Penanganan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif jilid II di lingkungan Pemprov Sumbar sejauh ini belum menemui titik terang di Bareskrim Polri. Jika terus mandek, tidak menutu.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM