Basko Ingatkan PT KAI Jangan Arogan


Kamis, 07 Desember 2017 - 12:40:50 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Basko Ingatkan PT KAI Jangan Arogan Basrizal Koto

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pemilik Basko Group H Basrizal Koto mengingatkan agar pimpinan PT KAI Sumbar untuk tidak arogan dan terus menerus membangun opini bahwa Basko adalah perampok tanah negara.

Peringatan itu diungkapkan H Basrizal Koto terkait pelaksanaan eksekusi yang diajukan PT KAI di atas lahan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Basrizal Koto (Basko), di belakang Hotel dan Grand Mall Basko, Padang, Rabu (6/12).

Basrizal menilai, eksekusi yang akhirnya ditangguhkan Juru Sita Pengadilan Negeri Padang terlalu berlebih-lebihan. Eksekusi itu dihadiri enam ratus lebih polisi, TNI, TNI AL dan TNI AU ditambah ratusan karyawan PT KAI yang datang dengan gerbong kereta api ke lokasi.

Selain itu sejumlah alat berat, mobil pemadam kebakaran dan ratusan batang rel kereta api juga disiagakan di sekitar lokasi. Sementara puluhan truk dan kendaraan khusus aparat berbaris di depan Basko Hotel dan Mall. "Saya dapat laporan situasinya begitu mencekam. Seolah-olah kemarin itu Basko Hotel dan Mall mau dirubuhkan oleh PT KAI. Padahal dari pihak Basko yang menyambut hanya lima orang saja. Ini kan berlebihan," kata Basrizal via telepon dari Jakarta, Rabu (6/12) sore.

Dari awal, Basrizal sudah mempersilahkan pihak pengadilan dan kuasa hukum PT KAI untuk masuk dan meneliti ke areal Basko, apakah memang ada objek perkara yang diputus MA itu di sana. "Karena itu penetapan pengadilan, saya patuh dan mempersilakan petugas pengadilan dan kuasa hukum PT KAI masuk ke areal Basko Hotel dan Mall. Dari pihak Basko saya juga sudah tugaskan hanya lima orang yang menyambut yaitu penasehat hukum, putra saya dan pimpinan saja," ujar Basrizal.

Sikap itu dilakukan Basrizal karena dia sangat yakin, bahwa objek perkara seperti yang tercantum dalam putusan MA itu, tidak ada di lokasi Hotel dan Mall Basko. Areal hotel dan mall, semuanya memiliki sertifikat sah dan tidak pernah dibatalkan pengadilan. Sertifikat itu adalah SHGB Nomor 200, 201, 203, 204 dan 205 atas nama Basrizal Koto serta SHGB Nomor 141 yang sudah diperpanjang dengan Nomor 240 atas nama PT Basko Minang Plaza (BMP) masa berlakunya sampai tahun

2037.

Semua sertifikat itu, berasal dan merupakan satu kesatuan dari sertifikat Nomor 72 tahun 1963 atas nama PT Pembangunan Padang yang dibeli Basrizal tahun 1992 di hadapan Notaris Hj. Deetje Farida Djanas, SH. Basrizal membeli lahan tersebut atas saran dari Gubernur Sumbar waktu itu, Hasan Basri Durin untuk membangun kampung halaman.

Tanah PT Pembangunan Padang yang dibeli dari Djohan Makmur tahun 1992 itu, tidak bisa sekaligus terbit sertifikatnya, karena sebagian lahan itu ditempati oleh sejumlah masyarakat. Basrizal akhirnya membebaskan lahan sisa yang ditempati warga dengan membayar ganti rugi bangunan. Setelah itu, lahan yang berstatus tanah negara bekas Eigendom Verponding itu diajukan sertifikatnya ke BPN Padang dan dibayar pula uang wajib ke negara. Barulah setelah semua syarat terpenuhi, BPN Padang menerbitkan SHGB Nomor 200, 201 dan 205 yang kemudian diklaim oleh PT KAI sebagai miliknya.

Terhadap ketiga sertifikat itu, PT KAI telah menggugat BPN Padang dan Basko ke PTUN tahun 2012 lalu. KAI minta sertifikat itu dibatalkan. Tapi sampai putusan inkracht di MA, gugatan PT KAI itu ditolak. Artinya, sertifikat tetap sah dan kuat milik Basrizal Koto.

Lalu, tidak puas dengan putusan PTUN, PT KAI melaporkan Basko melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pengurusan sertifikat tersebut. Pengadilan pun akhirnya mementahkan laporan PT KAI itu dengan vonis Basrizal lepas dari segala tuntutan (onslag van recht vervolgin).

Dari rentetan tindakan PT KAI sejak tahun 2011 itu sampai ke peristiwa eksekusi yang ditangguhkan kemarin, Basrizal merasa dirinya betul-betul dizalimi. Laporan demi laporan diiringi dengan pembangunan opini bahwa dirinya sudah merampas tanah negara, sehingga semua aparat negara juga harus bersatu 'menghukum' Basrizal, makin terlihat.

Sementara upayanya meraih keadilan melalui enam laporan polisi pengrusakan, pemalsuan tandatangan dan surat perjanjian dan penghinaan, tidak satupun yang tuntas di tangan penyidik. Semuanya mental, karena opini Basrizal merampas tanah negara, melawan negara.

Sedang tiga karyawan Basko yang membuka pancang PT KAI di lahan Basko yang memiliki sertifikat sah itu, divonis bersalah merusak aset kereta api dan dihukum penjara sampai satu orang diantaranya meninggal.

 "Saya sungguh prihatin. Di kampung saya sendiri, di tempat saya diundang untuk berinvestasi menciptakan lapangan kerja, saya dizalimi,"kata Basrizal Koto, Ketua Ikatan Keluarga Minang Riau tiga periode itu.

Sebagai pengusaha dan putra Minang, Basrizal selama ini sudah bersabar dan patuh dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun sebagai manusia biasa, katanya, dia juga punya batas. Ada dua langkah yang terpikir oleh Basrizal. Pertama menuntut balik PT KAI yang sudah mempermalukan dirinya sampai merusak kepercayaan publik terhadap dirinya.  

"Kedua saya berpikir, mau hengkang saja dari Sumbar. Saya jual semua aset-aset saya, saya tutup semua usaha yang sudah ada, agar pihak-pihak yang menzalimi dan membenci saya bisa puas dan bahagia," ujar Basrizal dengan suara bergetar. (h/ze)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM