Pembangunan Tarok City Mulai Dirampungkan


Selasa, 02 Januari 2018 - 22:10:13 WIB
Pembangunan Tarok City Mulai Dirampungkan Sceenshot Youtobe

PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni berkunjung ke Kampus UIN II Lubuk Lintah Padang, Senin (1/1/2018). Kunjungan ini salah satunya bertujuan untuk matangkan rencana pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City (KPTTC).

Turut hadir dalam kunjungan Ali Mukhni tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Kasi Survey dan Pemetaan BPN Padang Pariaman, Alferi.

Di kampus UIN, bupati menyampaikan perkembangan terakhir KPTTC dihadapan civitas akademika UIN Imam Bonjol.

"Jalan masuk selebar 75 meter dan panjang 500 meter sudah didatarkan," kata Ali Mukhni sambil memperlihatkan foto terkini KPTTC kepada Rektor, Dr Eka Putra Wirman.

Ia kembali meyakinkan UIN Imam Bonjol, bahwa KPTTC siap menjadi satu-satunya kawasan pendidikan terpadu di Sumbar bahkan di Indonesia.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di KPTTC. Semua dokumen dan legalitas formalnya clear and clean. Untuk penggantian lahan masyarakat yang terkena pelebaran akses jalan masuk juga sudah dianggarkan sebesar Rp4,5 miliar di APBD 2018," tambahnya lagi.

Ali Mukhni menjelaskan, Pemkab Padang Pariaman tidak punya niat sedikitpun menyengsarakan masyarakatnya terkait lahan, tanaman dan bangunan yang terkena proyek pembangunan.

"Kalau saja rumput bisa diganti rugi, akan kami ganti rugi," kata Ali Mukhni lagi.

Terkait permintaan pihak UIN terhadap SK Peruntukkan Lahan yang belum ada, peraih Satya Lencana Pembangunan itu menjelaskan bahwa SK akan segera diserahkan.

"Ada perubahan luas peruntukkan untuk UNP dan Politeknik Negeri Padang serta UIN sendiri sehingga perlu dihitung kembali pembagian lahan. Insya Allah dalam seminggu ini sudah siap dan kami antarkan ke UIN," jelas Ali Mukhni.

Terkait dengan biaya pengurusan pengukuran dan sertifikat, dijelaskannya, awalnya BPN akan menggratiskannya. Namun karena ada Surat Edaran (SE) Kepala BPN RI yang baru maka biaya pengukuran diatas 5 hektare harus dikenai biaya.

"Menurut keputusan bupati, UIN mendapat 65 Ha. Biaya pengukuran dan pensertifikatan kurang dari Rp100 juta," jelas Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Kasi Survey dan Pemetaan BPN Padang Pariaman, Alferi. (h/rel/tri)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM