Langkah PT KAI Disebut Sebagai Upaya Pelanggaran HAM Sistematis


Senin, 08 Januari 2018 - 15:40:04 WIB
Langkah PT KAI Disebut Sebagai Upaya Pelanggaran HAM Sistematis ilustrasi. IST

PADANG, HALUAN - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (Luhak) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (FH UMSB) Wendra Yunaldi menilai, tindakan PT KAI menyewakan lahan dan melakukan pembiaran pembangunan di luar ketentuan di atas lahan aset perkeretaapian, adalah awal dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan secara terencana dan sistematis.

Bukan tanpa alasan, dari hasil penelaahan yang dilakukan oleh pengajar FH UMSB tersebut bersama rekan-rekannya di Luhak, ia mendapati bahwa selama ini PT Kereta Api Indonesia (KAI), khususnya di Sumbar, telah menyewakan tanah yang merupakan milik negara kepada masyarakat, dengan hanya memikirkan kepentingan bisnis PT KAI, tanpa memikirkan dampak buruk bagi masyarakat. “Di masing-masing kota/kabupaten kasusnya berbeda. Lain di Padang, lain pula di Payakumbuh dan Bukittinggi. Semuanya menjadi bom waktu yang akan merugikan masyarakat. Saya lihat, ada itikad buruk PT KAI dari setiap perjanjian penyewaan tanah itu,” kata Wendra.

Baca Juga : Waduh! Putin Murka, 10 Diplomat AS 'Diusir' dari Rusia

Ia menjelaskan, saat masyarakat telah menyewa tanah kepada PT KAI, masyarakat dibebaskan membangun apa saja di atasnya. Padahal dalam aturan hukum sewa, harus ada itikad baik dan tidak merugikan para pihak, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. “Kondisinya, dalam perjanjian itu ada klausa penyewaan selama lima tahun, karena memang segitu kewenangan direksi. Di atas itu kewenangan Menteri Keuangan (Menkeu). Di dalam klausa itu juga dijelaskan jika PT KAI sewaktu-waktu ingin mengambil lahan itu, tidak ada ganti rugi. Padahal, PT KAI tahu, jalur kereta api di Sumbar ini akan diaktifkan lagi dalam perencanaan Bappenas. Kalau sudah tahu, mengapa masih disewakan dan diberi izin masyarakat membangun,” imbuhnya.

Lebih lanjut, tindakan PT KAI semakin tidak masuk akal saat memberi izin kepada penyewa yang berkeinginan mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di atas tanah yang disewa itu. Buktinya, masyarakat memenuhi syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke pemerintahan, di mana salah satu syaratnya adalah izin dari pemilik tanah (PT KAI).

Baca Juga : Brutal! Aksi Penembakan Membabibuta Tewaskan Delapan Orang di Indianapolis AS

Pembiaran yang dilakukan PT KAI dalam hal ini, lanjutnya, juga merupakan sebuah pelanggaran dalam konteks hukum. Bahkan, berdasarkan tinjauan lapangan Luhak, hingga 2016 lalu masih ada masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah PT KAI, setelah mengantongi izin dari PT KAI, terutama di beberapa titik rel dari Bukittinggi menuju Payakumbuh.  "Logikanya, tidak mungkin atas perjanjian sewa lima tahun, penyewa mau mendirikan rumah, bahkan ruko. Ini direksi karena wewenang memberi izin sewa maksimal hanya lima tahun, makanya ini disiasati dengan perpanjangan dan perpanjangan," sebutnya lagi.

Selain itu yang amat mengherankan, siasat hukum yang dilakukan PT KAI ini tidak memikirkan aspek kerugian masyarakat. Meski pun secara hukum tidak ada yang dilanggar PT KAI, tapi memberikan izin pada penyewa untuk mendirikan bangunan permanen, telah melanggar Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. "Kami menduga pemberian izin mendirikan bangunan kepada penyewa ada apa-apanya. Ada main di sana, dan ini harus diusut oleh penegak hukum. Belum lagi hasil dari penyewaan itu tidak jelas disetorkannya ke negara apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak," tukuknya lagi.

Baca Juga : Pentagon Konfirmasi Kemunculan UFO, dari Bulat hingga Lonjong

Koorporasi itu Juga Masyarakat

Untuk kasus di Padang, khususnya kasus yang melibatkan PT KAI divre Sumbar dengan H Basrizal Koto selaku pemilik sah sertifikat di atas tanah yang diklaim PT KAI sebagai aset, Wendra menempatkannya sama dengan apa yang akan terjadi kepada seluruh masyarakat penyewa aset PT KAI. "Walaupun itu perusahaan, kan milik masyarakat juga. Jadi sama," katanya.

Baca Juga : Gawat! RS India Kewalahan Hadapi Ledakan COVID-19, Seranjang Ditempati 2 Pasien

"Kalaulah memang tanah itu aset PT KAI, mengapa tidak sejak ada pendirian bangunan di objek sengketa dengan Basko itu, mulai dilarang. Nyatanya dibiarkan saja. Mengapa setelah sekian tahun bangunan berdiri, baru diusut. Ini sama saja dengan upaya pelanggaran HAM yang terencana dan sistematis," tegasnya lagi.

Pada akhirnya Wendra menyimpulkan, galeboh teboh yang diciptakan PT KAI lewat penyewaan tanahnya, adalah bukti ketidakseriusan perusahaan negara itu dalam mengurus aset-aset yang dipercayakan oleh negara kepadanya. Dan ketidakseriusan itu berdampak kepada kerugian masyarakat. (h/isq)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]