PT KAI Hanya Pentingkan Bisnis, Upaya Pelanggaran HAM Sistematis


Senin, 08 Januari 2018 - 17:30:09 WIB
PT KAI Hanya Pentingkan Bisnis, Upaya Pelanggaran HAM Sistematis Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (Luhak) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (FH UMSB) Wendra Yunaldi menilai, tindakan PT KAI menyewakan lahan dan melakukan pembiaran pembangunan di luar ketentuan di atas lahan aset perkeretaapian, adalah awal dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan secara terencana dan sistematis.

Bukan tanpa alasan, dari hasil penelaahan yang dilakukan oleh pengajar FH UMSB tersebut bersama rekan-rekannya di Luhak, ia mendapati bahwa selama ini PT Kereta Api Indonesia (KAI), khususnya di Sumbar, telah menyewakan tanah yang merupakan milik negara kepada masyarakat, dengan hanya memikirkan kepentingan bisnis PT KAI, tanpa memikirkan dampak buruk bagi masyarakat.

Baca Juga : AS dan Rusia Makin Panas, Biden Peringatkan Putin Soal Navalny

“Di masing-masing kota/kabupaten kasusnya berbeda. Lain di Padang, lain pula di Payakumbuh dan Bukittinggi. Semuanya menjadi bom waktu yang akan merugikan masyarakat. Saya lihat, ada itikad buruk PT KAI dari setiap perjanjian penyewaan tanah itu,” kata Wendra.

Ia menjelaskan, saat masyarakat telah menyewa tanah kepada PT KAI, masyarakat dibebaskan membangun apa saja di atasnya. Padahal dalam aturan hukum sewa, harus ada itikad baik dan tidak merugikan para pihak, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Baca Juga : Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Pakistan Tembus Rekor

“Kondisinya, dalam perjanjian itu ada klausa penyewaan selama lima tahun, karena memang segitu kewenangan direksi. Di atas itu kewenangan Menteri Keuangan (Menkeu). Di dalam klausa itu juga dijelaskan jika PT KAI sewaktu-waktu ingin mengambil lahan itu, tidak ada ganti rugi. Padahal, PT KAI tahu, jalur kereta api di Sumbar ini akan diaktifkan lagi dalam perencanaan Bappenas. Kalau sudah tahu, mengapa masih disewakan dan diberi izin masyarakat membangun,” imbuhnya.

Lebih lanjut, tindakan PT KAI semakin tidak masuk akal saat memberi izin kepada penyewa yang berkeinginan mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di atas tanah yang disewa itu. Buktinya, masyarakat memenuhi syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke pemerintahan, di mana salah satu syaratnya adalah izin dari pemilik tanah (PT KAI).

Baca Juga : Perawat Florida Terancam Bui 5 Tahun, Usai Ancam Bunuh Kamala Harris

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]